Sementara itu, Wakil Ketua MA bidang Yudisial Mariana Sutadi menyiratkan bahwa MA akan tetap berpedoman pada hasil pemeriksaan PT Medan. Menanggapi rencana KY yang akan meneruskan hasil pemeriksaan mereka ke pimpinan MA, Marianna berujar, Saya kira tidak menjadi yurisdiksi (KY, red.), oleh karena ada putusan MK bahwa untuk sementara waktu pengawasan oleh KY dapat dilakukan setelah ada perbaikan undang-undang.
Ditemui dalam acara yang sama, Anggota Komisi III Benny K. Harman mengaku tidak heran atas hasil pemeriksaan MA. Pasalnya, MA memang selalu berupaya melindungi korps hakim. Apalagi, lanjut Benny, biasanya hakim-hakim di daerah memiliki jaringan di MA untuk membela kepentingan mereka. MA biar bagaimana pun pasti membela anak buahnya, ujarnya.
Untuk itu, dia berharap KY tidak ragu mengumumkan hasil pemeriksaannya karena produk KY relatif lebih dipercaya masyarakat. Dengan diumumkan secara luas, Benny yakin MA akan mendapat tekanan dari publik yang selama ini mengidam-idamkan perbaikan peradilan. Adanya Putusan MK yang ‘memandulkan' fungsi pengawasan KY, menurut Benny, jangan dijadikan hambatan bagi KY untuk menjalankan fungsi yang sudah digariskan Konstitusi.
Buka-bukaan
Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto menantang kedua institusi, MA maupun KY untuk buka-bukaan hasil pemeriksaan mereka. Pasalnya, masyarakat berkepentingan mengetahui apakah benar ada sesuatu di balik putusan bebas Adelin Lis. Untuk MA, dengan mengumumkan secara transparan hasil pemeriksaan maka dengan sendiri akan mematahkan pandangan miring yang selama ini ada bahwa MA cenderung melindungi korps hakim.
Publik perlu mengetahui apakah proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, fair dan akuntabel, dan sekaligus membuktikan bahwa tidak benar hakim daerah mempunyai channel di MA, sambungnya.
Begitu pula dengan KY. Meskipun putusan MK telah melumpuhkan fungsi pengawasan mereka, tetapi KY harus menunjukkan bahwa mereka konsisten menjalankan fungsi menjaga keluhuran dan martabat hakim sebagaimana diamanatkan Konstitusi.
Vonis bebas terdakwa kasus pembalakan liar Adelin Lis, membuahkan sorotan terhadap dua institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA). Kejaksaan disorot karena dituding tidak serius dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap Direktur Keuangan PT Keang Neam Development Indonesia itu. Sementara, MA turut terkena getahnya karena putusan bebas tersebut memunculkan kecurigaan terhadap majelis hakim PN Medan yang menangani perkara tersebut.
Untunglah, kedua institusi tersebut sigap. Kejagung langsung menggelar eksaminasi terhadap jaksa penuntut umum (JPU). Walaupun belum kunjung diumumkan, proses eksaminasi yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga (Jampidum) telah dinyatakan rampung. MA tidak mau kalah sigap. Langkah pertama yang dilakukan MA melalui Ketua Muda bidang Pengawasan Djoko Sarwoko adalah menunda promosi empat hakim yang menjadi majelis hakim. Selanjutnya, MA melalui PT Medan juga telah memeriksa majelis hakim tersebut yang hasilnya menyatakan tidak ada pelanggaran pedoman perilaku hakim (code of conduct).
Beda dengan Kejagung yang tidak memiliki sandingan, hasil pemeriksaan MA justru bertolak-belakang dengan hasil Komisi Yudisial (KY). Di sela-sela acara Law Reform Expo 2007 (2/12), Anggota KY Soekotjo Soeparto mengatakan KY telah merampungkan rangkaian pemeriksaan terkait putusan bebas Adelin Lis. Dia mengaku sudah mendapat informasi yang cukup dari pihak jaksa dan polisi serta hakim yang memeriksa majelis hakim terkait.
Hasilnya, KY memperoleh indikasi adanya pelanggaran code of conduct, khususnya pada aspek profesionalitas dan kejujuran. Secara spesifik, Soekotjo menjelaskan beberapa indikasi yang mengarah pada pelanggaran code of conduct antara lain, majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan lokasi dan aksi tarik keterangan sejumlah saksi dalam persidangan. Dalam dua-tiga hari ini akan kami rumuskan kembali untuk kemudian kami sampaikan ke pimpinan MA sebagai bahan pertimbangan mereka, ujarnya.
Menanggapi adanya perbedaan hasil pemeriksaan KY dan MA, Soekotjo memandang hal itu lumrah karena dua institusi pengawasan yang beda tentu akan memiliki sudut pandang berbeda pula. Perbedaan itu tidak akan menghalangi KY untuk meneruskan hasil pemeriksaan ke pimpinan MA. Eksternal-internal pasti berbeda, yang penting kita saling menghormati aja, tandasnya singkat. Menurut rencana, KY akan mengumumkan hasil pemeriksaan secara resmi pada minggu depan.
















