Hakim menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang disertakan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara berdasarkan PP No 28 Tahun 1997, kepemilikan saham pemerintah di PKT dialihkan ke PT Pusri (Pupuk Sriwijaya, red). Artinya PKT bukanlah BUMN dan hanya tunduk pada hukum perseroan, urai Sri.
Sementara, Sulthoni, anggota majelis hakim saat gilirannya membacakan pertimbangan putusan, menegaskan negara tidak memiliki kedudukan apapun di dalam PKT. Yang memiliki kedudukan dalam PKT adalah pemegang saham, dalam hal ini PT Pusri. Sehingga kekayaan PKT tidak berarti kekayaan negara, jelas Sulthoni.
Dengan tidak adanya kekayaan atau keuangan negara di PKT, maka sistem kekayaan atau keuangan PKT tidak tunduk pada ketentuan APBN maupun UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001. Sehingga dapat disimpulkan, jika terjadi kerugian di PKT, tidak dapat dikatakan sebagai kerugian negara. Dengan demikian unsur 'mengakibatkan kerugian negara' tidak terbukti, ujar Sulthoni.
Tidak ada penyalahgunaan wewenang
Pada bagian pertimbangan yang lain, hakim menyatakan unsur 'penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana' yang juga terdapat dalam dakwaan subsidair tidak terbukti. Johanes Suhadi, anggota majelis hakim yang lain, mengatakan dari fakta di persidangan dan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti lain, ditemukan adanya perintah dari RUPS untuk memberikan fasilitas kepada direksi. Dimana rapat direksi PKT kemudian menindaklanjuti perihal pemberian fasilitas kepada direksi tersebut, tutur Suhadi.
Hasil rapat direksi tersebut, lanjut Suhadi, sudah dilaporkan kepada Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terhadap laporan keuangan dan penggunaan fasilitas oleh Direksi, tidak pernah ada teguran baik lisan maupun tertulis dari Komisaris maupun RUPS, sambung Suhadi. Sehingga dengan demikian unsur 'penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana' tidak terbukti, tegas Suhadi
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Omay didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan fasilitas bagi direksi. Dalam dakwaan, Omay dituduh telah merugikan keuangan negara hingga Rp10,352 milyar.
Namun kemudian, dalam tuntutannya jumlah kerugian negara yang dituduhkan 'didiscount' menjadi hanya Rp4,2 milyar. Selain itu, JPU menilai dakwaan primair yang mereka tuduhkan tidak terpenuhi. Namun JPU beranggapan Omay terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti diatur dalam dakwaan subsidair, sehingga JPU menuntut Omay selama 4 tahun (bukan 10 tahun seperti berita sebelumnya).
Terhadap putusan tersebut, Ninik Mariyanti, ketua tim JPU, meminta waktu kepada majelis hakim untuk memikirkan apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum. Yang jelas kami menghormati putusan majelis hakim, tandas Ninik.
Sementara Mohammad Assegaf, penasehat hukum terdakwa, selepas persidangan mengaku sudah dapat memprediksi putusan bebas terhadap kliennya itu. Sejak awal kami yakin, pengadilan pidana tidak punya kewenangan mengadili perkara ini, pungkas Assegaf.
Jumat (23/2) mungkin adalah hari terindah bagi Omay K Wiraatmadja. Betapa tidak. Di hari itu akhirnya mantan Dirut PT Pupuk Kaltim (PKT) ini bisa kembali menghirup udara bebas setelah hampir tujuh bulan mendekam di ruang tahanan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas bagi direksi.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Sri Mulyani memutus bebas Omay karena dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan JPU kepadanya. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar ia segera dikeluarkan dari tahanan serta dipulihkan martabat, kedudukan dan nama baiknya.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menolak dakwaan JPU, baik primair maupun subsidair. Pada dakwaan primair, hakim sepakat dengan tuntutan JPU yang menyatakan unsur 'melawan hukum' tidak terpenuhi. Karena RUPS setuju memberikan wewenang kepada direksi untuk mendapatkan fasilitas, sehingga unsur melawan hukum tidak terbukti, ucap Sri Mulyani.
Dengan tidak terpenuhinya unsur melawan hukum, maka dakwaan primair tidak terbukti sehingga unsur lain tidak perlu lagi dibuktikan, tambah Sri Mulyani.
Berlanjut pada dakwaan subsidair, majelis hakim berpendapat bahwa unsur kerugian negara tidak terbukti. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pernyataan Erman Rajagukguk, saksi ahli yang dihadirkan tim penasehat hukum, yang menjelaskan bahwa status PKT bukanlah BUMN.
