Penjualan Tanah Negara Tidak Harus Berdasar NJOP?
Berita

Penjualan Tanah Negara Tidak Harus Berdasar NJOP?

Penuntut umum dianggap memanipulasi keterangan saksi.

Aru/CRF
Bacaan 2 Menit
Penjualan Tanah Negara Tidak Harus Berdasar NJOP?
Hukumonline

 

Kemudian, terbit SPPT baru yang berbeda dalam satu sertifikat dengan harga jual Rp160 ribu/m2. Diketahui, yang mengurus sertifikat itu adalah Titin Sutini, dari sebuah biro jasa hukum. Titin inilah yang menurut Dendy dianggap lebih bertanggung jawab daripada Kuntjoro, karena Titin yang lebih mengetahui proses pengurusan sertifikat itu.

 

Ditambahkan Januardi salah satu penasihat hukum, Kuntjoro menurutnya tidak dapat dipersalahkan, karena penjualan lahan tersebut dilakukan melalui penawaran terbuka. Selain itu, Kuntjoro hanya sebagai pelaksana karena sesungguhnya ada panitia penjualan yang berwenang dalam proses penjualan lahan itu.

 

Kerugian Negara

Menyinggung unsur merugikan negara, Januardi menyatakan, kalaupun lahan tersebut berhasil dijual seharga NJOP (Rp537 ribu/m), nilai penjualan tersebut tetap saja mengandung potensi kerugian atau dapat merugikan negara. Karena bila penjualan dilakukan pada tahun kemudian, misalnya 2007, jelas penjualan tahun 2004 tersebut mengalami kerugian atau terjadi jerugian negara. Pasalnya, angka NJOP berubah setiap tahun.

 

Karena itulah acuan yang cukup obyektif menurutnya adalah membandingkan harganya dengan nilai buku. Berdasarkan harga atau nilai buku atas aktiva tetap milik PT ISN sebesar Rp176 juta, maka penjualan tanah tersebut (Rp47 miliar) telah memberikan keuntungan bagi PT ISN. Hal tersebut terbukti dari surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan penjualan aktiva tetap mencetak laba.

 

Disamping itu, unsur kerugian negara dalam perkara tersebut menurut Januardi tidak dapat dibuktikan secara riil. Saat disinggung bahwa UU Korupsi menganut delik formil, Januardi menjawab menyatakan kata dapat memang formil, masalahnya dalam perkara ini JPU mengajukan ahli dari BPKP yang menyatakan sudah terjadi kerugian negara. Artinya itu tidak konsisten, katanya.

 

Ia juga mempertanyakan perhitungan keuangan negara yang hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi NJOP diatas kertas. Kenyataannya, kalau dijual sesuai dengan NJOP, belum tentu tanah tersebut laku. Dan kenyataannya seperti itu. Selain itu, penghitungan itu harus dilakukan audit investigasi yang ternyata tidak dilakukan.

 

Manipulasi Kesaksian

Tidak hanya itu, tim penasihat hukum juga menyatakan jika pencantuman keterangan saksi dalam berkas tuntutan dimanipulasi. Bentuk manipulasinya, keterangan saksi dalam tuntutan tersebut dibuat seolah-olah seperti keterangan yang diberikan dalam persidangan. Padahal, keterangan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

 

Hal itu tutur Januardi tidak sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara, Rudy Satryo pengajar hukum pidana Universitas Indonesia menyatakan tidak ada keharusan bahwa kesaksian yang dicantumkan dalam tuntutan harus berdasarkan pada keteranan saksi yang disampaikan dalam persidangan. Ada kondosi-kondisi dimana hal tersebut tidak diharuskan, katanya.

 

Benar kata Rudy, berdasarkan penelusuran hukumonline, pasal 162 KUHAP mengatur jika seseorang telah memberikan keterangan dalam penyidikan dan meninggal atau karena halangan yang sah tidak dapat mengikuti persidangan, maka keterangannya tersebut dapat dibacakan. Dan, jika keterangan itu diberikan dibawah sumpah, maka kekuatannya sama dengan keterangan saksi dalam persidangan. Tentang tanggapan penuntut umum atas pembelaan terdakwa, secara keseluruhan akan dibacakan pada Rabu (8/3).  

Sidang dugaan korupsi pengadaan tanah dengan terdakwa Kuntjoro Hendrartono, Direktur Utama PT Industri Sandang Nusantara (ISN) kembali digelar di pengadilan korupsi, Rabu (7/3). Dalam sidang itu, Kuntjoro berkesempatan untuk menyampaikan pembelaan setelah sebelumnya dituntut penjara 9 tahun, denda Rp500 juta subsider 6 bulan dan uang pengganti Rp70 miliar secara tanggung renteng dengan Lim Kian Yin.

 

Dalam kasus tersebut, Kuntjoro diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp70 miliar karena menjual aset tanah PT ISN seluas 182.900 m2 dibawah harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Menurut penuntut, NJOP lahan tersebut senilai Rp537 ribu/m2. Sementara, Kuntjoro menjualnya Rp160 ribu/m2 dengan nilai total penjualan Rp47 miliar. Sementara, jika dijual sesuai NJOP, nilainya mencapai Rp114 miliar.

 

Dalam pembelaannya, tim  penasihat hukum Kuntjoro menyatakan penjualan tanah tidak harus berdasarkan NJOP. Ditemui disela-sela sidang, Dendy Kaamudin menjelaskan mengapa harga jual aset tidak sesuai dengan NJOP. Menurut Dendy, hal itu disebabkan karena PT ISN mendasarkan diri pada Tim Taksasi (tim penaksir) untuk menentukan harga. Dimana, Tim Taksasi diberi kewenangan untuk itu oleh kesepakatan Direksi dan Komisaris.

 

Ditambahkan Dendy, permasalahan dalam perkara itu adalah sebidang tanah dengan dua sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan dua nomor berbeda. Dan, harga jual seperti tercantum dalam SPPT PBB juga berbeda. Sebagian senilai Rp537 ribu/m2 dan sebagian Rp160 ribu/m2.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info