Kamis, 02 April 2020

Melihat Kewenangan BI dan LPS dalam Perppu 1/2020

Bank Indonesia bisa membeli SUN dan SBSN di pasar primer. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menaikkan nilai penjaminan lebih dari Rp2 miliar per rekening.
M. Agus Yozami
Bank Indonesia. RES

Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk memperkuat kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan Negara dalam menghadapi wabah Covid-19. Dalam Perppu No.1 Tahun 2020, Bank Indonesia bisa membeli Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar primer untuk membantu pemerintah membiayai defisit fiskal dalam menangani wabah Covid-19.

 

“Selama ini kami tidak bisa seperti itu, tidak bisa membiayai defisit fiskal tapi yang kita hadapi sekarang adalah kondisi tidak normal, penanganan Covid-19 perlu defisit fiskal yang besar,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, bersama Menko Perekonomian, Menkeu, OJK, dan Bank Indonesia, Rabu (1/4).

 

Menurut dia, kewenangan BI untuk bisa membeli SUN atau Surat Berharga Negara (SBN) dan SBSN di pasar perdana tersebut juga mengantisipasi jika pasar tidak mampu menyerap instrumen tersebut termasuk menghindari suku bunga yang tinggi.

 

Meski begitu, Perry belum bisa membeberkan detail terkait pembelian SUN atau SBSN itu karena dalam waktu dekat bersama Kementerian Keuangan akan mendiskusikan kebutuhan dan kemampuan pasar dalam menyerap instrumen investasi tersebut.

 

“Teknis dan detail sabar, pasti ingin tahu berapa jumlahnya, kapan (diterbitkan). Perppu kan baru keluar semalam, nanti minggu depan kami komunikasi lagi,” katanya.

 

 

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Bank Indonesia, kata dia, BI tidak diperbolehkan membeli SUN/SBN di pasar primer atau perdana dan hanya diperbolehkan membeli di pasar sekunder. "Jika sudah normal, kita kembali seperti Undang Undang BI, bahwa BI tidak boleh beli di pasar perdana," imbuhnya.

 

(Baca: Presiden Terbitkan Perppu Stabilitas Sistem Keuangan, Begini Isinya!)

 

Selain itu, BI juga diperbolehkan membeli secara repo surat berharga milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jika wabah COVID-19 sampai memberi dampak sistemik kepada perbankan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua