Hasril berpendapat sebaliknya. Kalau kode perilaku jaksa dianggap masuk ke profesi, justru selayaknya Komisi Kejaksaan diikutsertakan, jelasnya. Hasril malah menilai, sudut pandang Kejaksaan melihatnya sebagai masalah kepegawaian, bukan profesi.
Menurut Hasril, dengan tidak dilibatkannya Komisi Kejaksaan maka di kemudian hari akan timbul masalah. Bagaimana bila pimpinannya (yang melakukan pemeriksaan,-red) terlibat suatu masalah yang melanggar kode perilaku jaksa? ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjut Hasril, seharusnya ada pihak lain yang dilibatkan sehingga tidak ada lagi kecurigaan untuk melindungi pimpinan. Ia menilai pihak yang tepat untuk dilibatkan adalah Komisi Kejaksaan. Pasal 7 ayat (4) Rancangan Kode Perilaku yang salinannya diperoleh hukumonline menunjukkan bahwa peran Komisi Kejaksaan terkesan dinapikan dalam pemeriksaan seorang jaksa yang diduga melakukan pelanggaran.
Rancangan Kode Perilaku Jaksa
BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN PUTUSAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 7 ayat (4) Pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif Kode Perilaku Jaksa dilaksanakan oleh : a. Jaksa Agung dan unsur Persaja bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden. b. Jaksa Agung Muda, pejabat eselon II pada masing-masing Jaksa Agung Muda yang terkait serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung R.I. c. Jaksa Agung Muda Pengawasan dan unsur Inspektur serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas diluar lingkungan Kejaksaan Agung R.I. d. Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Tinggi. e. Kepala Kejaksaan Negeri, para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Negeri.
|
Sumber: Investigasi hukumonline
Hasril menambahkan, bila Komisi Kejaksaan tidak dilibatkan maka fungsinya semakin tidak jelas. Sudah dimandulkan dengan MoU antara Komisi Kejaksaan dengan Jaksa Agung (Abdul Rahman Saleh pada saat itu), kini makan semakin mandul, kritiknya. Sebagai catatan, MoU tersebut berisi keharusan laporan masyarakat di proses secara internal terlebih dahulu.
Sementara itu, meski hal ini sangat terkait dengan lembaga yang dipimpinnya, Ketua Komisi Kejaksaan Amir Hasan Ketaren malah menolak untuk berkomentar. Kami kan belum lihat kode perilaku jaksa itu, jadi tidak bisa memberikan tanggapan, ujarnya. Nantilah setelah diluncurkan, tambahnya. Apakah sikap Ketaren menunjukkan Komisi Kejaksaan juga tidak peduli dilibatkan atau tidak? Entahlah...
Baru akan diterbitkan 23 Juli nanti, rancangan Kode Perilaku Jaksa tetap menarik untuk ditelaah. Sebab, Kode Etik itulah nanti yang akan menjadi panduan atau pedoman bagi Kejaksaan maupun Komisi Kejaksaan selaku instansi ‘pengawas prilaku jaksa' untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kode Perilaku Jaksa itu kemungkinan akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Jaksa Agung, dan diluncurkan bertepatan ulang tahun Kejaksaan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, Komisi Kejaksaan diduga tidak dilibatkan dalam penyusnan dan penegakan kode perilaku tersebut. Hal inilah yang disayangkan oleh Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto. Menurut Hasril, seharusnya pihak eksternal yang berfungsi mengawasi perilaku jaksa seperti Komisi Kejaksaan perlu dilibatkan.
Sebaliknya, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) MS Raharjo berpendapat bahwa keterlibatan Komisi Kejaksaan tidak perlu. Ini kan berkaitan dengan profesi, ujarnya memberi alasan. Menurut Raharjo, Komisi Kejaksaan baru bisa terlibat bila terjadi hal-hal tertentu. Sayang, ia tak menjelaskan lebih lanjut arti ‘hal-hal tertentu' dimaksud.
Sebagai catatan, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden No 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan menyatakan Dalam hal pemeriksaan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh internal Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan. Jadi, fungsi Komisi Kejaksaan hanya menerima laporan saja.
Raharjo mengakui Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila ditemukan beberapa hal yang janggal. Misalnya bila pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarut-larut. Atau jika hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh jaksa atau pegawai kejaksaan yang diperiksa. Terakhir, terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal, tambahnya.
