Sementara itu, Irawady Joenoes, Ketua Sementara KY menyatakan akan mempelajari masukan dari tim advokasi. Ia juga menerangkan bahwa sebelumnya telah menerima laporan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dengan kasus Depok.
Irawady juga menyatakan bahwa KY telah mempelajari putusan PT Jabar. Kesimpulannya, KY akan memanggil kelima anggota majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Depok. Pihaknya, kata Irawady, pada Rabu (24/8) telah melayangkan surat pemanggilan ke PT Jabar. Dan para pemeriksa menurut dia telah ditetapkan satu-persatu. Logikanya apabila kami memanggil, tentu kami melihat ada kejanggalan, kalau tidak ada buat apa kita memanggil, kata Irawady.
Kasus sengketa pilkada Kota Depok ini menurut Irawady akan menjadi prioritas KY. Komisi ini menganggap sengketa Pilkada Kota Depok menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Ia juga meyakinkan tim advokasi bahwa KY tanpa ragu-ragu akan melaksanakan tugas KY sesuai UU.
Ketua Tim Advokasi Nurmahmudi-Yuyun, Adnan Buyung Nasution meminta agar majelis hakim yang memutus sengketa pilkada Depok dikenakan sanksi tegas seperti dipecat, terutama ketua majelis hakim Nana Juwana. Permintaan itu disampaikan Buyung saat mendatangi kantor Komisi Yudisial di gedung Departemen Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said Jakarta, Rabu (24/08) siang.
Tim Advokasi Nurmahmudi-Yuyun memang meminta agar Komisi Yudisial (KY) segera memeriksa kelima anggota majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Kalau dari hasil pemeriksaan ada kesalahan yang mendasar, kami meminta kepada KY untuk memecat hakim yang bersangkutan, terutama ketua majelisnya, ujar Buyung.
Pemecatan hakim, kata Buyung, cukup beralasan karena ketua majelis dianggap bertanggung jawab dalam proses pembuatan putusan. Bukan mustahil karena jabatannya sebagai Ketua PT Jabar membuat empat hakim anggota lainnya rikuh atau ewuh-pekewuh terhadap Nana Juwana. Selain Nana Juwana, perkara sengketa pilkada Depok ditangani hakim Hadi Lelana, Sofyan Royan, Gina Lista Silitonga dan Raka Kembaren.
Buyung menambahkan bahwa istilah unprofessional conduct (tindakan tidak profesional, red) terlalu halus. Kalau menurut saya itu adalah hakim yang bodoh, harus sekolah lagi mereka, kalau begitu kelakuannya, katanya. Di mata advokat senior itu, majelis hakim membuat kesalahan yang fatal. Seperti diketahui, unprofessional conduct adalah salah satu hasil rekomendasi tim panel MA yang dibentuk secara khusus untuk mencari penyelesaian atas polemik yang timbul akibat putusan PT Jabar.
Dalam pertemuan yang dihadiri seluruh anggota KY, Buyung menegaskan bahwa kasus Depok adalah kasus pertama yang spektakuler dan menjadi sorotan masyarakat, serta akan menguji sekaligus menjadi indikasi kepada masyarakat tentang dedikasi KY. Apakah KY mampu menunaikan tugasnya untuk menjaga kehormatan, martabat dan wibawa peradilan di Indonesia.
