Senin, 17 Pebruari 2020

Ketentuan Pers dalam RUU Cipta Kerja Dinilai Mengkhawatirkan

Karena bisa berpotensi menjadi pintu masuk pemerintah melakukan campur tangan dalam urusan kebebasan pers. Karena itu, komunitas organisasi pers ini meminta agar Pasal 87 RUU Cipta Kerja dicabut karena semangatnya bertentangan dengan UU Pers.
Agus Sahbani
Para jurnalis menyatakan sikap menolak aksi kekerasan.

Pemerintah telah menyerahkan surpres, naskah akademik, dan draft omnibus law RUU Cipta Kerja kepada pimpinan DPR, Rabu (12/2/2020) lalu. RUU Cipta Kerja untuk menggenjot investasi demi pertumbuhan ekonomi ini memuat 11 klaster, 15 bab, 174 pasal, 79 UU dengan 1.203 pasal yang terdampak. Artinya, ribuan pasal di 79 UU yang dinilai menghambat investasi itu akan disederhanakan/diubah, bahkan dihapus.

 

Salah satu dari 79 UU terdampak itu memasukkan revisi sejumlah pasal dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ada dua pasal yang menjadi sorotan kalangan organisasi pers yang akan diubah yakni soal modal asing di perusahaan pers, ketentuan penambahan pidana denda, perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif dalam Pasal 11 dan Pasal 18 UU Pers.

 

Dalam keterangan pers yang diterima Hukumonline, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), LBH Pers kompak menolak bakal diubahnya kedua pasal itu melalui Pasal 87 RUU Cipta Kerja. Mereka menilai kedua aturan itu ada upaya/niat pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers seperti yang pernah terjadi di zaman Orde Baru.        

 

Misalnya, Pasal 11 UU Pers semula tertulis, “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.” Dalam RUU Cipta Kerja, diubah menjadi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”

 

Pemerintah juga mengubah Pasal 18 UU Pers dalam bab VIII Ketentuan Pidana. Dalam Pasal 18 ayat (1), setiap orang yang melawan hukum dan menghambat kerja pers dihukum penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Ketentuan pasal ini diperberat oleh pemerintah menjadi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

 

Pasal 18 ayat (2) UU Pers mengatur hukuman bagi perusahaan pers atau media yang tidak melayani hak jawab dan pemberitaan peristiwa sesuai norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah juga diperberat. Hukuman ini mencakup Pasal 13 yaitu larangan memuat iklan merendahkan martabat agama, terkait minuman keras, narkotika, zat adiktif, dan wujud rokok. Dalam UU Pers, hukuman pidana dengan denda paling banyak Rp500 juta. Namun, dalam RUU Cipta Kerja diubah menjadi denda paling banyak Rp2 miliar.

 

Pasal 18 ayat (3) UU Pers juga diubah terkait hukuman bagi perusahaan pers yang melanggar kewajiban pembentukan badan hukum Indonesia (pasal 9 ayat 2) dan kewajiban pers mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka (pasal 12). Hukumannya diperingan dari denda paling banyak Rp100 juta menjadi sanksi administratif. Menurut RUU Cipta Kerja, sanksi administratif ini akan diatur dalam peraturan pemerintah.

 

“Menolak adanya upaya pemerintah campur tangan lagi dalam kehidupan pers. Niat campur tangan lagi ini terlihat dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan membuat peraturan pemerintah soal pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar Pasal 9 dan Pasal 12 UU Pers,” ujar Ketua Umum AJI Abdul Manan saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2020). Baca Juga: Pemerintah: RUU Cipta Kerja Murni Ciptakan Lapangan Pekerjaan

 

Patut diwaspadai

Abdul menilai perubahan pasal terkait pers ini patut diwaspadai. Menurutnya, Pasal 11 perlu diperjelas bila perusahaan pers kini masih bisa memperoleh modal dari asing atau sama sekali tidak mungkin. Menurut Manan, modal asing di bidang Pers kerap diperlakukan berbeda dari investasi umumnya dan cenderung mendapat pandangan negatif. Ia menilai selama mendorong kesejahteraan wartawan dan memajukan pers nasional itu tidak menjadi masalah.

 

Selain itu, kata Manan, pemberatan sanksi bagi perusahaan media juga mengkhawatirkan. Pihaknya, menolak dinaikkannya sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Dia mempertanyakan urgensi menaikkan denda sampai lebih dari 400 persen itu. Prinsipnya, setuju ada sanksi atas pelanggaran oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat mengoreksi atau mendidik.  

 

“Jangan sampai penambahan denda sebesar itu, kami melihat semangatnya lebih bernuansa balas dendam. Ini bisa jadi modus baru untuk membungkam atau mengintimidasi media dan wartawannya. Kami meminta usulan revisi pasal ini dicabut,” usulnya.   

 

Selaras dengan ini, dia mengusulkan perlu ada kepastian tata kerja Dewan Pers agar bisa lebih baik, sehingga tidak dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk membangkrutkan perusahaan media. “Pemberian sanksi seharusnya lebih pada pendidikan korektif. Karena itu, pemberatan sanksinya semangatnya tidak ‘membunuh’,” sindirnya.

 

Manan juga menyoroti upaya pemerintah membuat peraturan pemerintah (PP) lanjutan sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (3) RUU Cipta Kerja ini. Menurutnya, hal ini perlu diwaspadai agar jangan sampai PP yang dibuat kemudian menjadi pintu masuk pemerintah melakukan campur tangan dalam urusan kebebasan pers.

 

“Ini bentuk kemunduran bagi kebebasan pers. Ini sama saja menciptakan mekanisme ‘pintu belakang’ (back door) atau ‘jalan tikus’ bagi pemerintah untuk ikut campur urusan pers. Kami meminta revisi pasal ini dicabut,” pintanya.

 

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan saat ini yang cukup terlihat mengkhawatirkan adalah penambahan sanksi pidana denda dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Selain itu, penyusunan peraturan pemerintah yang meringankan sanksi denda Rp100 juta menjadi sanksi administratif terhadap perusahaan media yang tidak berbadan hukum Indonesia dan tidak mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka.        

 

“Dengan dimandatkan dalam PP, membuat kami khawatir pemerintah akan intervensi pers. Ini bertolak belakang dengan semangat UU Pers yang saat ini berlaku.”

 

Dia menambahkan lahirnya UU Pers memiliki semangat mengoreksi praktik buruk pemerintah Orde Baru yang mengekang kebebasan pers. Semangat itu tercermin antara lain dengan menegaskan kembali tak adanya sensor dan pembredelan, Dewan Pers yang dibentuk oleh komunitas pers dan tanpa ada wakil dari pemerintah seperti masa Orde Baru. UU ini juga memberi kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyusun ketentuan lebih operasional dari UU Pers itu.

 

“Artinya, kewenangan mengimplementasikan undang-undang ini berada sepenuhnya di tangan Dewan Pers, bukan melalui peraturan pemerintah seperti dalam undang-undang pada umumnya.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua