Selasa, 11 February 2020

Rasionalitas RUU Cipta Kerja Atur Upah Per Jam

Karena perhitungan upah per jam upaya merespon perubahan teknologi yang berdampak pada cara dan tata kerja, tapi tidak menghapus upah bulanan. Namun, Indef mengingatkan pengaturan upah kerja per jam harus hati-hati, hanya untuk jenis pekerjaan tertentu, tidak di sektor padat karya.
Ady Thea DA
Ilustrasi pembahasan RUU. Foto: Hol

Belum lama ini, pemerintah telah menyerahkan draft RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian ke DPR. Setidaknya, terdapat dua RUU lagi terkait omnibus law yang masih diselesaikan pemerintah yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ibukota Negara.

 

Sesditjen PHI Kementerian Ketenagakerjaan Andriani mengatakan RUU Cipta Lapangan Kerja sekarang judulnya diubah menjadi RUU Cipta Kerja. Salah satu alasan pergantian judul itu karena RUU Cipta Lapangan Kerja seringkali disebut sebagai “RUU Cilaka” yang terkesan negatif.

 

Meski judulnya berubah, tapi secara umum substansi yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja dengan RUU sebelumnya tidak berbeda. Untuk klaster ketenagakerjaan, Andriani mencatat RUU ini akan mencabut sejumlah pasal dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain terkait upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pesangon, hubungan kerja, jaminan sosial, dan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

 

Soal upah minimum akan berkaitan dengan upah per jam. Andriani menjelaskan selama ini regulasi hanya mengatur upah bulanan dan harian. Sampai saat ini belum ada peraturan tentang upah per jam, padahal melihat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pengaturan ini sangat dibutuhkan. Teknologi yang berkembang saat ini membantu pekerja melaksanakan pekerjaannya, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan bisa memangkas waktu kerja.

 

“Ini karena dipengaruhi kemajuan teknologi, dampaknya kepada cara kerja, tata kerja dan seterusnya. Teknologi sangat membantu, sehingga bisa memangkas waktu kerja,” kata Andriani dalam diskusi di Jakarta, Senin (10/2/2020). Baca Juga: 7 Kritik Kiara untuk Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja

 

Menurut Andriani, tidak menutup kemungkinan ketika ketentuan upah per jam itu berlaku, pekerja bisa bekerja lebih dari satu tempat. Dari hasil penelitian yang dilakukan tahun lalu, kata Andriani, seorang guru tari bisa mengajar di banyak sanggar seni yang satu kali sesi mengajar hanya 3 jam. Dalam satu hari guru tari tersebut bisa mengajar di beberapa sanggar yang berbeda.

 

Dia menegaskan meskipun dalam RUU Cipta Kerja akan mengatur upah per jam, bukan berarti aturan upah per jam bakal menggantikan ketentuan upah per bulan yang saat ini berlaku. Aturan mengenai upah per bulan sama seperti yang berlaku sekarang ini.  

 

PGA & IR Division Head Pako Group Agus Marwo Prianto mengatakan pada intinya kalangan pengusaha mendukung rencana pemerintah menerbitkan kebijakan omnibus law ini. Kebijakan ini diharapkan mampu menyelesaikan hambatan yang dihadapi kalangan pengusaha untuk menjalakan bisnisnya. Misalnya, soal pengupahan. Dia berharap kenaikannya setiap tahun jangan terlalu tinggi, sehingga tidak membebani pengusaha.

 

“Untuk menghadapi kenaikan upah setiap tahun, kami memangkas jumlah pekerja dari yang tadinya 2 ribuan sekarang menjadi seribuan,” ungkapnya.

 

Jangan seperti RUU KPK

Ekonom Indef Bhima Yudhistira berpendapat RUU Perpajakan lebih cepat selesai daripada RUU omnibus law lain karena pembahasan dilakukan secara langsung antara pemerintah melalui menteri keuangan dan kalangan pengusaha. Kedua pihak sepakat dengan substansi RUU Perpajakan.

 

Berbeda dengan RUU Cilaka yang kini diganti menjadi Cipta Kerja, sampai saat ini draft RUU ini belum diserahkan ke DPR. Menurutnya, banyak sektor yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja. Karena itu proses penyusunan dan pembahasannya harus melibatkan banyak pihak antara lain kalangan buruh.

 

“Kapan (RUU Cipta Kerja, red) selesai? Ini ada ribuan pasal yang dibahas dan dari berbagai sektor yang berbeda, apakah selesai dalam setahun? Saya tidak yakin akan selesal 2020,” ujar Bhima pesimis.

 

Bhima mengingatkan pembahasan RUU Cipta Kerja jangan seperti RUU KPK yang dikebut pengesahannya dalam waktu singkat. Paling penting, proses penyusunan dan pembahasan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, transparan, dan jangan terburu-buru. Selain itu, patut dicermati peraturan pelaksana yang merupakan turunan RUU Cipta Kerja. “Bakal banyak peraturan teknis yang diterbitkan untuk melaksanakan RUU Cipta Kerja ini.”

 

Mengenai upah per jam, Bhima mengingatkan pengaturannya harus hati-hati dan hanya untuk jenis pekerjaan tertentu. Jangan sampai upah per jam menyasar pekerja di sektor padat karya karena merugikan pekerja. Dia khawatir dengan alasan upah per jam, pengusaha akan memberi upah sesuai pesanan yang diterima perusahaan. Hal ini akan menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja sektor padat karya yang saat ini tergolong minim.

 

“Harus berhati-hati, upah per jam ini untuk jenis pekerjaan apa? Jangan sampai menyasar sektor padat karya,” tegasnya. Baca Juga: Masukan Asosiasi Pengusaha untuk Omnibus Law RUU Perpajakan

 

Soal outsourcing yang akan diatur dalam RUU Cipta Kerja, Bhima menilai hal ini akan mendorong pengusaha untuk lebih banyak mempekerjakan pekerja outsourcing daripada pekerja tetap. Perlu diingat, jenis pekerjaan yang layak di outsourcing hanya pekerjaan pendukung, bukan pekerjaan inti.

 

Di sejumlah negara hubungan kerja sangat fleksibel, sehingga mudah rekrut dan pecat karena sistem jaminan sosialnya sudah kuat dan mereka punya jaminan sosial untuk pengangguran. Melalui jaminan sosial itu, pengangguran mendapat kompensasi setiap bulan setara upah minimum, kemudian difasilitasi untuk mendapat pelatihan dan pekerjaan baru.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua