Bacaan 12 Menit
Saya sudahresigndi sebuah perusahaan, bisakah uang JHT program BPJS Ketenagakerjaan saya cair 100 persen? Apa syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan 100 persen? Bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif? bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP? Dalam hal tidak dapat dicairkan 100 persen, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10 persen online?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Ketentuan Pembayaran Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja yang Resign yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada 13 November 2017, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 6 Januari 2022, kemudian dimutakhirkan kedua kalinya oleh Justika.com pada 10 Februari 2022, lalu dimutakhirkan ketiga kali oleh Renie Aryandani, S.H. pada 15 Mei 2024.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.[1] Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 24/2011, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Perlu diketahui, BPJS ini terbagi menjadi BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.[2] BPJS kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.[3] Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program:[4]
Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial,[5] antara lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, JHT, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.[6]
Oleh karenanya, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[7]
Menurut Pasal 2 ayat (3) PP 84/2013, kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan berlaku bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka benar bahwa Anda selaku pekerja berhak didaftarkan sebagai peserta dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya program JHT.
JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.[8]
Manfaat JHT ini wajib dibayarkan kepada peserta apabila peserta mencapai usia pensiun, peserta mengalami cacat total tetap, atau peserta meninggal dunia.[9]
Lalu, bagaimana dengan pekerja yang resign? Apakah pekerja yang resign tidak berhak menerima manfaat JHT?
Perlu diketahui bahwa erdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (1) PP 60/2015, yang dimaksud dengan “mencapai usia pensiun” termasuk peserta yang berhenti bekerja, meliputi:[10]
Sehingga, pekerja yang mengundurkan diri atau resign tetap berhak menerima manfaat JHT.
Manfaat JHT bagi peserta yang resign ini baru dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja.[11] Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat JHT yang diberikan kepada Anda adalah secara 100 persen.
Perlu diingat bahwa manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarannya sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.[12]
Bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10 persen online? Terkait dengan pencairan JHT 10 persen yang Anda tanyakan, perlu diketahui bahwa hal tersebut dapat dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, dengan persyaratan peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun.[13]
Pencairan di atas, dapat dilakukan paling banyak 30% dari jumlah JHT dengan peruntukan untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.[14]
Sebelum membahas cara mencairkan BPJS ketenagakerjaan 10 persen online, perlu diperhatikan bahwa setiap pencairan BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran 10%, 30% hingga sekaligus 100% memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Mengutip laman Cara Mencairkan Saldo JHT berikut adalah beberapa syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan 100% yang bisa Anda lengkapi:
Selain syarat di atas terdapat juga syarat khusus tergantung alasan pencairan, antara lain:
Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif dapat dilakukan dengan cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan offline maupun cara mancairkan BPJS Ketenagakerjaan online. Secara garis besar, terdapat 4 cara yang bisa Anda tempuh untuk mencairkan manfaat JHT BPJS Ketenagakerjaan, yakni dengan melakukan klaim JHT di kantor cabang, klaim di bank yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, via aplikasi JMO, atau ikuti cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.
Dilansir dari artikel Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan, begini cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang:
Berdasarkan artikel Cara Mencairkan Saldo JHT, pertama-tama pastikan bahwa bank yang Anda datangi telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jika akan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di bank, pada dasarnya cara yang dilakukan hampir sama dengan cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang. Berikut prosedurnya:
Begini cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online:
Selain mencairkan melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan, kamu juga bisa melakukannya melalui JMO atau Jamsostek Mobile. Cara mencairkan BPJS ketenagakerjaan online lewat HP ini harus dengan melakukan pembaharuan data pada aplikasi JMO.
Berikut cara pencairan BPJS ketenagakerjaan online:
Sebagai informasi tambahan, Anda dapat melakukan pengecekan status klaim di Lacak Klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan memasukkan nomor kepesertaan atau NIK dan klik ‘Lacak Klaim Saya’.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012.
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU 24/2011”)
[2] Pasal 5 ayat (2) UU 24/2011
[3] Pasal 83 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) UU 24/2011
[4] Pasal 83 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (2) UU 24/2011
[5] Pasal 14 UU 24/2011
[6] Pasal 82 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
[7] Pasal 15 UU 24/2011 jo. Putusan MK Nomor 82/PUU-X/2012
[8] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (“PP 46/2015”)
[9] Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (“PP 60/2015”)
[10] Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (“Permenaker 4/2022”)
[11] Pasal 8 Permenaker 4/2022
[12] Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP 46/2015
[13] Pasal 22 ayat (4) PP 46/2015
[14] Pasal 22 ayat (5) PP 46/2015
