Ketenagakerjaan

Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?

Bacaan 5 Menit
Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?

Pertanyaan

Saya sudah bekerja selama 6 bulan dan saya beragama Hindu. Apakah saya berhak atas THR Lebaran? Atau harus menunggu hari keagamaan sesuai agama saya telebih dahulu? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Tunjangan Hari Raya keagamaan (“THR”) merupakan hak karyawan yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih dan dibayarkan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan.

Hari raya keagamaan yang dimaksud bukan hanya Idul Fitri saja, namun juga Hari Raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi karyawan yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu.

Sehingga, Anda sebagai karyawan yang beragama Hindu pun dan sudah bekerja selama 6 bulan tetap berhak atas THR. Kemudian pembagian THR ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan Anda dan perusahaan. Dengan kata lain, Anda mungkin mendapat THR Lebaran saat Idul Fitri, bukan THR saat Hari Raya Nyepi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Karyawan Non-Muslim Juga Berhak Atas THR Lebaran? yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 24 Juli 2014, dan pertama kali dimutakhirkan pada Senin, 5 Oktober 2020.

 

Siapa yang Berhak atas THR?

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Permenaker 6/2016, Tunjangan Hari Raya keagamaan (“THR”) adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.

Kemudian, yang dimaksud dengan hari raya keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi karyawan yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi karyawan yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu.[1]

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, THR tidak hanya diberikan kepada karyawan yang beragama Islam saja, tetapi Anda sebagai karyawan yang beragama Hindu juga berhak atas THR.

 

Waktu Pembayaran THR

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenaker 6/2016, pembayaran THR diberikan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan.

Apabila hari raya keagamaan yang sama terjadi lebih dari satu kali dalam setahun, THR diberikan sesuai dengan pelaksanaan hari raya keagamaan.[2]

Namun, Permenaker 6/2016 membuka kemungkinan untuk pemberian THR tidak sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan, asalkan didasarkan atas kesepakatan pengusaha dan karyawan yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[3]

Sehingga, ada kemungkinan Anda mendapatkan THR tidak di hari raya Nyepi, melainkan di hari raya keagamaan lain. Misalnya saja Anda mendapat uang THR Lebaran ketika Idul Fitri.

Jadi, jika ada kesepakatan antara Anda dan pengusaha bahwa THR akan dibayarkan bersamaan dengan hari raya keagamaan lain, dalam konteks ini “THR Lebaran” saat Idul Fitri, maka Anda mendapat THR di hari raya keagamaan yang disepakati tersebut.

Penting untuk diketahui bahwa THR wajib dibayar sebelum Lebaran atau sebelum hari raya keagamaan. Lebih lanjut, pembayaran THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.[4]

 

Cara Hitung THR Lebaran

Untuk mengetahui besaran atau hitungan THR Lebaran yang Anda terima, maka kami mengacu pada peraturan terbaru mengenai THR Keagamaan dalam SE Menaker 1/2022.

Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa THR diberikan kepada karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”), yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.[5]

Besaran THR ditetapkan sebagai berikut:[6]

  1. Karyawan yang masa kerjanya 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;
  2. Karyawan yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah.

Adapun upah 1 bulan yang dimaksud terdiri atas kompenen upah:

  1.   upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau
  2.   upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami menggambarkan ilustrasi cara hitung THR lebaran sebagai berikut. Apabila saat ini Anda telah bekerja selama 6 bulan dengan besaran upah yang Anda terima adalah sebesar Rp6 juta, berarti THR yang Anda terima adalah:

Uang THR yang diterima= 6 (bulan)/12 x Rp6 juta (upah bulanan) = Rp3 juta.

Baca Juga: Bolehkah Perusahaan Mencicil THR Karyawan?

Namun, patut diperhatikan pula bahwa apabila penetapan besaran nilai THR Lebaran berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan di perusahaan lebih besar dari nilai THR yang ditetapkan Permenaker 6/2016, THR yang dibayarkan kepada karyawan adalah sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.[7]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami tentang THR Lebaran sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
  2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

[2] Pasal 5 ayat (2) Permenaker 6/2016

[3] Pasal 5 ayat (3) Permenaker 6/2016

[4] Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016

[6] Angka 2 SE Menaker 1/2022

[7] Pasal 4 Permenaker 6/2016

Tags: