Rabu, 15 Januari 2020

Presiden Minta Omnibus Law Rampung dalam 100 Hari Kerja

Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan seluruh kementerian terkait untuk mengkomunikasikan materi omnibus law kepada masyarakat.
Agus Sahbani/ANT
Presiden Jokowi. Foto: RES

Presiden Joko Widodo menargetkan penyusunan sejumlah RUU Omnibus Law dapat selesai dalam waktu 100 hari kerja sejak presiden menjabat pada 20 Oktober 2019. "Kita mentargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2020) seperti dikutip Antara.

 

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik lanjutan pembahasan perkembangan penyusunan Omnibus Law, RUU Cipta Lapanganan Kerja dan Omnibus Law RUU Perpajakan yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.

 

Istilah omnibus law pertama diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Istilah omnibus law berasal dari omnibus bill yaitu UU yang mencakup berbagai isu atau topik.

 

Berarti 100 hari kerja pemerintahan jilid II Presiden Joko Widodo jatuh pada 28 Januari 2020 atau 13 hari lagi. "Melanjutkan pembahasan mengenai omnibus law hari ini saya minta agar rancangan undang-undangnya, naskahnya selesai dalam minggu ini yang pertama," lanjut Presiden.

 

Dia juga meminta Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan seluruh kementerian terkait untuk mengkomunikasikannya (materi omnibus law, red) kepada masyarakat.

 

"Yang berkaitan dengan komunikasi, yang dulu saya sampaikan ini juga agar pendekatannya kepada organisasi-organisasi yang ada juga dilakukan, sehingga berjalan paralel antara nanti pengajuan di DPR dan pendekatan-pendekatan dengan organisasi-organisasi yang ada," kata Presiden.

 

Presiden meminta agar ada time frame yang jelas dalam pengerjakan omnibus law tersebut. "Kalau ada persoalan-persoalan segera disampaikan, sehingga kita bisa menyelesaikan. Saya yakin dengan membuat omnibus law perpajakan akan mendukung reformasi perpajakan.

 

"Negara kita akan bisa menjadi pusat gravitasi ekonomi regional maupun global karena memiliki sebuah daya tarik yang semakin tinggi dalam sebuah ekosistem berusaha, ekosistem berinvestasi yang saya harapkan memiliki dampak yang besar bagi penciptaan lapangan kerja di negara kita," tegas Presiden.

 

Pemerintah optimistis omnibus law akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga bisa mencapai 6 persen. Baca Juga: RUU Omnibus Law Dinilai Tak Punya Pijakan Hukum

 

Seperti diketahui, ada 11 bidang besar dalam omnibus law yang menyangkut 74 UU yang harus dilihat satu per satu. Untuk memuluskan pembahasan omnibus law, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law yang beranggotakan 127 orang yang terdiri atas perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.

 

Presiden Jokowi sudah bertemu dengan para ketua umum partai koalisi untuk membahas omnibus law dan perpindahan ibu kota negara di Istana Negara, Selasa (14/1) kemarin. Dalam acara itu, hadir antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

 

Sebelumnya, dua organisasi serikat buruh/pekerja yakni Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang diperkirakan bakal semakin menurunkan tingkat kesejahteraan buruh dan masyarakat secara umum.      

 

Karena ada sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang bakal dicabut atau diubah dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Misalnya, penghapusan upah minimum (UMP); perubahan ketentuan PHK, pesangon, jaminan sosial; penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha; perluasan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing, PKWT (kontrak kerja); masuknya TKA uskill.    

 

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengkritik kebijakan omnibus law dalam sejumlah RUU Omnibus Law, seperti RUU Cipta Lapangan Kerja; RUU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); RUU tentang Perpajakan; dan RUU tentang Perpindahan Ibukota Negara demi menggenjot pertumbuhan ekonomi. LBH Jakarta memberi tiga catatan terhadap omnibus law. 

 

Salah satunya, omnibus law ini dinilai berpotensi menambah masalah dalam sistem hukum Indonesia yang akan merevisi lebih dari 70 UU, salah satunya UU Ketenagakerjaan melalui RUU Cipta Lapangan Kerja selain RUU Omnibus Law yang lain. Bagi LBH Jakarta, sejumlah UU melalui omnibus law ini tidak sesuai sistem hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

 

Sebut saja, Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diperbarui dengan UU No.15 Tahun 2019 tidak mengatur tentang mekanisme omnibus law. “Omnibus law ini tidak punya landasan (dasar) hukum,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/1/2020) kemarin. Baca Juga: Kalangan Buruh Sebut Enam Dampak Buruk Omnibus Law bagi Buruh

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua