Bisnis
Adakah Batasan Waktu Kontrak yang Dibuat Direktur BUMN?
Bacaan 4 Menit
PERTANYAAN
Apakah ada batasan jangka waktu direktur BUMN membuat kontrak? Maksimal tiga tahun atau lima tahun atau bagaimana? Peraturan mana yang dipakai? Terima kasih.
Personalisasi
Bahasa
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Batasan Jangka Waktu Kontrak yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Oktober 2010.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU BUMN, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN sendiri terdiri dari persero dan perusahaan umum (“perum”).[1]
Baca juga: Bolehkah Mantan Terpidana Menjadi Direksi/Komisaris BUMN?
Selanjutnya, direktur utama atau direksi yang Anda tanyakan merupakan organ BUMN. Menurut definisinya, direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.[2]
Perlu dicatat, baik perum maupun persero, keduanya memiliki organ direksi dengan tugas dan tanggung jawab yang dijelaskan sebelumnya.[3] Namun, khusus untuk BUMN persero maka tunduk juga pada UU PT dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.
Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) UU BUMN menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar (“AD”) BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Oleh karena itu, yang menjadi batasan sejauh mana direksi boleh bertindak adalah AD BUMN tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU BUMN dan UU PT serta perubahannya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 92 ayat (2) UU PT juga menegaskan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan perubahannya dan/atau AD.
Kewenangan direksi juga ditegaskan dalam pasal 98 ayat (3) UU PT, yaitu bahwa kewenangan dalam mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Jadi, ada tiga hal yang membatasi kewenangan direksi suatu BUMN, yaitu ketentuan undang-undang yang dalam hal ini yaitu UU BUMN dan UU PT, AD BUMN tersebut, serta keputusan RUPS.
Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan eksplisit mengenai batasan jangka waktu kontrak yang boleh dibuat oleh seorang Direktur BUMN. Namun, menurut hemat kami, meskipun tidak ada aturan tersebut, hal ini bukan berarti direksi dapat bertindak tanpa objektf dalam menentukan jangka waktu pembuatan kontrak. Sebagaimana telah dijelaskan batasan kewenangan di atas, seorang direksi juga perlu melihat AD BUMN dan keputusan RUPS mengenai apakah ada yang mengatur tentang batasan jangka waktu kontrak yang boleh dibuat oleh direktur BUMN.
Sebagai contoh tentang pembuatan kontrak kerja, Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (3) UU Ketenagakerjaan jo. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 mengatur mengenai jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu untuk karyawan kontrak atau karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Sehingga direktur BUMN dilarang membuat perjanjian kerja untuk karyawan kontrak melebihi jangka waktu maksimal 5 tahun tersebut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
[1] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN“)
[2] Pasal 1 angka 9 UU BUMN
[3] Pasal 13 j.o Pasal 37 UU BUMN