Jumat, 12 June 2020

Majelis Hakim Diminta Vonis Maksimal terhadap Penyerang Novel

Demi rasa keadilan bagi korban, keluarganya, dan masyarakat. Sebab, Hakim diberi kebebasan menjatuhkan vonis maksimal sesuai fakta hukum dalam persidangan berdasarkan dakwaan sesuai beberapa Putusan MA.
Rofiq Hidayat
Salah satu terdakwa penyerang Novel Baswedan saat menjalani sidang perdana. Foto: RES

Publik dibuat heran atas tuntutan rendah atau ringan terhadap dua pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Dua terdakwa yakni Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette hanya dituntut masing-masing selama 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Tuntutan minimal jaksa kepada pelaku penyerangan Novel Baswedan telah mencederai rasa keadilan tidak hanya bagi Novel dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat,” ujar Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Giri Ahmad Taufik melalui keterangannya, Jumat (12/6/2020). (Baca Juga: Mengkritisi Tuntutan Rendah Penyerang Novel Baswedan)

Giri menilai tuntutan penjara 1 tahun tidak berdasarkan hukum, fakta, dan mengabaikan fakta motif terkait ketidaksukaan terhadap Novel sebagai penyidik KPK yang membongkar kasus korupsi di institusi Kepolisian RI, dengan menganggapnya sebagai pengkhianat. Motif ini menyebabkan perbuatan pelaku tidak bersifat pribadi, tetapi institusional. Tak hanya bagi KPK, tapi juga keseluruhan aparat penegak hukum di Indonesia. 

“Tuntutan ini tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang baik dan peradilan yang tidak memihak (imparsial). Karena itu, tuntutan pidana rendah telah memberi preseden yang kontraproduktif terhadap perlindungan aparat penegak hukum yang berpotensi melahirkan kekerasan-kekerasan lain bagi aparat penegak hukum, utamanya pegawai KPK," ujar Giri.  

Menurutnya, argumentasi Jaksa yang menyatakan ketidaksengajaan pelaku menyiram mata Novel sebagai dasar menuntut rendah merupakan penghinaan terhadap akal sehat dan doktrin hukum pidana universal terkait unsur kesengajaan, yang telah dikembangkan dan diajarkan di fakultas hukum. Baginya, kesengajaan seharusnya dibuktikan dengan unsur mengetahui dan menghendaki.

“Adanya unsur perencanaan dalam proses tindak pidana dan pengunaan air keras, telah mengindikasikan adanya kesadaran dari si pelaku bahwa menyiramkan air keras kepada seseorang pasti akan menyebabkan luka berat pada tubuh,” jelasnya.  

Meski begitu, secara hukum hakim diberi kebebasan menilai fakta dan hukum yang disajikan dalam persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 510 K/Pid.Sus/20014; Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013; Nomor 68 K/Kr/1973; dan Nomor 47 K/Kr/1956. Dalam kasus ini, Jaksa telah mendakwa pelaku dengan dakwaan berlapis dan menempatkan Pasal 355 ayat (1) pada dakwaan pertama. Pasal ini memberikan ancaman hukuman 12 tahun penjara bagi pelaku kejahatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua