Rabu, 10 Juni 2020

Obesitas Regulasi Hambat Masuknya Investasi

RUU Cipta Kerja dipandang menjadi terobosan dalam mengatasi berbagai persoalan tumpang tindih aturan dan obesitas peraturan di sektor perizinan guna meningkatkan investasi.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: Hol

Persoalan utama pertumbuhan ekonomi dari sektor investasi tentang banyaknya regulasi terkait dengan perizinan. Belum lagi, antar peraturan satu dengan lainnya saling tumpah tindih. Kata lain, persoalan obesitas regulasi menjadi penghambat besar bagi masuknya investasi dari luar ke dalam negeri.

Demikian disampaikan Ketua Umum Kamar Dadang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) secara virtual terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Selasa (9/6) kemarin.  “Keluhan yang paling tinggi dari investor dalam dan luar negeri terkait perizinan kemudahan berusaha,” ujarnya.

Roeslani mencatat terdapat 848 peraturan di pemerintah pusat. Sementara peraturan tingkat menteri mencapai 14.815 peraturan. Kemudian peraturan daerah sebanyak 15.996. Menurutnya dengan obesitasnya aturan tentang perizinan yang saling tumpang tindih dan bertentangan dengan regulasi lain bakal membuat para calon investor bingung.

Menurutnya, dampak dari maju mundurnya calon investor menanamkan modalnya di Tanah Air berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, investasi asing menjadi modal penting. Sayangnya, persoalan regulasi yang sedemikian obesitas menjadi persoalan bagi investor masuk ke Indonesia.

Dia berpndapat singkronisasi dan harmonisasi sebuah aturan atau regulasi terkait perizinan mesti diatur sedemikian rupa dalam draf RUU Cipta Kerja. Apalagi RUU Cipta Kerja berfokus pada kemudahan berusaha dan investasi. Setidaknya melalui RUU Cipta Kerja dapat meniadakan ego sektoral serta tumpang tindihnya aturan sebagaimana yang terjadi sepanjang puluhan tahun.

“Regulasi kita cukuyp banyak, harus dipangkas, dan diselaraskan dengan keberadaan RUU Cipta Kerja. Jadi penting untuk kita melihat investasi dalam negeri dan luar negeri masuk ke Indonesia untuk dapat tumbuh dan berkembang,” harapnya. (Baca Juga: Legislator Ini Usul Ketentuan Pers Dicabut dari RUU Cipta Kerja)

Sementara Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas tak menampik sedemikian banyaknya aturan  yang mengatur perizinan berusaha dan investasi yang diterbitkan pemerintah pusat ataupun daerah. “Dengan obesitasnya aturan perizinan usaha dan investasi memberatkan bagi para calon investor dalam dan luar negeri,” kata dia.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua