Dalam persidangan yang dipimpin oleh Gusrizal, Suwarna tidak menyangkal perihal uang tersebut. Ia mengaku menerima uang itu dari Syaifullah Teteng pada sekitar Juni 2003. Syaifullah menyerahkan uang itu sendirian di ruang kerja Suwarna dan tidak ada saksi lain di ruang tersebut. Pak ini ada uang halal, ujar Suwarna mencontohkan ucapan Syaifullah.
Uang sebesar Rp2,175 miliar itu diserahkan dalam bentuk 87 MTC, dimana setiap lembarnya bernilai Rp25 juta. Suwarna mengaku tidak tahu motif pemberian uang itu. Ia bahkan tidak kaget dengan pemberian uang itu. Karena dibilang halal yah Saya terima, ujarnya.
Apakah Saudara sering menerima uang seperti itu? tanya jaksa KPK Khaidir Ramly. Suwarna menjawabnya dengan santai. Tidak baru sekali itu, ujarnya singkat. Suwarna mengurai 87 MTC itu kemudian dibagi-bagikan kepada keluarganya. Sebanyak 15 lembar MTC diserahkan kepada istrinya, dua lembar untuk Hendi, saudara dari istrinya. Keponakannya Udin turut kebagian sebanyak dua lembar MTC. Tak ketinggalan anaknya Martin sebanyak 28 lembar. Sisanya sebanyak 40 lembar diserahkan kepada Rachmawati. Namun Suwarna tidak menjelaskan siapa Rachmawati itu.
Saat ditanya apakah uang itu ada kaitannya dengan pengadaan damkar, Suwarna menjawab tidak tahu. Ia mengaku baru mengetahuinya saat diperiksa penyidik KPK. Uang itu pun sudah diserahkan saat penyidikan. Alhamdulillah, setelah Saya tahu itu uang haram yah Saya kembalikan. Daripada Saya menanggung dunia akhirat, ujarnya sambil tertawa.
Soal pengadaan damkar sendiri, Suwarna tidak banyak memberi keterangan. Yang ia tahu hanya pengadaan damkar dianggarkan dalam APBD Kaltim tahun 2003. Apa dasar penganggaran itu, apa karena ada radiogram dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri)? tanya Khaidir. Suwarna berdalih ia tidak tahu soal radiogram Mendagri Hari Sabarno.
Sekedar informasi, radiogram Mendagri Hari Sabarno ini selalu menjadi senjata andalan Hengky Samuel Daud untuk menawarkan kerja sama pengadaan damkar dengan pemerintah daerah (Pemda), diantaranya Pemda Makasar dan Kaltim.
Suwarna mengaku bahwa ia mengenal Hengky sebagai staf khusus Hari Sabarno. Saya suka bertemu kalau menghadap menteri di Jakarta, ujarnya. Namun ia mengaku tidak pernah membicarakan pengadaan damkar di Kaltim bersama Hengky Daud. Tapi, dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa Hengky menandatangani seluruh berita dokumen pengadaan damkar diruang kerja Suwarna.
Sayang, majelis hakim tidak berusaha menguji keterangan Suwarna dengan bukti-bukti lain. Majelis agaknya merasa cukup dengan keterangan Suwarna. Apalagi Suwarna membenarkan seluruh isi Berita Acara Penyidikan (BAP). Benar semua, tidak ada yang Saya cabut, kata Suwarna.
Saat dimintai tanggapan atas keterangan Suwarna, Ismed tidak banyak berkomentar. Saya tidak tahu (soal pemberian uang, red), ujar Ismed.
Dari balik jeruji penjara Cipinang, Suwarna Abdul Fatah, kembali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa (13/5) pukul 09.30 WIB petugas KPK menyambangi sel tahanan berukuran enam meter persegi, tempat mantan Gubernur Kalimatan Timur (kaltim) itu menjalani masa hukumannya selama empat tahun. Ruang itu sebenarnya ruang isolasi yang disulap menjadi ruang tahanan Suwarna. Di situ, ia menjadi satu-satunya penghuni.
Pagi itu, Suwarna tengah bersiap memenuhi panggilan KPK. Pria kelahiran 1 Januari 1944 itu mengaku sakit saat dipanggil KPK pekan lalu. Tekanan darahnya naik. Menurut dokter KPK, tekanan darah 170/60 masih memungkinkan Suwarna untuk beraktifitas. Namun ia tetap menolak panggilan KPK. Dokter KPK tetap tidak memberikan surat keterangan sakit. Akhirnya, Suwarna membuat surat keterangan sakit sendiri. Dalam surat itu ia juga berjanji akan memenuhi panggilan KPK jika kesehatannya pulih.
Suwarna memenuhi janjinya. Dibalut dengan kemeja batik coklat dan celana warna hitam, terpidana dalam kasus korupsi pembangunan lahan kelapa sawit di Kaltim itu, diboyong ke Pengadilan Tipikor.
Kali ini, Suwarna dipanggil ke persidangan Ismed Rusdany, Kepala Sub Bagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah Provinsi Kaltim, terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan pemadam kebakaran (damkar) di Kaltim tahun 2003. Kapasitas Suwarna bukan sebagai tersangka atau terdakwa. Purnawirawan TNI itu dimintai keterangan berkaitan dengan aliran dana damkar yang jatuh ke tangannya sebesar Rp2,175 miliar.
Bagaimana uang itu bisa masuk ke kocek Suwarna? Dalam dakwaan Ismed disebutkan cerita dibalik aliran dana itu bermula saat pencairan uang muka proyek damkar sebesar 20 persen dari nilai kontrak sebesar Rp22,997 miliar. Sesuai dengan kesepakatan antara Hengky Samuel Daud, Direktur PT Istana Raya, dan Ismed, uang sebesar Rp4,595 miliar itu bukannya dimasukan ke dalam rekening Hengky melainkan ke rekening bendahara proyek. Kemudian ditukarkan dalam bentuk Mandiri Travelers Cheque (MTC) sebesar Rp4,4 miliar. MTC itulah yang diserahkan kepada Hengky dan Syaifullah Teteng, Sekda Kaltim. Sebagian dari MTC itu senilai Rp2,175 miliar diberikan kepada Suwarna.
