Senin, 14 September 2020

Legislator Ini Tolak Sentralisasi Bidang Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja

Karena itu, klaster pendidikan diminta dikeluarkan dari draf RUU Cipta Kerja karena semangatnya komersialisasi dan liberalisasi Pendidikan yang bertentangan dengan konstitusi.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pembahasan RUU. Hol

Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah terus membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Mesti mendapat penolakan dari banyak kalangan, Baleg dan pemerintah terus berupaya membahas beragam substansi RUU Cipta Kerja ini. Sejak awal, beragam substansi kerap mendapat kritikan hingga diminta untuk ditarik/dicabut dari RUU Cipta Kerja ini. Kini, permintaan pencabutan norma pendidikan dari draf RUU Cipta Kerja datang dari kalangan parlemen sendiri.

Ketua Komite III DPD Prof Sylviana Murni meminta pemerintah dan Baleg mengeluarkan norma pendidikan dari draf RUU Cipta Kerja. Dia menilai pengaturan bidang pendidikan dalam RUU Cipta Kerja justru mencabut sejumlah norma dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan UU No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

“Ini sangat bertentangan dengan UUD 1945, terutama mengenai pengaturan satuan pendidikan berbadan hukum yang berpotensi terjadinya komersialisasi dan liberalisasi pendidikan,” ujar Sylviana Murni dalam keterangannya, Senin (14/9/2020). (Baca Juga: 10 Alasan Komnas HAM RUU Cipta Kerja Layak Dihentikan)

Dia mengingatkan negara memiliki kewajiban memastikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional. Sesuai amanah konstiusi negara memastikan pendidikan bermutu dan terjangkau dari aspek pendanaan serta geografis bagi seluruh masyarakat.  Menurutnya, kewajiban negara tersebut menjadi sulit dipenuhi sepanjang tak adanya proteksi dalam sektor perizinan satuan pendidikan yang mengarah pada komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

Tak hanya itu, norma pendidikan dalam RUU Cipta Kerja berpotensi menabrak norma tentang ketentuan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. “RUU Cipta Kerja mengalihkan kewenangan perizinan pendirian satuan pendidikan hanya kepada pemerintah pusat. Padahal daerahlah yang lebih mengetahui keadaan dunia pendidikan di wilayahnya,” kata dia.

Mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2015-2016 itu melanjutkan mencermati materi draf RUU Cipta Kerja, ternyata terdapat upaya dekriminalisasi bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang sangat berbahaya. Misalnya, penghapusan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan ijazah.  Dampaknya, bakal menyuburkan kejahatan praktik jual beli ijazah.

Selain itu, pengaturan guru dan dosen dalam RUU Cipta Kerja sarat nuansa diskriminatif. Seperti, bagi guru dan dosen alumni luar negeri terakreditasi tidak diwajibkan memiliki sertifikat pendidik (sertifikat guru atau sertifikat dosen, red). Hal ini tidak berlaku bagi lulusan dalam negeri. Atas dasar itu, Komite III DPD menolak keras semangat sentralisasi perizinan bidang pendidikan ke pusat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua