Utama

MA Terbitkan Peraturan Pedoman Hakim Menghukum Koruptor, Ini Isinya

Dalam menetapkan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan kategori keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Hukumonline

Mahkamah Agung resmi mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Perma ini dibuat untuk menghindari disparitas hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya. Perma ini ditandatangani oleh Ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020.

Perma ini digodok hampir 2 tahun lamanya oleh kelompok kerja (Pokja) sesuai Keputusan Ketua MA No. 189/KMA/SK/IX.2018. Pokja ini bekerja sama dengan Tim Peneliti MaPPI FHUI. Pokja dan Tim MaPPI telah pula melakukan pembahasan dan diskusi dengan instansi penegak hukum lainnya antara lain Kejaksaan, KPK, dan kalangan akademisi.

Pedoman pemindanaan ini mengatur antara lain mengenai penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga hakim tipikor dalam menetapkan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan kategori keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dll.

“Perma ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menangani dan menjatuhkan pidana perkara tipikor yang menyangkut kerugian negara sesuai Pasal 2 dan 3 UU Tipikor bagi para hakim tipikor tanpa kehilangan independensinya,” kata Juri Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Hukumonline, Senin (3/8/2020).

Andi memaparkan dengan adanya pedoman pemidanaan ini, hakim tipikor dalam menjatuhkan pidana hendaknya memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan. “Dengan terbitnya pedoman pemidanaan ini diharapkan hakim tipikor dapat menghindari disparitas (putusan pemidanaan, red) perkara yang memiliki karakter serupa,” ujarnya.

Diharapkan, hakim tipikor dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3 putusannya akan lebih memenuhi asas akuntabilitas. Artinya, pidana yang dijatuhkan itu dapat dipertanggungjawabkan dari segi keadilan proporsional, keserasian, dan kemanfaatan terutama bila dikaitkan dengan satu perkara dengan perkara lainnya yang serupa.

“Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan,” kata dia.(Baca: Ragam Tanggapan atas Finalisasi Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor)

Berita Terkait