Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim Adelin Lis Menurut Temuan KY
No | Tindakan Pelanggaran | Pedoman Perilaku | Pasal KUHAP yang dilanggar | Sumber Keterangan |
1 | Saksi dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak didengar keterangannya di persidangan; majelis hakim tidak membacakan keterangan di persidangan; Dari 66 saksi di BAP, 25 saksi tidak didengar keterangannya di pengadilan dan bahkan tidak dibacakan oleh majelis. | Disiplin tinggi dan Berperilaku adil | Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 ayat (1) | Kepolisian, Kejaksaan, dan Tim Pemeriksa Internal |
2 | Majelis hakim membiarkan 8 orang saksi mencabut keterangan dalam BAP dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dibenarkan menurut hukum acara. | Disiplin Tinggi dan Berperilaku adil | Pasal 163 KUHAP | Kepolisian, Kejaksaan, dan Tim Pemeriksa Internal |
3 | Putusan tidak sesuai dengan sebenarnya; Dilakukan pembantaran atas Terdakwa. (Pada halaman 1 putusan disebutkan tleah dilakukan pembantaran penahanan sejak 8 Januari 2007 padahal kenyataannya tidak pernah)
| Berperilaku Jujur |
| Kepolisian |
4 | Majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat, padahal majelis mengatakan tidak yakin telah terjadi kerusakan hutan. Majelis lebih memilih percaya pada saksi ahli. | Berperilaku Adil dan Berdisiplin Tinggi |
| Kepolisian dan Tim Pemeriksa Internal |
Sumber: Komidi Yudisial 2007
Dilihat dari temuan penyimpangan perilaku hakim, pemeriksaan KY ini memang masuk ranah pemeriksaan teknis yuridis hakim. Tentang hal ini, Juru Bicara MA Djoko Sarwoko beberapa waktu lalu mengatakan, badan pengawasan MA yang ia pimpin tidak memeriksa perilaku hakim sampai pada teknis yuridis. Sebab, kata Djoko, Itu adalah wilayah Pengadilan Tinggi. Kita hanya memeriksa penerapan hukumnya, bukan teknis yuridis. Jadi kalau KY menemukan pelanggaran perilaku karena adanya penerapan teknis yuridis yang tidak tepat, lanjut Djoko, Itu terserah KY. Kalau mau diumumkan silahkan.
Maklum, sebelum kesimpulan hasil pemeriksaan mereka terhadap Arwan Cs didapat, MA keburu mengatakan tidak akan mengumumkan jika terdapat kesalahan ‘kecil', seperti kesalahan yang berbau teknis yuridis itu. Dua hari sebelumnya, Wakil Ketua MA Mariana Sutadi mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan KY itu saat ini belum menjadi kewenangan KY. Menurut pimpinan MA ini, KY saat ini tidak memiliki kewenangan sehingga sebaiknya untuk sementara waktu pengawasan KY menunggu dulu perbaikan undang-undang.
Sedangkan Ketua KY Busyro Muqoddas memilih untuk mengerjakan tugas lembaga tanpa harus menunggu revisi Undang-undang seperti kata Marianna. Toh, hasil pemeriksaan yang hanya berupa rekomendasi itu pun daya eksekusinya tetap dipegang oleh MA. Rekomendasi sudah dikirim ke MA hari ini (Rabu 5/12, red), ujarnya. Selain dikirim ke MA, supaya rekomendasi tersebut tidak jadi tumpukan kertas semata di MA, Hasil pemeriksaan berikut rekomendasi itu juga ditembuskan kepada Ketua Komisi III DPR RI dan Presiden, tegas Busyro.
Kendati Mahkamah Agung (MA) sudah menyatakan majelis memutus dengan benar zonder pelanggaran perilaku, Komisi Yudisial (KY) tetap lanjut melakukan pemeriksaan perilaku kelima hakim yang memutus bebas Bos PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) Adelin Lis. Hasilnya sungguh berbeda. KY memutus lima hakim telah melakukan pelanggaran.
Setelah menggelar rapat Pleno seharian pada Selasa (4/12), KY merekomendasikan agar kelima personil majelis yang terdiri dari Ketua Arwan Byrin, dengan anggota Robinson Tarigan, Dolman Sinaga, Ahmad Semma dan Jarasmen Purba dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Arwan sebagai ketua direkomendasi pemberhentian sementara selama 1 tahun. Sementara empat hakim anggota lain direkomendasikan masing-masing rehat satu tahun. KY sengaja merekomendasikan Arwan dihukum lebih berat dari lainnya lantaran sebagai ketua majelis dan Ketua Pengadilan Negeri Medan. ‘Sang ketua' mestinya menjadi tauladan bagi seluruh hakim di lingkungan peradilan yang dia pimpin.
Dasar yang dipakai KY untuk menentukan terjadinya pelanggaran adalah Pedoman Perilaku Hakim yang termaktub dalam SK KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari pemeriksaan yang melibatkan Kepolisian, kejaksaan dan Tim Pemeriksa Internal, Komisi menyimpulkan adanya pelanggaran. Kami berkesimpulan majelis telah melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dan juga tidak melaksanakan ketentuan dalam KUHAP, ujar komisioner KY, Zainal Arifin saat membacakan hasil pemeriksaan KY di gedung KY, Jakarta, Rabu (5/12).
Uniknya, selain berdasar atas dugaan adanya pelanggaran, KY juga ‘tergelitik' dengan pemberitaan di media cetak nasional yang menulis, Majelis hakim PN Medan merasa putusan bebas Adelin sudah benar. Hakim siap mempertanggungjawabkan putusannya pada publik termasuk menjalani pemeriksaan KY.
Berbekal keyakinan itu, KY kemudian terjun ke lapangan pada 8 November 2007 dan menggelar audiensi dengan kuasa hukum Adelin selang seminggu kemudian. KY juga meminta informasi dan klarifikasi dari pihak-pihak yang tersangkut langsung dengan proses perkara, seperti jaksa, polisi, auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, dan Tim Pemeriksa Internal Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.
















