Ilmu Hukum

8 Pembagian Macam-macam Hukum di Indonesia

Bacaan 3 Menit
8 Pembagian Macam-macam Hukum di Indonesia

Pertanyaan

Apa saja macam-macam hukum? Mohon penjelasannya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Menjawab pertanyaan Anda tentang hukum dibagi menjadi berapa atau apa saja macam-macam hukum, setidaknya terdapat 8 pembagian macam-macam hukum menurut beberapa hal, antara lain: menurut sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifatnya, wujudnya, dan isinya. Apa saja macam-macam hukum di Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Pengertian Hukum

Saat duduk di bangku kuliah jurusan hukum pertama kali, kebanyakan mahasiswa/i selalu ditanyai apa pengertian hukum oleh dosen. Barang kali jawaban atau definisi hukum yang diberikan oleh setiap mahasiswa/i berbeda-beda, bergantung pada perspektif dan cara memaknai.

Guru Besar W.L.G. Lemaire dikutip oleh C.S.T. Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia menerangkan bahwa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, karena hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum dalam suatu definisi (hal. 36).

Lebih lanjut, masih dari buku yang sama, hukum itu tidak dapat dilihat, meski demikian, hukum sangat penting bagi masyarakat, mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan yang lain (hal. 37).

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mendefinisikan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu (hal. 38).

Baca juga: Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum

Macam-macam Hukum di Indonesia

Selanjutnya, membahas mengenai jenis hukum atau apa saja macam-macam hukum? C.S.T. Kansil menjelaskan terdapat beberapa pembagian jenis hukum menurut beberapa hal berikut ini (hal. 73-75):

  1. Menurut sumbernya:
  1. Hukum undang-undang, yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
  2. Hukum kebiasaan (adat), yang terletak di dalam peraturan kebiasaan adat;
  3. Hukum traktat, yaitu yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara;
  4. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang diambil dari putusan hakim terdahulu.
  1. Menurut bentuknya:
  1. Hukum tertulis, terdiri dari yang dikodifikasi dan yang tidak dikodifikasi;
  2. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan).
  1. Menurut tempat berlakunya:
  1. Hukum nasional, berlaku di dalam suatu negara;
  2. Hukum internasional, mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional;
  3. Hukum asing, yang berlaku dalam negara lain;
  4. Hukum gereja, kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya.
  1. Menurut waktu berlakunya:
  1. Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu;
  2. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang;
  3. Hukum alam, yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.
  1. Menurut cara mempertahankan:
  1. Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh: hukum pidana, hukum perdata;
  2. Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, cara mengajukan suatu perkara di pengadilan, dan cara hakim memberi putusan. Contoh: hukum acara pidana, hukum acara perdata.
  1. Menurut sifatnya:
  1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak;
  2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
  1. Menurut wujudnya:
  1. Hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku secara umum di suatu negara, mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih tanpa memandang golongan tertentu;
  2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak.
  1. Menurut isinya:
  1. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, menitikberatkan pada kepentingan perseorangan;
  2. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan

Baca juga : Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum

Jadi, jika ditanya hukum dibagi menjadi berapa? Setidaknya terdapat 8 pembagian macam-macam hukum di Indonesia berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami tentang macam-macam hukum, semoga bermanfaat.

Referensi:

C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tags: