Anggota Baleg Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, DPR keberatan jika seluruh produk hukum yang dibahas di DPR harus ada naskah akademiknya. Menurutnya, pengajuan Perppu, ratifikasi perjanjian internasional dan RUU tentang APBN tidak perlu disertai naskah akademik. "Ada beberapa pertimbangan. Misalnya karena sifatnya genting dan mendesak," ujar politikus Golkar ini.
Naskah akademik merupakan landasan dan pertanggungjawaban akademik untuk setiap asas dan norma yang dituangkan dalam RUU. Setidaknya ia memuat tiga hal. Pertama, dasar filosofis, yuridis dan sosiologis. Kedua, pokok dan lingkup materi yang akan diatur. Dan ketiga, draf awal RUU.
Penyusunan naskah akademik tidak dimonopoli oleh pemerintah dan DPR. Kalangan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya yang punya keahlian tertentu dapat diminta untuk menyusunnya.
Faktanya, tidak seluruh RUU -baik inisiatif DPR maupun pemerintah- disertai dengan naskah akademik. Dan, kalaupun disertai naskah akademik, tidak ada keserasian sistematika antara naskah akademik suatu RUU dengan naskah akademiknya.
Sistematika Naskah Akademik versi Permenkumham Bab I Pendahuluan
Bab II Asas-asas sebagai Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Bab III Model Pengaturan, Materi Muatan RUU, dan Keterkaitannya dengan Hukum Positif Berisi analisis terhadap identifikasi masalah berdasarkan teori, asas-asas, dan hukum-positif-terkait untuk menetapkan model pengaturan dan materi muatan RUU. Analisis disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dan dapat dikuatkan dengan data kuantitatif. Keterkaitan dengan hukum positif diperlukan pembahasannya sebagai langkah harmonisasi dan sinkronisasi. Bab IV PenutupBerisi jawaban terhadap identifikasi masalah yang telah ditetapkan yang menjadi pertimbangan penyusunan materi muatan dan rekomendasi perihal pentingnya regulasi ini dibuat. Lampiran Konsep Awal RUU |
Sumber: Makalah Prof Ahmad M Ramli (diolah)
Seperti pemadam kebakaran
Pakar hukum pidana internasional Prof Romli Atmasasmita mengatakan, pemerintah dan DPR perlu melakukan rekonseptualisasi terhadap naskah akademik. Caranya adalah dengan membalikkan logika positivistik yang selama ini dipakai untuk menyusun peraturan perundang-undangan. "Pertanyaannya bukan apakah UU itu akan menciptakan keadilan, tapi apakah UU itu akan menciptakan ketidakadilan," ujar Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi ini (Mahupiki).
Kenyataannya, ungkap Romli, banyak UU yang tumpang tindih. Tak hanya itu, sejumlah UU sebenarnya juga tidak terlalu diperlukan. Ini karena banyak UU yang dibuat secara spontan. "Seperti pemadam kebakaran saja. Seolah-olah dengan UU semuanya selesai," kritiknya.
Dalam Prolegnas 2005-2009, disepakati ada 284 RUU yang akan disahkan menjadi UU. Sejauh ini, baru 104 RUU yang berhasil disahkan menjadi UU. Dari jumlah itu, 50 RUU merupakan usul DPR dan 54 RUU berasal dari pemerintah.
Wakil Ketua Baleg Pattaniari Siahaan mengatakan, sebuah RUU bisa dimasukkan ke dalam prolegnas dengan pertimbangan tertentu. "Secara teknis, harus sudah berupa draf awal RUU yang disertai dengan naskah akademik," ungkapnya.
"Selama ini banyak Undang-Undang yang di-judicial review di MK. Ini karena banyak UU yang tidak ada naskah akademiknya. Sementara UU 10/2004 tidak mewajibkan Rancangan Undang-Undang disertai naskah akademik," kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham (BPHN) Prof Ahmad M Ramli, dalam workshop tentang Program Legislasi Nasional di DPR, Rabu (21/5).
Sejatinya UU tersebut telah dirinci dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan UU, Rancangan Perppu, Rancangan PP, dan Rancangan Perpres. Namun, perpres ini ternyata juga tidak mewajibkan pemrakarsa sebuah peraturan perundang-undangan untuk menyiapkan naskah akademik.
Pasal 5 ayat (1) Perpres 68/2005 berbunyi: pemrakarsa dalam penyusunan RUU dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU. "Jadi kalimatnya 'dapat', bukan 'wajib'," ujar Ramli.
DPR juga punya aturan serupa. Pasal 121 Surat Keputusan No. 081/DPR-RI/2005-2006 tentang Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa RUU dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD. Poin ke-5 dari pasal ini menyatakan, RUU diajukan beserta penjelasan, keterangan dan/atau naskah akademik. Artinya, pengajuan sebuah RUU tidak harus disertai naskah akademik.
Ramli menjabarkan, Permenkumham ini disusun sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perpres No. 68 Tahun 2005. Selain berisi pedoman penyusunan naskah akademik, Permenkumham juga berisi prosedur pengajuan naskah akademik dalam rangka prolegnas. "Pada dasarnya Baleg (Badan Legislatif DPR-red) sudah satu visi mengenai Permen ini, tapi secara substansi masih terjadi perbedaan," bebernya.
