Selain itu, lanjut Muchtar, keenam Perja ini, bisa melengkapi peraturan-peraturan yang ada untuk memperbarui Kejaksaan. Agar perilaku jaksa betul-betul terkendali sehingga tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, tambahnya.
Pasalnya, menurut Muchtar, selama ini sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh jaksa. Di setiap lini pasti ada penyimpangan, ujarnya. Penyimpangan yang kerap terjadi, misalnya, pembuatan surat dakwaan. Jaksa seringkali tidak menerapkan aturan yang berlaku dalam proses pembuktian suatu dakwaan, terangnya.
Harus ada komitmen
Menanggapi hal itu, Sekjen MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan) Andri Gunawan menyatakan optimis Perja Perja-Perja tersebut dapat memperbarui Kejaksaan. Dengan syarat, Jaksa Agung komitmen untuk melaksanakan Perja ini. Kalau ada bawahan yang melanggar, Jaksa Agung harus tegas, tegasnya.
Menurut Andri saat ini personil kejaksaan terpecah menjadi dua, yakni kubu progresif dan non progresif. Sayangnya orang-orang yang progresif tersebut jumlahnya masih sedikit, tuturnya. Karena itu komitmen Jaksa Agung, menjadi syarat mutlak dalam pengejawantahan Perja ini.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan menyambut baik pembaruan Kejaksaan ini. Otto mengaku belum bisa menilai mengenai cukup atau tidaknya enam Perja ini untuk memperbarui Kejaksaan. Relatif sekali, ujarnya. Menurutnya, semua tergantung implementasi di lapangan. Yang penting peraturan yang ada ini dilaksanakan dengan baik, maka itu sudah bisa dibilang cukup, ungkapnya.
Selain itu, Otto juga mendukung rencana peluncuran kode perilaku jaksa sebagai bagian dari enam Perja tersebut. Otto menjelaskan kadangkala jaksa tidak melakukan perbuatan pidana tetapi bisa melakukan suatu pelanggaran kode perilaku. Sama seperti advokat, ungkapnya. Ia mencontohkan bila advokat bersikap kasar maka dihukum karena melanggar kode etik, sedangkan jaksa melakukan hal yang sama malah tidak dihukum. Harus ada harmonisasi antara aturan main penegak hukum yang satu dengan yang lain, ujarnya.
Oleh sebab itu, Otto menuntut bukan hanya jaksa saja yang melakukan pembaruan tetapi seluruh elemen penegak hukum. Hakim, polisi, dan termasuk advokat juga harus melakukan pembaruan, ujarnya.
Disisi lain, Ketua MaPPI Hasril Hertanto menyatakan Perja bukan satu-satunya jalan keluar untuk memperbarui kejaksaan. Menurut Hasril, yang paling penting adalah komitmen pimpinan kejaksaan untuk menjalankan aturan hukum secara benar. Hasril mengungkapkan fakta di lapangan, aturan hukum sering ditafsirkan berbeda-beda di level bawah Kejaksaan. Kalau Kejaksaan komitmen menegakan hukum, tidak ada Perja pun tidak masalah, tegasnya.
Ia mengungkapkan terbitnya Perja-Perja ini disebabkan kondisi Kejaksaan yang dalam kondisi luar biasa. Jaksa banyak yang terlibat mafia peradilan, tuturnya mencontohkan. Apalagi Komisi Kejaksaan, yang notabene sebagai pengawas kejaksaan, juga tidak jalan. Ini menambah ruwet kondisi kejaksaan yang sudah carut marut. Namun demikian, Hasril tetap menyambut baik usul pembaruan ini. Komitmen pembaruan ini harus disosialisasikan ke semua Kejari-Kejari termasuk cabang Kejari, ujarnya.
Ada delapan aturan
Meski Muchtar mengatakan akan meluncurkan enam aturan berbentuk Perja pada 23 Juli nanti, namun menurut informasi yang diterima hukumonline, ada delapan Perja yang akan diluncurkan. Bahkan sebenarnya ada sekitar dua belas Perja, namun penyelesaiannya terhalang masalah dana.
| Delapan Peraturan Kejaksaan |
1 | Organisasi dan Tata Kerja. Isinya mengenai struktur organisasi dan tata kerja di setiap unit Kejaksaan. Organisasi dan Tata Kerja yang dahulu masih berdasarkan UU Kejaksaan yang lama. Oleh sebab itu, saat ini dibuat yang terbaru. |
2 | Struktur Organisasi Intelejen Kejaksaan. Isinya, kurang lebih mengenai struktur organisasi unit Intelijen di Kejaksaan. |
3 | Rekrutmen baik jaksa maupun pegawai negeri sipil kejaksaan. Isinya berupa ketentuan teknis perekrutan calon jaksa dan calon pegawai negeri sipil kejaksaan. |
4 | Pembinaan karier. Isinya tentang kaderisasi, mutasi, promosi serta syarat-syaratnya. |
5 | Penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat). Isinya adalah pembagian jenis diklat, peserta, pengajar, fasilitator, dan kurikulum program. Serta terdapat refreshing course untuk Eselon IV dan Eselon III seperti ESQ dan outbound. |
6 | Kode perilaku jaksa. Isinya mengenai kewajiban dan larangan jaksa dalam menjalankan tugas profesi. Namun sanksinya hanya bersifat pembinaan saja. |
7 | Mekanisme dan prosedur pengawasan. Ini bicara soal tata cara dan prosedur pengawasan, persoalan mereka terkait dengan efisiensi dan efektifitas waktu. Ditambah dengan transparansi dan akuntabilitas publik, dimana masyarakat dapat membuat laporan. |
8 | Standar minimum profesi jaksa. Tujuannya untuk menjadikan seorang jaksa yang memenuhi standar profesi jaksa dan keahlian. |
Sumber: Kejaksaan
Namun meski banyak Perja yang akan diluncurkan, Andri mengungkapkan sedikit kekhawatirannya. Sebagus apapun peraturan yang dibuat, kalau pegawai Kejaksaan tidak menjalankan secara efektif, buat apa? ujarnya setengah bertanya.
Andri yang mengaku sudah membaca Perja tersebut mengatakan peraturan yang ada sudah cukup bagus, dengan penyisipan nilai-nilai good governance. Andi mengingatkan, peraturan yang bagus harus didukung oleh komitmen seluruh personil kejaksaan. Kita tantang internal kejaksaan untuk lebih perform, tandasnya.
Kejaksaan Agung nampaknya mau berbenah diri. Citra kejaksaan memang belum cukup sedap selama ini. Dugaan keterlibatan jaksa dalam mafia peradilan sudah menjadi rahasia umum. Jika ada laporan tentang jaksa yang nakal pun, tak jelas juntrungannya. Masyarakat jadi apatis kepada kejaksaan.
Gerah dengan citra buruknya, Hendarman Supanji, ketika dilantik menjadi Jaksa Agung, berkomitmen untuk melakukan pembaruan kejaksaan. Hendarman pun tidak main-main dengan janjinya, ia segera meluncurkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) pada 23 Juli 2007 mendatang.
Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin menyatakan saat ini Kejaksaan telah menyiapkan enam aturan baru untuk mendukung agenda pembaruan. Muchtar menambahkan keenam peraturan tersebut adalah kode perilaku jaksa, ketentuan rekrutmen, pembinaan karier, sistem pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta sistem diklat. Dengan aturan ini, diharapkan jaksa lebih profesional, ungkapnya, saat ditemui selepas shalat Jum'at, (13/7).
Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi merinci beberapa hal yang diatur dalam kode perilaku jaksa. Antara lain, dalam menjalankan tugas profesi, jaksa harus menjalankan kaidah hukum, peraturan kedinasan yang berlaku, bersikap mandiri serta bebas dari tekanan, bertindak secara objektif dan tidak memihak. Secara eksternal, jaksa bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat untuk menjunjung keadilan.
