Kenegaraan

Apakah Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan Diperbolehkan?

Bacaan 5 Menit
Apakah Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan Diperbolehkan?

Pertanyaan

Menjelang lebaran banyak sekali orang yang menyelenggarakan penukaran uang di pinggir jalan. Apakah penukaran uang lebaran diperbolehkan? Bagaimana hukum jasa penukaran uang baru di jalan tersebut?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Merujuk pada UU Mata Uang, Peraturan BI 21/2019, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017, penukaran uang yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi bagi orang yang melakukan usaha penukaran uang rupiah tanpa izin dari Bank Indonesia. Namun, yang menjadi masalah adalah usaha penukaran uang rupiah ini bisa berakibat pada pelanggaran peraturan daerah terkait ketertiban umum jika usaha tersebut dilakukan di pinggir jalan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jasa Penukaran Uang di Pinggir Jalan Menjelang Lebaran yang ditulis oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 3 Juli 2015.

Hukum Jasa Penukaran Uang Baru

Secara hukum, ketentuan mengenai penukaran uang diatur dalam Pasal 22 UU Mata Uang. Pasal 22 ayat (1) UU Mata Uang mengatur:

Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
  2. penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.[1]

Mengenai penukaran rupiah ini diatur lebih lanjut dalam PBI 21/2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017.

Menurut Pasal 23 ayat (2) PBI 21/2019, layanan penukaran uang rupiah dilakukan untuk penukaran uang rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau penggantian uang rupiah tidak layak edar.

Pasal 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017 menyatakan bahwa

  1. Pelaksanaan Penukaran Uang Rupiah dilakukan:
    1. di kantor dan/atau di luar kantor Bank Indonesia; dan/atau
    2. di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
  2. Penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari dan jam operasional Penukaran Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.

Merujuk pada aturan di atas, penukaran uang lebaran yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, dalam UU Mata Uang maupun Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017 tidak diatur sanksi jika ada pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, termasuk jasa penukaran uang atau jasa penukaran uang receh di jalan.

Praktik Penukaran Uang Lebaran di Jalan

Dalam praktiknya, jasa penukaran uang lebaran di jalan yang dilakukan oleh masyarakat kerap terjadi selama bulan Ramadan, terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum.

Meski demikian, masyarakat diimbau untuk melakukan penukaran uang baru di Bank Indonesia untuk menghindari pemberian uang palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam artikel BI Minta Masyarakat Waspada Uang Palsu, Antonius Lambok Siahaan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia mengatakan bahwa uang palsu semakin marak beredar, terlebih menjelang lebaran.

Untuk itu, penukaran uang lebih baik dilakukan di tempat-tempat yang resmi. Misalnya, di bank atau tempat penukaran uang sementara seperti lapangan Monumen Nasional (Monas). Menurutnya, penukaran uang di tempat resmi direkomendasikan lantaran petugasnya telah dilatih untuk mengetahui ciri-ciri uang palsu.

Hal sama diutarakan Ronald Waas yang pada saat itu menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Beliau mengimbau agar masyarakat tak membeli uang di tepi-tepi jalan, lantaran dikhawatirkan akan memperoleh pecahan uang palsu. Keberadaan uang palsu ini sangat mengkhawatirkan. Bank Indonesia mencatat dalam setiap 1 juta lembar uang terdapat 5 lembar uang palsu.

Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk menukarkan uang pecahan yang lebih kecil ke tempat-tempat resmi. Sebab, selain terjamin keasliannya, penukarannya juga gratis alias tidak dipungut biaya.

Potensi Masalah Hukum Jasa Penukaran Uang Lebaran di Tepi Jalan

Dalam praktiknya, yang dapat menjadi masalah dari penukaran uang lebaran adalah jika si penjual berjualan di tepi jalan. Mengapa demikian? Pasalnya tindakan tersebut berpotensi melanggar ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.

Sebagai contoh, di Provinsi DKI Jakarta, ketentuan mengenai ketertiban umum diatur dalam Perda DKI Jakarta 8/2007. Dalam Perda tersebut, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi penukaran uang rupiah.

Hal-hal tersebut antara lain:

  1. Dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya, kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.[2] Ini berarti orang tidak bisa dengan seenaknya melakukan usaha penukaran rupiah di trotoar.
  2. Dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur mengenai penunjukan/penetapan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.[3]
  3. Dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[4]
  4. Dilarang membeli barang dagangan dan menerima, selebaran dari orang yang melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[5]

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Perda DKI Jakarta 8/2007.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami mengenai penukaran uang lebaran sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;
  3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah.

[1] Pasal 22 ayat (4) UU Mata Uang

[2] Pasal 3 huruf i Perda DKI Jakarta 8/2007

[3] Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perda DKI Jakarta 8/2007

[4] Pasal 27 ayat (2) Perda DKI Jakarta 8/2007

[5] Pasal 27 ayat (3) Perda DKI Jakarta 8/2007

Tags: