Tidak ada paksaan karena sifatnya hanya optional. Kalaupun tidak menandatangani juga tidak akan mempengaruhi hasil ujian, sambungnya. Thomas menambahkan dengan atau tanpa menandatangani surat opt out, para calon advokat yang mengikuti ujian, khususnya yang mengulang, sebenarnya secara tidak langsung telah mengakui hasil ujian sebelumnya.
Protes peserta ujian
Apapun penjelasan yang disampaikan baik oleh pengurus DPN PERADI maupun PUPA, tidak menyurutkan protes dari peserta ujian. Berdasarkan pengamatan hukumonline, pelaksanaan ujian advokat di Jakarta sempat diwarnai sejumlah protes dari para peserta yang mempersoalkan keberadaan surat opt out meskipun ada juga yang bersikap tidak mau ambil pusing.
Protes yang sedikit lebih keras juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Di kota yang terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan ini, sekitar 10 peserta ujian bahkan secara bergantian maju ke podium melakukan protes. Mereka pada intinya mempertanyakan motivasi dibalik keberadaan surat opt out dan apa implikasi hukumnya jika surat tersebut tidak ditandatangani.
Seperti halnya Thomas, panitia setempat mencoba meyakinkan peserta ujian bahwa tidak akan ada akibat hukum bagi mereka apabila tidak menandatangani surat opt out. Namun, jawaban itu ternyata dianggap belum cukup karena pserta ujian menuntut adanya jaminan tertulis dari panitia. Sayangnya, hingga ujian berakhir, tuntutan tersebut tidak kunjung dikabulkan.
Umar Tuasikal, salah seorang anggota PUPA yang memantau pelaksanaan ujian di Surabaya, menyatakan yang berwenang menjawab pertanyaan serta tuntutan peserta adalah DPN PERADI. Kami ini, PUPA tidak bisa menjawab soal itu. Seharusnya pertanyaan itu diajukan ke Peradi, tukas Umar yang juga Ketua Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia.
Tidak mengkhawatirkan
D. H. Lubis, salah satu penggugat dala perkara nomor registrasi 100, meyatakan heran atas langkah yang ditempuh oleh PERADI/PUPA. Betapa tidak, surat opt out pada saat ujian terjadi pada 9 September, sementara batas waktu akhir untuk melakukan opt out telah ditutup sejak 6 September, kecuali untuk opt out yang dikirim via pos sebelum tanggal 6 September tetapi sampai di bagian Kepaniteraan PN Jakarta Pusat.
Langkah mereka aneh, saya tidak mengerti kenapa mereka lakukan itu karena batas akhirnya telah lewat, tukasnya. Menurut Lubis, dirinya merasa tidak khawatir terhadap upaya PERADI 'menggalang' dukungan dengan menyodorkan surat opt out kepada peserta ujian. Alasannya, Lubis percaya Kepaniteraan beserta majelis hakim PN Jakarta Pusat pasti akan menolak apabila surat opt out tersebut mereka terima karena sudah melebihi batas waktu.
Ujian profesi advokat untuk kedua kalinya berhasil diselenggarakan dengan relatif sukses oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Walaupun secara umum dapat dikatakan nyaris tanpa cacat, namun ternyata ada sedikit ‘ganjalan' dalam penyelenggaraan ujian yang kali ini diikuti oleh sekitar 3500 calon advokat di seluruh Indonesia ini. ‘Ganjalan' yang dimaksud adalah tindakan Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) yang diluar dugaan menyelipkan surat pernyataan keluar atau opt out dari perkara class action (gugatan kelompok, red.).
Itu (surat pernyataan keluar, red.) untuk yang gugatan class action nomor register 100, kata Thomas Tampubolon, Ketua PUPA, kepada hukumonline via telepon (9/9).
Seperti diketahui, PERADI dan PUPA saat ini tengah menghadapi dua gugatan class action sekaligus. Gugatan pertama dengan nomor register 100 yang menuntut pembatalan hasil ujian profesi advokat 4 Februari lalu. Sementara, gugatan kedua dengan nomor register 168 adalah terkait keabsahan PERADI sebagai organisasi. Terhadap dua gugatan tersebut, kemudian diadakan pemberitahuan atau notifikasi yang didalamnya memuat mekanisme opt out.
Thomas mengatakan gagasan melampirkan surat opt out bersama dengan soal ujian adalah murni ide dari PUPA yang kemudian disetujui oleh DPN PERADI. Dukungan dari DPN PERADI yang diutarakan Thomas terbukti dengan hadirnya Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan yang pada hari pelaksanaan ujian di Jakarta mendatangi lokasi ujian, menjelaskan kepada peserta tentang maksud adanya surat opt out tersebut.
Tidak memaksa
Sekretaris Jenderal PERADI Harry Ponto mengatakan maksud dari adanya surat opt out adalah dalam rangka memperjelas status para peserta ujian terkait adanya gugatan class action terhadap PERADI/PUPA. Jawaban yang kurang-lebih senada disampaikan Thomas yang juga menegaskan bahwa PERADI/PUPA tidak bermaksud menekan peserta ujian untuk menandatangani surat opt out tersebut.
















