Khusus untuk sanksi teguran tertulis, anggota KY Chatamarasyid menegaskan rekomendasi sanksi teguran tertulis bersifat mengikat. Jadi MA harus segera menindaklanjuti, tanpa mekanisme pembelaan diri dari hakim yang bersangkutan, tambahnya.
Pasal 23 ayat (2) UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial menetapkan bahwa rekomendasi penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis bersifat mengikat. Rekomendasi beserta alasan kesalahannya kemudian disampaikan oleh KY kepada pimpinan MA.
Sehubungan dengan perbedaan rekomendasi sanksi antara ketua majelis dan anggotanya, Busyro menjelaskan bahwa Nana Juwana diberikan sanksi yang lebih berat dengan pertimbangan kedudukannya sebagai ketua majelis sekaligus ketua PT Jabar.
Selaku ketua majelis sekaligus ketua pengadilan, ia seharusnya memberi teladan yang baik, ujar Busro yang juga menginformasikan bahwa selama pemeriksaan, Nana Juwana sempat menolak menjawab pertanyaan KY khususnya yang terkait dengan materi putusan, dengan alasan atas instruksi MA.
Esprit de corps
Ketika ditanya hukumonline mengenai kemungkinan munculnya esprit de corps (sikap melindungi korps, red.) dalam proses majelis kehormatan hakim yang notabene bersifat internal, Chatamarasyid mengatakan bahwa pada dasarnya kekhawatiran munculnya ancaman tersebut selalu ada. Namun, kata dia, kemungkinan MA bersikap melindungi korpsnya dalam kasus ini sangat kecil. Sebab, tuntutan publik atas sistem peradilan yang baik yang berkembang saat ini sangat tinggi.
Menurut Pasal 23 ayat (4) UU No. 22/2004, ditetapkan bahwa hakim yang akan dikenai sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan hakim. Sementara, Pasal 20 ayat (3) UU No. 8/2004 tentang Perubahan atas UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum menetapkan bahwa ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja majelis kehormatan hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua MA.
Secara moral posisi MA akan sulit untuk menolak rekomendasi MA, ujarnya. Bahkan, lanjut Chatamarasyid, tuntutan publik tersebut bukan tidak mungkin akan berujung pada amandemen UU No. 22/2004 yang nantinya akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada KY.
Terkait dengan hal ini, Busyro mengatakan bahwa KY akan mengawal proses penindaklanjutan rekomendasi oleh pihak MA. Namun, Busyro mengatakan KY akan berpikiran positif terhadap MA. Oleh sebab itu, ia yakin MA akan segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan pada hari Rabu (14/9) kemarin.
Pernyataan terakhir Ketua MA mengatakan, silahkan KY mengajukan rekomendasi dan akan kami terima dengan baik, kata Busyro, seraya mengutip pernyataan Ketua MA Bagir Manan.
Komisi Yudisial (KY) secara resmi mengumumkan hasil pemeriksaan mereka terhadap majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar) yang menangani perkara sengketa pilkada Walikota Depok (15/9). Majelis yang diketuai langsung oleh Ketua PT Jabar Nana Juwana diperiksa oleh KY atas dasar adanya indikasi pelanggaran dalam memutus perkara keberatan hasil pilkada yang diajukan oleh pasangan calon Badrul Kamal-Syihabuddin yang dikalahkan oleh pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra.
Dalam kesimpulannya, Ketua KY Busyro Muqoddas mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan majelis yang menangani sengketa pilkada Walikota Depok terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pengambilan putusan yang dibacakan 4 Agustus kemarin. Lebih rinci, ia memaparkan bahwa pelanggaran yang dilakukan majelis yang terdiri dari lima anggota itu adalah pelanggaran terhadap kode etik hakim, hukum acara dan prinsip-prinsip keadilan.
KY menilai ada pelanggaran prinsip-prinsip keadilan, karena majelis tidak mengindahkan asas audi et alteram partem (hak bagi kedua belah pihak untuk didengar keterangannya, red.) dan menunjukkan sikap imparsialitas, ujar Busro.
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, Busyro mengungkapkan KY merekomendasikan kepada MA agar memberhentikan sementara ketua majelis Nana Juwana selama satu tahun. Sementara, untuk empat anggota majelis lainnya, KY merekomendasikan sanksi teguran tertulis.
Majelis PT Jabar yang memutus sengketa Pilkada Walikota Depok terdiri dari: Nana Juwana, Sopyan Royan, Rata Kembaren, Ginalita Silitonga, Hadi Lelana. Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, Nana akan pensiun sebagai hakim dalam waktu dua tahun mendatang. Sementara Ginalita sejak Juni kemarin dimutasi ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
