Masih menurut Erman, apabila dalam suatu perseroan direksinya melakukan tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari Anggaran Dasar perseroannya, maka tugas Komisaris sebagai organ pengawas untuk menegurnya. Tapi kalau Komisaris tidak menegurnya, maka RUPS yang akan menegurnya.
Mohammad Assegaf, salah seorang penasehat hukum Omay, sempat menanyakan apakah Erman sependapat dengan fatwa MA tentang pemisahan keuangan BUMN dari keuangan negara, dengan tegas ia menjawab, MA lah yang sependapat dengan saya, karena saya mengeluarkan pendapat sebelum fatwa dikeluarkan.
Pemikiran Erman ini didasarkan atas doktrin hukum yang berlaku di civil law maupun common law bahwa kekayaan badan hukum yang berbentuk perusahaan, terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Ini pelajaran mahasiswa fakultas hukum tingkat satu ujarnya disambut gelak tawa seluruh peserta sidang.
Mengenai sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam suatu PT, Erman menegaskan bahwa berdasarkan UU PT pengawasan dan pertangungjawaban dilakukan secara berjenjang. Berdasarkan UU PT, ada tiga organ, yaitu RUPS sebagai organ tertinggi. Komisaris selaku wakil pemegang saham yang mengawasi perusahaan sehari-hari, dan ada Direksi yang menjalankan perusahaan.
Jadi, lanjut Erman, jika RUPS selaku pemegang kekuasaan tertinggi suatu perusahaan sudah menerima segala pertanggungjawaban direksi maka tidak ada lagi persoalan bagi direksi bersangkutan. Keputusan RUPS ketika menerima pertanggungjawaban direksi, adalah bersifat final.
Sedangkan terhadap tanggung jawab pribadi direksi, Erman menilai tanggung jawab baru akan muncul manakala tindakan yang dilakukan oleh direksi tidak mendapatkan persetujuan, baik dari RUPS maupun Komisaris.
Ditemui di luar persidangan, Erman kembali menegaskan bahwa UU Korupsi telah salah kaprah dengan memasukkan kata ‘kekayaan negara' sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Padahal dengan telah diratifikasinya UNCAC (Konvensi anti korupsi PBB, red), maka seharusnya segala perundang-undangan terkait dengan pemberantasan korupsi harus segera diharmonisasikan. Jangan sampai bertubrukan dengan undang-undang lain seperti undang-undang PT.
Wajah tim penasehat hukum Omay K. Wiraatmdja, terdakwa perkara korupsi pengadan fasilitas direksi PT. Pupuk Kaltim terlihat sumringah saat mendengarkan keterangan Erman Rajagukguk. Betapa tidak, dalil yang diajukan tim penasehat hukum sejak eksepsi dikuatkan oleh Erman.
Erman menegaskanHanya RUPS yang berhak untuk menentukan rugi tidaknya keadaan keuangan suatu PT (perseroan terbatas, red), bukan lembaga lain. karena PT hanya tunduk pada rezim hukum privat, yang salah satunya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam kesempatan lain, Erman berpendapat bahwa terhadap suatu PT yang salah satu pemegang sahamnya adalah BUMN, maka PT tersebut tidak berstatus BUMN juga. Hubungan PT tersebut kepada BUMN pemegang sahamnya adalah antara anak dan induk perusaahan saja. Bukan BUMN lagi.
Implikasinya, lanjut Erman, Kementrian BUMN seharusnya tidak berwenang terlibat dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT tersebut. Saya tidak sepakat dengan kebijakan kementrian BUMN yang ikut terlibat dalam RUPS anak perusahaan suatu BUMN karena seharusnya yang duduk dalam RUPS itu ya BUMN itu. Apalagi ikut turut campur pada saat pemilihan direksi. Tidak boleh itu ucap Erman.
Selain itu, Erman menambahkan terhadap suatu perusahaan perseroan yang telah menyandang kata Tbk di belakang nama perusahaannya, akan tunduk kepada UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ini diatur dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, status keuangannya bukan lagi lingkup keuangan negara.
