Kamis, 06 Pebruari 2020

Kepastian Pembentukan Pansus Jiwasraya Tergantung Rapat Paripurna

Karena tiga panja kasus Jiwasraya telah terbentuk untuk menjalankan tugasnya masing-masing.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR, tempat pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR. Foto: RES

Meskipun telah terbentuk Panitia Kerja (Panja) kasus Jiwasraya di Komisi VI DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Demokrat nampaknya tetap keukeuh mendorong terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) kasus Jiwasraya. Ini dibuktikan dengan mengirimkan usulan resmi dan tanda tangan anggota fraksi PKS dan Demokrat kepada pimpinan DPR.

 

Ketua DPR Puan Maharani menerangkan ada mekanisme dalam pembentukan Pansus. Namun faktanya, sudah terbentuk tiga panja yakni Panja di Komisi VI terkait kasus Jiwasraya sebagai BUMN; Panja di Komisi XI terkait dengan keuangan perusahaan; dan Panja di Komisi III terkait penegakan hukum.

 

“Kita tunggu biar saja panja tetap berjalan. Terkait proses mekanisme pansus itu juga nanti akan kami bahas,” kata Puan di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (6/2/2020). Baca Juga: Mendorong Pembentukan Pansus Jiwasraya Demi Kepastian Nasabah

 

Anggota Komisi VI dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya bersama PKS tetap memperjuangkan hak angket (penyelidikan) melalui pembentukan Pansus Jiwasraya. Dia menyadari memperjuangkan hak angket bukan persoalan mudah di tengah banyaknya partai koalisi pemerintah. Namun, fraksi Demokrat dan PKS bakal terus mendorong pembentukan Pansus Jiwasraya untuk diboyong ke rapat paripurna.

 

Dia beralasan kasus Jiwasraya bukan persoalan (kasus) kecil, melainkan disinyalir kasus mega skandal yang semestinya dapat dibongkar melalui mekanisme Pansus di DPR. Tanpa membongkar dan membuat terang kasus ini dapat melunturkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

 

Meski komisinya telah membentuk panja termasuk komisi XI dan III, Herman menegaskan fraksi partainya tetap mendorong terbentuknya pansus. Dia yakin melalui Pansus dapat memanggil berbagai pihak yang terlibat untuk diminta keterangan dan pertanggungjawabannya tanpa pandang bulu. “Ayo kita gabung dalam Pansus supaya kita bisa terkoordinasi, komprehensif dan tuntas,” ajaknya.

 

Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai pembentukan panja bentuk ketidakseriusan parlemen untuk membongkar kasus gagal bayar klaim nasabah Jiwasraya ini. Menurutnya, melalui mekanisme panja tak bakal optimal dalam upaya menelusuri kasus ini secara tuntas. “Kalau panja sangat parsial. Yang satu (komisi III, red) ngurusin hukum, yang enam ngurusin BUMN, yang sebelas ngurusin keuangan negara. Semuanya mau ngurusin,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua