Atas perbuatannya tersebut, Lim dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk dakwaan primer. Sementara untuk dakwaan subsidair, JPU menggunakan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Eksepsi
Pada persidangan kedua yang digelar kemarin (19/1), tim penasihat hukum yang dikepalai oleh Marthen Pongrekun mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan JPU. Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum menilai secara umum surat dakwaan JPU tidak cermat dan tidak jelas mengenai tindak pidana korupsi yang didakwakan. Uraian dalam dakwaan tidak jelas mana perbuatan terdakwa yang melanggar hukum, ujar Marthen.
Mantan Jaksa Agung Muda Pembinaan ini, mengatakan surat dakwaan JPU praktis hanya menguraikan tahap demi tahap proses jual-beli PT ISN tanpa dengan jelas menyebutkan peran yang dilakukan oleh terdakwa. Dia juga membantah kalau kliennya ikut menurunkan NJOP sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan JPU. JPU hanya mendasarkan pada asumsi, bukan alat bukti, tambahnya.
Atas keberatan-keberatan yang telah disampaikannya, tim penasihat hukum terdakwa meminta majelis hakim yang dipimpin oleh Gus Rizal untuk menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dimana menurut pasal tersebut, surat dakwaan selain harus memenuhi syarat formal juga harus memenuhi syarat materiil yaitu berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
Pasal-pasal UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi perlahan-lahan mulai menjerat tidak hanya kalangan birokrasi, tetapi juga swasta. Salah satunya adalah Lim Kian Yin, seorang wirausahawan. Lim terpaksa harus merasakan ‘panas'-nya kursi terdakwa di pengadilan korupsi karena diduga turut melakukan korupsi dalam penjualan aset PT Industri Sandang Nusantara (ISN)
Lim yang baru berusia 37 tahun ini tidak sendiri. Direktur ISN Kuntjoro Hendrartono juga diseret ke muka pengadilan karena diduga turut berperan dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp70 milyar ini. Hanya saja, Lim dan Kuntjoro diajukan ke pengadilan dengan surat dakwaan terpisah.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan Kamis silam (12/1), Lim didakwa telah melakukan korupsi, diantaranya, dengan cara menurunkan harga nilai jual objek pajak (NJOP) atas tanah yang rencananya akan dijual oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor tekstil tersebut. Lim, masih menurut surat dakwaan, menurunkan harga NJOP tanah seluas 182.900 m2 tersebut setelah dicapai kesepakatan dalam beberapa pertemuan yang dihadiri oleh Kuntjoro, Tatang Supriatna, Chandra Tambayong dan Yudi Tjahyana.
Tidak hanya itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menilai proses jual-beli tanah dan bangunan PT ISN yang dilaksanakan oleh Lim bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Menurut aturan ini, satu objek PBB hanya mempunyai satu nomor objek pajak (NOP). Sementara, dalam kasus ini, diketahui salah satu tanah PT ISN yang akan dijual yang memiliki dua NOP.
















