Kamis, 13 Pebruari 2020

Pemerintah Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS Menuai Kritik

Pemerintah beralasan WNI yang terlibat terorisme di luar Negeri atau Foreign Terrorist Fighters (FTF) ini tidak melapor saat pergi ke luar negeri. Organisasi masyarakat menilai kebijakan ini terburu-buru, pemerintah seharusnya mengidentifikasi dulu apakah ratusan WNI itu FTF aktif atau bukan.
Ady Thea DA
Elemen masyarakat menggelar aksi damai mengecam kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Bundaran HI, Jakarta. Foto: RES

Pemerintah memutuskan tidak akan memulangkan ratusan WNI eks simpatisan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) ke Indonesia yang diduga terlibat aksi terorisme di luar negeri atau Foreign Terrorist Fighters (FTF). Hal ini diputuskan pemerintah dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020) kemarin.     

 

Menkopolhukam M. Mahfud MD menegaskan keputusan ini diambil karena mereka tidak melapor ketika pergi keluar negeri. "Iya (dibiarkan). Mereka kan tidak lapor hanya ditemukan oleh orang luar, yang menemukan CIA, ICRP, ini ada orang yang menemukan di Suriah. Tapi kita kan juga tidak tahu, katanya paspornya sudah dibakar. Terus mau diapain? Kalau kamu jadi pemerintah mau diapain? Jadi, ya di biarin saja, tidak usah dipulangkan,” kata Mahfuf MD sebagaimana dilansir polkam.go.id, Rabu (12/2/2020).

 

Mahfud menerangkan pemerintah sudah mengirim tim ke negara tempat para FTF atau kombatan itu berada, tapi tidak bertemu langsung dengan mereka, hanya bertemu pihak otoritas resmi.

 

“Pokoknya kalau teroris tidak dipulangkan. Kalau warga negara biasa yang terlantar pasti dilindungi, tapi kalau teroris jika sudah bergabung dengan teroris mau dipulangkan untuk apa? Malah kamu nanti yang berbahaya di sini. Tetapi kalau memang ada yang terlantar dan itu bukan teroris, pasti dilindungi oleh negara. Inilah yang kita katakan FTF, tidak menyebut WNI,” kata Mahfud.

 

Menurut Mahfud, ada 3 Kebijakan yang ditempuh pemerintah terkait persoalan FTF ini. Pertama, menjamin rasa aman dan nyaman bagi 267 juta warga negara yang hidup di Indonesia. Kedua, tidak memulangkan kombatan yang tergabung dalam FTF di berbagai negara. Ketiga, melakukan pendataan.

 

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai pemerintah terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan ini. Orang yang dituding FTF ini berpotensi menjadi stateless (tanpa kewarganegaraan) dan dapat kehilangan kewarganegaraannya. Pemerintah semestinya mengidentifikasi terlebih dulu peran mereka apakah menjadi FTF aktif atau tidak?

 

Menurut Al, seharusnya pemerintah bisa menggunakan opsi lain dalam mengatasi persoalan ini. Sebab, UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bisa digunakan untuk menjerat FTF setibanya di Indonesia. Selain itu, pemerintah bisa menjalankan program deradikalisasi yang selama ini sudah berjalan. Pemerintah perlu memperhatikan anak dan perempuan yang kemungkinan besar bukan FTF.

 

"Mereka bisa dipulangkan dan ikut program deradikalisasi," usulnya. Baca Juga: Pemerintah Ingin Pulangkan Eks ISIS, Ini Pendapat Pakar Hukum

 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengakui pemerintah tidak wajib memulangkan mereka, tapi tidak bisa melarang warga negaranya untuk kembali ke Indonesia tanpa alasan yang dibenarkan hukum Internasional. Tanpa hak kewarganegaraan, mereka bisa kehilangan hak-hak dasar mereka seperti kesehatan dan pendidikan.

 

Jika khawatir terhadap ancaman keamanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia secara umum, Usman menyebut hal itu dapat ditangani secara legal dan proporsional. Misalnya, melakukan investigasi terhadap warga negaranya yang diduga terlibat kelompok kejahatan itu. Investigasi ini harus dilakukan dengan menghormati kaidah hukum dan HAM.

 

“Jika ada diantara mereka yang terbukti melakukan kejahatan, maka pemerintah bisa melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Dalam hukum internasional ataupun nasional sudah diatur bagaimana menangani warga yang terbukti mengikuti organisasi dan pelatihan bersenjata dengan kelompok yang melakukan kejahatan,” ujarnya.

 

Usman mengingatkan hukum internasional mengatur pemulangan anak. Namun, jika pemerintah tetap berpendapat bahwa mereka berpotensi nyata mengganggu keamanan, pemerintah bisa mengambil langkah yang diperlukan sesuai standar HAM termasuk proses deradikalisasi. "Sekali lagi semua itu harus sesuai kewajiban internasional Indonesia demi pemajuan dan perlindungan HAM,” lanjutnya.

 

Untuk anak di bawah umur yang direkrut secara langsung oleh kelompok yang terlibat kejahatan teror itu, Usman mengingatkan penanganannya harus menerapkan prinsip peradilan anak. Hukuman pidana seperti penjara harus menjadi opsi terakhir.

 

“Terhadap warga Indonesia yang ditahan di negara lain seperti Suriah dan Irak, pemerintah perlu menyiapkan bantuan konsuler, termasuk pendampingan hukum dan akses untuk menemui mereka di lokasi tahanan.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua