Sementara itu, pakar Hukum Acara Pidana Universitas Muhamadyah Jakarta Chaerul Huda mencoba menanalisa masalah ini. Ia mengatakan Kejagung tak perlu mengajukan praperadilan terhadap SKPP itu. Menurutnya, bila Polri yang akan melakukan penyidikan kembali, maka Polri berhak mengkaji ulang SKPP tersebut. Biasanya bila ditemukan bukti baru, ujarnya.
Namun, bila Kejagung akan memulai penyidikan yang baru, maka harus memulainya dari awal. Dan karenanya Kejagung tidak perlu terpengaruh terhadap SKPP tersebut. Tetapi resikonya adalah penyidikan harus mulai dari nol lagi, jelasnya. Bila Kejagung mau menggunakan hasil penyidikan yang dilakukan Polri, maka SKPP tersebut harus dicabut terlebih dahulu.
Huda menjelaskan ide awalnya bentuk SKPP tidak formal. Bila penyidik merasa tidak cukup bukti, tidak perlu dibuat SKPP, penyidik bisa langsung memberhentikan penyidikan. Tetapi, ia mengakui praktek yang berkembang saat ini, bila mau membuka kasus yang sudah di SKPP harus dipraperadilankan terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya tidak harus seperti itu (di praperadilankan dahulu,-red), jelasnya.
Selain itu, Huda juga mengatakan kasus seperti ini dapat dijadikan pelajaran mengenai arti penting koordinasi antar penyidik. Harus ada koordinasi, tandasnya. Ia juga menambahkan koordinasi antar penyidik memang telah diatur dalam KUHAP dan kewenangan sebagai koordinator dipegang oleh Polri. Tetapi Polri hanya mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil,-red), jelasnya.
Sedangkan untuk koordinasi antara Polri, Kejaksaan, dan KPK belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan tegas. Memang ada kelemahan dalam perundang-udnangan. Semestinya harus ditegaskan siapa yang menjadi koordinator, jelasnya. Hal inilah yang menjadi kendala bila Kejaksaan atau KPK membuka kembali penyidikan atas kasus yang dihentikan oleh penyidik Polri.
Berbeda alasan
Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus M Salim mengaku tak mengetahui alasan Subarda tidak datang disebabkan SKPP dari Mabes Polri. Ia justru menjelaskan surat yang diterima oleh Kejagung menyatakan Subarda tak datang karena pengacara yang mendampinginya berada di Jepang. Itu alasannya, ujarnya. Kuasa hukum yang dimaksud adalah Andi M Asrun.
M Salim bahkan tak mengetahui Anindyo Darmanto adalah kuasa hukum Subarda. Namun, Anindyo menunjukkan surat kuasa dari Subarda tertanggal 1 Agustus 2007.
Anindyo mengakui dirinya mewakili Subarda bersama dengan Andi M Asrun. Namun, Ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa alasan yang dikemukakannya pada wartawan berbeda dengan alasan Andi M Asrun kepada penyidik.
Dua alasan ini dalam prakteknya dapat menimbulkan implikasi hukum yang berbeda pula. Bila mengacu pada alasan Anindyo, Subarda tidak akan pernah datang sebelum SKPP tersebut dikaji oleh Kejagung. Ini janji Anindyo kepada wartawan. Namun, bila mengacu pada alasan Andi M Asrun, Subarda akan memenuhi panggilan Kejagung pada 13 Agustus seperti yang telah dijadwalkan oleh M Salim.
Kronologi kasus
Asabri mempunyai anak perusahaan Badan Pengelola Kesejahteraan Perumahan Prajurit (BPKPP). Tugas utama BPKPP adalah membangun perumahan untuk prajurit. Selain itu, BPKPP diperbolehkan untuk menginvestasikan dana yang diambil dari potongan gaji prajurit untuk sebagai pengembangan keuangan Asabri. Lalu, Asabri memiliki sejumlah uang sebesar Rp410 miliar di Bank BNI 46. Kemudian, uang tersebut bisa dicairkan kepada tersangka Henry Leo tanpa persetujuan Dirut Asabri pada saat itu, Subarda. Henry Leo melakukannya dengan mengubah time deposit menjadi certificate deposit (CD), pada Bank BNI 46 cabang Kota. CD itu kemudian dijadikan jaminan untuk mengambil kredit di bank yang sama. Saat jatuh tempo, Henry Leo tidak dapat mengembalikan utangnya sebesar Rp410 miliar, ditambah pencairan CD milik Asabri di Bank Umum Nasional sebesar Rp10 miliar. |
Sumber: Dari berbagai sumber, diolah
Pemeriksaan Mantan Direktur Utama PT Asuransi ABRI (Asabri) Mayjen TNI (Purn) Subarda Midjaja sebagai tersangka di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), batal terjadi hari ini (6/8). Alasannya adalah kasus PT Asabri ini sebelumnya telah di'anugrahi' SKPP (Surat Keputusan Penghentian Penyidikan) oleh Mabes Polri. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Subarda, Anindyo Darmanto.
Ketidakhadiran beliau (Subarda,-red) karena adanya SKPP dari Mabes Polri pada 2004 yang masih berkekuatan hukum tetap dan kokoh, ujar Anindyo beralasan. Pengacara yang juga politisi Partai Demokrat Jawa Barat ini menjelaskan kasus ini merupakan kasus yang sama dengan kasus yang sedang diperiksa Kejagung. Sehingga, menurutnya SKPP itu masih berlaku hingga kini.
Anindyo menambahkan bila Kejagung tetap memaksakan memanggil kliennya, Kejagung harus mengajukan praperadilan terlebih dahulu. Atau dengan jika ingin lebih singkat memohon fatwa hukum kepada Mahkamah Agung. Agar tidak terjadi pemaksaan aturan hukum dalam melakukan penyidikan, ujarnya.
Bila Kejagung tetap memanggil paksa Subarda dalam pemeriksaan tanpa mengkaji SKPP Mabes Polri tersebut, Anindyo berjanji akan melakukan perlawanan. Kita akan praperadilankan Kejagung, ujarnya. Kalau tetap memaksakan, Kejagung telah menggagahi SKPP, tuturnya.
Direktur Penyidikan Jampidsus M Salim mengatakan Kejaksaan tidak mengetahui adanya SKPP dari Mabes Polri. Saya tidak tahu adanya SKPP, ujar Salim.
















