Jumat, 15 May 2020

Rumitnya Urusan Modal PT Indonesia Oleh: Ahmad Fikri Assegaf*)

Era sekarang, harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Kita harus berani melakukan evaluasi dan perubahan berbagai ketentuan agar menjadi lebih efisien dan masuk akal.
RED
Ahmad fikri Assegaf. Foto: RES

Banyak sekali pertanyaan dan komentar mengenai peraturan permodalan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Kebanyakan pertanyaan dan komentar tersebut muncul karena aturan yang ada masih mengikuti skema ketentuan abad ke-19, dan tidak disesuaikan dengan kemajuan dan pendekatan logika modern yang lebih sederhana, sehingga aturan itu tidak mudah dipahami oleh semua kalangan.

Harus diakui selama ini sangat jarang dilakukan riset dan diskusi dengan skala yang cukup besar mengenai hukum yang menyangkut perseroan terbatas (apalagi soal ketentuan permodalan). Kenyataan ini rasanya sulit diterima mengingat mayoritas transaksi bisnis di Indonesia (dari segi nilai) dilakukan oleh badan hukum PT.

Absennya diskursus mengenai PT ini membuat pengetahuan dan pemahaman kolektif menjadi tidak berkembang. Mungkin itu yang menjadi sebab mengapa kita tidak pernah merasa salah untuk terus menggunakan pendekatan dan konsep warisan Belanda yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan modern.

Klasifikasi permodalan PT dalam hukum indonesia

Sejak masa KUHD sampai dengan hari ini, kita masih mengenal dan menggunakan tiga jenis modal PT yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Kenapa kita masih menggunakan klasifikasi seperti ini? Saya pikir ini adalah perpaduan antara kekhawatiran bahwa perubahan yang besar akan mengganggu praktik yang berjalan selama ini dan keengganan untuk mengikuti perkembangan pada bidang ini. Namun tidak ada salahnya jika kita mulai mempertanyakan ketentuan yang ada saat ini.

Modal dasar adalah jumlah modal yang dialokasikan pada dan akan dikeluarkan oleh pemegang saham dalam jangka menengah. Sebagian dari modal dasar sudah harus dikeluarkan dan sisanya (atau yang biasa disebut saham dalam portepel) akan dikeluarkan nanti sesuai dengan perkembangan usaha. Dengan alokasi modal untuk jangka menengah ini, pemegang saham tidak perlu repot mengurus persetujuan penambahan modal yang pada masa lampau melibatkan proses yang panjang.

Modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang sudah dikeluarkan dan diambil bagian oleh pemegang saham. Dari tiga ketentuan mengenai PT yang ada dan pernah ada di Indonesia, terdapat perbedaan pendekatan mengenai modal ditempatkan. KUHD mensyaratkan bahwa 1/5 dari modal dasar harus ditempatkan dan UUPT 1995 dan 2007 mensyaratkan 1/4 dari modal dasar sudah harus ditempatkan.

Yang terakhir modal disetor. Klasifikasi modal disetor ini ada karena dibukanya kesempatan pada pemegang saham untuk mencicil penyetoran saham. Misalnya KUHD membolehkan penyetoran minimal 1/10 dari porsi masing-masing saham yang diambil bagian oleh pemegang saham.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua