Diperkirakan, Adaro telah merugikan Negara triliunan rupiah. Negara kehilangan pajak penghasilan yang semestinya disetor Adaro. Negara tidak memperoleh PPh 30% dan royalti 13,5%. Padahal, untuk setiap AS$10 selisih harga dalam praktik transfer pricing, tiap tahun kerugian negara mencapai Rp400 miliar.
Alvin Lie, salah satu inisiator hak angket ini, kecewa terhadap keputusan rapat paripurna. "Ini aneh. Secara substansi diterima tapi secara instrumen ditolak. Berarti DPR ikut membiarkan uang negara dirampok," kata politikus PAN ini.
Muncul dugaan, sebelum ada keputusan ini pihak Adaro telah melobi para pimpinan fraksi DPR. Hasilnya, fraksi-fraksi melunakkan sikap sehingga hak angket ini kandas. Namun Alvin mengaku tidak tahu-menahu terhadap dugaan ini.
Ia menambahkan fraksinya tidak berniat membawa kasus Adaro ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun Kejaksaan Agung telah mengeluarkan SP3 terhadap kasus ini. "Kami hanya pada wilayah politik," tandas Alvin. Meski demikian, ia mendukung bila ada pihak tertentu yang melaporkan kasus ini ke KPK.
Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo pernah menyatakan pemerintah bakal kesulitan membuktikan praktek transfer pricing yang dilakukan oleh suatu perusahaan batubara. Alasannya, sampai sekarang Indonesia belum punya standar harga batubara yang berlaku di pasar. "Karena tidak ada standar harga, maka sulit menentukan apakah harga yang diberlakukan di bawah standar atau tidak," ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Soedjoko Tirtosoekotjo menjelaskan, pada prinsipnya perusahaan yang melakukan ekspor batubara harus memakai harga pasar. "Perusahaan batubara di Indonesia boleh menjual produknya ke perusahaan terafiliasi di luar negeri, tapi harus dengan harga pasar saat itu. Kalau lebih rendah, patut dicurigai kalau perusahaan itu melakukan transfer pricing," paparnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk, Boy Garibaldi Thohir, menyatakan kasus transfer pricing yang dipersoalkan kalangan DPR, tidak akan mengganggu proses go public perseroan. Ia optimis, pihaknya bakal mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Seperti dikutip dalam situs Antara, Boy mengatakan pihaknya sangat terbuka dalam menjelaskan kasus transfer pricing kepada pihak perpajakan, mulai dari Dirjen Pajak, Kanwil Pajak sampai tingkatan yang paling bawah. "Selain itu kami sudah melakukan mini ekspose kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Bapepam-LK," katanya saat menyampaikan paparan publik dihadapan investor, di Jakarta, Senin (26/5).
Dalam prospektusnya, Adaro menjelaskan, masalah pajak mereka telah selesai. Kejaksaan Agung pada awal tahun ini juga telah menutup kasus tersebut lantaran kurangnya bukti.
Usul hak angket yang diajukan 34 anggota DPR terhadap dugaan transfer pricing yang dilakukan PT Adaro Indonesia berujung dengan kegagalan. Sembilan dari sepuluh fraksi di DPR menolak usul itu. Hanya Fraksi PAN yang ngotot ingin meneruskan hak penyelidikan itu.
"Sembilan fraksi menyatakan menolak atau keberatan dan meminta diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Ditjen Pajak. DPR hanya melakukan pengawasan. Apakah usul hak angket ini ditolak?" ujar Ketua DPR Agung Laksono dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/6). Sekonyong-konyong mayoritas anggota Dewan yang hadir menyatakan persetujuannya. Anggota Dewan yang berusaha melakukan interupsi langsung di-cut oleh Agung.
Usul penggunaan hak angket ini disampaikan Alvin Lie dkk kepada Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, Selasa (27/5). Tujuannya ialah untuk menyelidiki transfer pricing yang dilakukan Adaro dalam kasus penjualan batubara di bawah harga pasar kepada perusahaan asal Singapura, Coaltrades Services International Pte Ltd.
Tujuan lain diajukannya hak angket kasus Adaro adalah untuk mengetahui berapa kerugian negara serta mengukur tingkat keseriusan instansi-instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengusut kasus ini. Selain itu, hak angket ini juga bertujuan menguak kelemahan produk hukum dan sistem administrasi yang mengakibatkan terjadinya transfer pricing selama bertahun-tahun.
