Alamsyah menguraikan bahwa lembaga yang merupakan amanat dari UU pemberantasan korupsi hanyalah KPK yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 tahun 2002. Dalam konsiderans UU tersebut dijelaskan bahwa secara historis, aparat penegak hukum yang ada saat itu, kepolisian dan kejaksaan, sudah tidak lagi efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara itu di sisi lain pemerintah melalui Keppres No. 11 Tahun 2005, malah membentuk timtas tipikor yang berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan dan BPKP.
Padahal menurut Alamsyah setiap perkara korupsi yang diajukan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU. No 20 Tahun 2001, maka harus diperiksa oleh lembaga KPK, bukan lembaga lain. Jika diperiksa lembaga lain, maka menurutnya pemeriksaan akan cacat hukum.
Status Hukum
Penasehat hukum terdakwa menyatakan adanya pemahaman penuntut umum yang salah dalam memandang status hukum PKT. kesalahan ini terletak pada anggapan dasar yang bahwa PKT adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan anggapan yang salah inilah maka kemudian JPU mengajukan perkara ke persidangan pidana di PN Jaksel. Pengajuan perkara ini yang kemudian disebutkan penasehat hukum sebagai bentuk lain dari kesalahan penuntut umum dalam memandang perkara ini,
Dalam eksepsinya, Assegaf, menunjukkan bahwa JPU telah dengan sengaja menyembunyikan kaidah-kaidah dan dalil-dalil hukum yang seharusnya digunakan dalam mengadili kebijakan seorang pimpinan korporasi, yaitu UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT).
PKT adalah sebuah badan usaha non-BUMN yang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya diatur oleh undang-undang perusahaan. Jadi tidak seharusnya diadili dengan menggunakan hukum pidana jelas Assegaf. Selain itu mengacu kepada PP No. 28 Tahun 1997 yang mengubah status PT. Pupuk Kaltim Tbk dari BUMN menjadi perseroan. Atas perubahan status ini, menurut Assegaf, tidak mungkin ada elemen keuangan negara yang dirugikan. Apalagi tanggal 16 Agustus 2006 telah dikeluarkan Fatwa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyimpulkan bahwa kekayaan BUMN tidak termasuk kekayaan negara tambahnya.
Penasehat hukum menyatakan bahwa dakwaan terhadap terdakwa sangatlah diskriminatif. kebijakan yang dikeluarkan oleh terdakwa merupakan kesinambungan dari kebijakan direksi terdahulu. Lantas mengapa terdakwa didakwa melakukan korupsi?
Lebih jauh penasehat hukum menduga adanya unsur politis yang bermain dalam perkara ini, kemungkinan ada pihak lain yang ingin menjatuhkan posisi terdakwa di perusahaan itu (dirut), namun melihat bagusnya kinerja terdakwa, maka sulit untuk menjatuhkannya melalui proses yang benar (RUPS). Pernyataan penasehat hukum ini didasari atas kemungkinan tidak sahnya laporan dalam perkara a quo.
Perkara ini didasari atas laporan polisi Nomor Pol: LP/07/I/2006/Siaga tertanggal 16 Januari 2006 dan pelapor lain yang bernama Patar Siregar, Manager PT. Kaltim Nusa Etika (Rekanan bisnis PKT dalam pengadaan fasilitas kendaraan). Padahal dalam Anggaran Dasar PKT ditentukan jika diketahui ada tindakan dan atau kebijakan direksi yang menyimpang dalam kepengurusan perusahaan, maka yang berhak melaporkan adalah kuasa pemegang saham, direksi maupun komisaris. Sedangkan setelah ditelusuri, pelapor dalam perkara ini tidak terdapat dalam struktur organ perusahaan PKT.
Ninik Mariyanti, Jaksa Penuntut Umum yang ditemui selepas persidangan enggan berkomentar banyak atas eksepsi penasehat hukum. Nanti akan kita bahas dalam tanggapan. Yang jelas fokus kita bukan hanya pada status hukum PKT, tapi juga pada kerugian negara. Persidangan sendiri akan dilanjutkan minggu depan (13/11) dengan agenda pembacaan tanggapan JPU.
Oleh karena itu, langkah jaksa menjerat Dirut PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Omay K. Wiraatmadja, dengan tuduhan korupsi dinilai tim penasehat hukumnya mengada-ada. Dalam dakwaan, JPU tidak dapat menunjukkan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh terdakwa, tandas Moh. Assegaf, salah seorang anggota tim penasehat hukum Omay.
Pernyataan itu disampaikan Assegaf dalam sidang lanjutan perkara Omay di PN Jakarta Selatan (06/11). Sidang yang dipimpin hakim Sri Mulyani hanya mendengarkan nota pembelaan (eksepsi) dari terdakwa dan tim penasehat hukumnya.
Menurut Assegaf, dakwaan yang dibacakan penuntut umum pada 30 Oktober lalu tidak memenuhi syarat materil dan secara nyata telah menunjukkan kekeliruan penuntut umum. Penuntut umum tidak mampu menguraikan perbuatan materil dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka. Jelasnya, menurut pengacara senior ini, dalam perkara ini penuntut umum hanya mencari kesalahan-kesalahan terdakwa dan bukannya kebenaran materil.
Salah satu kekeliruan fatal jaksa penuntut umum adalah ketidaktahuan penuntut umum terhadap mekanisme yang berlaku di dalam perusahaan yang berbentu perseroan seperti halnya PKT. JPU nyata-nyata tidak menyinggung tata aturan yang lazim dalam sebuah perusahaan berbentuk badan hukum PT (Perseroan Terbatas). Namun demikian, JPU tetap mendakwa terdakwa dalam kapasitasnya selaku Dirut PKT. Menurut tim pengacara terdakwa, seharusnya jaksa menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Dakwaan Harus Dinyatakan Cacat Hukum
Dalam bagian lain dari eksepsi, penasehat hukum menjelaskan bahwa dakwaan yang dibuat JPU harus dinyatakan cacat hukum. Dakwaan yang dibuat oleh JPU merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Timtas Tipikor. Sedangkan Timtas Tipikor bukanlah instansi atau lembaga yang diakui keberadaannya oleh UU Pemberantasan Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) kata Alamsyah Hanafiah, penasehat hukum yang lain.
