Perwakilan Kontras mengadukan KPU ke Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, Senin (9/6). Kontras menilai KPU telah mengabaikan masukan masyarakat dan korban pelanggaran HAM terkait rekam jejak kandidat capres yang memiliki kaitan dengan peristiwa penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998.