Kamis, 10 September 2020

Advokat Terpapar Covid-19 dan Optimalisasi Sidang Elektronik

Tiga DPN Peradi sepakat agar para advokat diminta tetap patuh menjalankan protokol kesehatan dan berupaya mengoptimalkan sidang elektronik melalui aplikasi e-Court dan E-Litigation termasuk pertemuan virtual dengan kliennya.
Aida Mardatillah
Petugas saat menyemprotkan disinfektan di ruang sidang pengadilan. Foto: RES

Sejak Juli 2020 lalu, kasus positif Covid-19 terus meningkat di beberapa pengadilan yang menimpa pimpinan pengadilan, hakim, panitera, hingga pegawainya. Tak terkecuali profesi advokat yang rentan penularan Covid-19 terutama saat menangani perkara di pengadilan.   Belum lama ini, beredar kabar beberapa advokat yang kebetulan pengurus DPN Peradi meninggal diduga karena terpapar Covid-19. Lalu, bagaimana respon organisasi advokat menyikapi anggotanya yang diketahui terpapar Covid-19?

Wakil Sekretaris Jenderal Peradi pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan, Rivai Kusumanegara mengatakan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan beberapa advokat anggota, pengurus DPN Peradi, DPC Peradi, dan PBH Peradi yang terpapar Covid-19.

“Sebagian besar sudah pulih, namun beberapa diantaranya tidak tertolong. Kami semua sangat berduka dan merasa kehilangan karena terdapat pengurus DPN Peradi yang terpapar dan tidak tertolong. Kami merasa kehilangan dan sangat berduka,” ujar Rivai saat dihubungi Hukumonline, Rabu (10/9/2020). (Baca Juga: Respon MA atas Maraknya Aparatur Pengadilan Positif Covid-19)

Dia mengungkapkan pertama kali ada advokat yang terdeteksi terpapar Covid-19 pada Maret 2020 usai pelaksanaan Bimtek Judicial Review bekerja sama dengan MK yang diikuti anggota Peradi dari berbagai wilayah Indonesia. Terdapat seorang peserta yang terpapar Covid-19 dan kemudian pulih setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit daerah. “Saat itu kami lakukan tracing terhadap beberapa peserta lainn dan semuanya negatif,” kata Rivai.

Belum lama ini, kata dia, seorang pengurus DPN Peradi terpapar Covid-19 hingga akhirnya tidak tertolong (meninggal dunia, red). Kemudian pihaknya kembali melakukan tracing dan tes massal pada semua staf Seknas Peradi hingga penutupan pelayanan untuk sementara waktu. Merebaknya pandemi ini juga mengakibatkan Munas Peradi beberapa kali ditunda dan terakhir diputuskan untuk diselenggarakan secara virtual.

“Mengenai jumlah advokat yang positif Covid-19, seluruhnya hingga ke daerah masih dalam proses pendataan. Bagi yang tidak tertolong, Peradi memberi santunan asuransi bekerja sama dengan AIA Financial karena seluruh anggota Peradi telah tercover asuransi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan sejak awal merebaknya pandemi Covid-19, Peradi telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada DPC Peradi dan anggota seluruh Indonesia agar menjalankan protokol kesehatan dan mengedepankan pertemuan virtual. “Peradi juga mengusulkan kepada MA agar membuka kesempatan persidangan e-litigation termasuk melakukan upaya hukum secara elektronik. Apalagi, di berbagai pengadilan juga pandemi sudah merebak hingga dilakukannya pembatasan pelayanan,” ujarnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua