Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Adakah Ketentuan Femisida di Indonesia?

Adakah Ketentuan Femisida di Indonesia?

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud femisida? Apakah hukum pidana di Indonesia mengatur femisida? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Definisi dan Jenis-jenis Femisida

    Disarikan dari artikel Femisida, Penghilangan Nyawa Berbasis Gender dari laman Pengadilan Negeri Surabaya, istilah femisida pertama kalidigunakan oleh John Corry pada tahun 1801 yang merujuk pada pembunuhan terhadap perempuan. Kemudian, pada tahun 1976, Diana E. H. Russell yang mendefinisikannya sebagai pembunuhan misoginis terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki karena mereka perempuan. Intinya, femisida merupakan tindakan pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan. Konteks historis ini penting untuk memahami akar politik dan feminis dari istilah tersebut, yang menempatkan kekerasan ini dalam kerangka patriarki.

    Masih bersumber dari artikel yang sama, berikut adalah jenis-jenis femisida.

    1. Femisida intim, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan intim (suami, pacar) atau mantan pasangan.
    2. Femisida budaya, yaitu serangkaian femisida yang dilakukan dengan praktik budaya, yang meliputi:
    1. atas nama kehormatan, misalnya pembunuhan untuk menjaga kehormatan keluarga karena erempuan berzina, hamil di luar nikah dan lain-lain;
    2. terkait konflik mahar, misalnya terjadi konflik mas kawin karena tidak sesuai kehendak keluarga pria;
    3. terkait ras/etnis;
    4. terkait tuduhan sihir atau santet pada zaman dahulu;
    5. terkait mutilasi genital perempuan; dan
    6. femisida bayi perempuan karena aborsi akibat selektif gender.
    1. Femisida konteks konflik bersenjata, misalnya penargetan perempuan dalam dan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang (weapon of war).
    2. Femisida dalam industri seks komersial, yang mana maraknya pembunuhan perempuan pekerja seks oleh klien atau kelompok lain yang membenci golongan tersebut.
    3. Femisida perempuan disabilitas, yaitu pembunuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas karena kondisi fisiknya atau karena kehamilan akibat kekerasan seksual.
    4. Femisida orientasi seksual dan identitas gender, yaitu pembunuhan yang didasari kebencian terhadap orientasi seksual atau identitas gender korban.
    5. Femisida di penjara, yaitu pembunuhan tahanan perempuan akibat sistem penjara yang gagal memberikan perlindungan.
    6. Femisida non-intim, yaitu pembunuhan acak terhadap perempuan oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan intim dengan korban.
    7. Femisida pengiat hak asasi manusia (“HAM”) atau pegiat kemanusiaan, yaitu pembunuhan terhadap perempuan aktivis HAM yang perjuangannya dianggap mengancam kepentingan kelompok tertentu.

    Femisida dalam Hukum Positif di Indonesia

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sepanjang penelusuran kami, dalam hukum positif Indonesia, khususnya UU 1/2023 tentang KUHP baru tidak mengenal istilah maupun delik khusus femisida. Akibatnya, sistem peradilan pidana terpaksa mengkategorikan tindakan pembunuhan bermotif gender ini sebagai kejahatan umum, seperti pembunuhan biasa atau penganiayaan. Kegagalan untuk memberikan nomenklatur hukum yang spesifik ini bukan sekadar persoalan terminologis, melainkan kegagalan substantif untuk mengakui kekhasan dan akar diskriminatif dari kejahatan tersebut.

    Misalnya saja, terkait kasus pembunuhan terhadap perempuan, dengan alasan atau motif berbasis gender pun akan tetap dijerat pasal pembunuhan secara umum. Secara historis, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan sudah tidak berlaku. Kemudian, dalam KUHP baru, ketentuan tindak pidana pembunuhan diatur kembali dalam Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026 sebagai berikut.

    Pasal 338 KUHP lama

    Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023

    Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

    Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

    Baca juga: Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya

    Meskipun demikian, kami tetap menilai bahwa negara sebenarnya berupaya melindungi perempuan dalam konteks gender yang sering menjadi korban kekerasan maupun tindak pidana. Hal ini seperti disahkannya UU PKDRT dan UU TPKS yang memihak kepada korban kekerasan, yang menurut hemat kami hal ini ditujukan untuk melindungi kaum Perempuan yang notabene menjadi korban.

    Namun, secara realita hukum, delik femisida memang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa jika negara serius hendak memuatkan pasal atau ketentuan ekspilisit tentang femisida, maka kriminalisasi tindakan femisida harus diiringi dengan beberapa tindakan, seperti:[2]

    1. Mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mendiskriminasi perempuan.
    2. Mengkampanyekan pendidikan seksualitas dan hubungan yang sehat dengan terintegrasi di lingkungan pendidikan disesuaikan dengan tingkat usia dan gender. Hal ini juga dapat diperluas secara komprehensif dengan pelatihan dan pendidikan lanjutan tentang gender, kekerasan berbasis gender, dan HAM.
    3. Penjaminan dan penguatan tata kelola layanan bantuan bagi korban baik secara regulasi, kelembagaan, maupun kapasitas tenaga kerja.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

          1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Referensi:

          1. Syifana Ayu Maulida dan Nur Khofifah. Laporan Femisida 2023 Kekejaman Sistematis: Memahami Brutalitas Femisida dan Perlakuan Terhadap Jenazah. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, November 2023;
          2. Femisida, Penghilangan Nyawa Berbasis Gender, yang diakses pada 11 Maret 2026, pukul 13.00 WIB.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000