Pasal 6, PP No. 28/1996 Badan Penyelenggara dilarang menempatkan kekayaannya pada: a. instrumen turunan surat berharga; b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk komoditi maupun valuta asing; c. investasi di luar negeri; d. perusahaan asuransi dalam bentuk penyertaan langsung; e. perusahaan milik direksi, dewan komisaris, atau pembina selaku pribadi; f. perusahaan milik keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e. |
Mengutip keterangan ahli pasar modal Felix Oentoeng Soebagjo, Andy mengatakan MTN justru diperbolehkan berdasarkan PP No. 22/2004 yang merupakan revisi atas PP No. 28/1996. Dimana menurut keterangan Felix, MTN dapat dikategorikan sebagai surat efek.
Jamsostek untung
Andy mengaku selama menjabat sebagai Direktur Investasi Jamsostek sudah bekerja secara profesional. Ia pun menerima jabatan direktur investasi bukan lantaran keinginannya sendiri, melainkan atas permintaan pemerintah.
Dia memaparkan pada awal menjabat, Agustus 2000 silam, Jamsostek dalam keadaan merugi Rp85,2 miliar dan dalam portofolio sahamnya terdapat kerugian potensial sebesar Rp176,9 miliar dari total investasi saham sebesar Rp647 miliar.
Namun, setelah ia menduduki posisi Direktur Investasi, keuntungan yang diperoleh Jamsostek justru terus meningkat. Per 31 Desember 2001, perusahaan ini mencatat keuntungan Rp320,6 miliar. Bahkan, keuntungannya per 31 Desember 2002 mencapai Rp982,6 miliar. Kemudian, saat serah terima jabatan pada 21 Agustus 2003, laba rugi per Juni 2003 meraih keuntungan Rp241,4 miliar. Dimana unsur korupsi yang didakwakan kepada saya karena Jamsostek justru mengalami keuntungan, kata Andy dengan nada emosi.
Andy juga mengkritik kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini yang masih mementingkan popularitas dan tebang pilih. Dia mempertanyakan kenapa hanya Jamsostek yang diusut, sedangkan masih ada sekitar 10 BUMN yang juga menerapkan investasi yang sama.
PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi PT Jamsostek dengan terdakwa mantan Direktur Investasi Andy Rahman Alamsyah yang didakwa telah merugikan negara sebesar Rp411 miliar (7/4). Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Sutjahyo Padmo, mengagendakan pembacaan nota pembelaan (pledoi) terdakwa.
Andy terseret menjadi terdakwa bersama-sama dengan Direktur Utama PT Jamsostek Ahmad Djunaedi yang perkaranya diperiksa secara terpisah, terkait pemberian surat utang kepada PT Bank Global sebesar Rp 100 miliar serta surat utang jangka menengah atau medium term note (MTN) kepada empat perusahaan sebesar Rp 311 miliar, dengan rincian yakni PT Dahana (Rp 97,8 miliar), PT Sapta Pranajaya (Rp 100 miliar), PT Surya Indo Pradana (Rp 80 miliar), dan PT Volgren (33,2 miliar).
Pemberian surat utang dan MTN yang dilakukan oleh Andy dianggap telah melanggar PP No. 28/1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jamsostek dan Keputusan Direksi PT Jamsostek tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi. Untuk itu, dalam surat dakwaan, Andy dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pledoinya dengan judul Profesional Menggugat Rasa Keadilan Penguasa, Andy menilai JPU tidah tahu-menahu tentang transaksi pasar modal. Dia membantah telah melakukan pelanggaran prosedur dalam memberikan surat utang kepada PT Bank Global serta surat utang jangka menengah atau medium term note (MTN) kepada empat perusahaan lainnya, PT Dahana, PT Sapta Pranajaya, PT Surya Indo Pradana, dan PT Volgren.
Dia berdalih PP No. 28/1996 tidak mengatur mengenai MTN. PP tersebut juga tidak memasukkan MTN sebagai jenis investasi yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 28/1996. Artinya MTN tidak dilarang, kilahnya.
