Pidana
Adakah Ketentuan Femisida di Indonesia?
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Apa yang dimaksud femisida? Apakah hukum pidana di Indonesia mengatur femisida? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.


Bacaan 6 Menit

Apa yang dimaksud femisida? Apakah hukum pidana di Indonesia mengatur femisida? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Disarikan dari artikel Femisida, Penghilangan Nyawa Berbasis Gender dari laman Pengadilan Negeri Surabaya, istilah femisida pertama kalidigunakan oleh John Corry pada tahun 1801 yang merujuk pada pembunuhan terhadap perempuan. Kemudian, pada tahun 1976, Diana E. H. Russell yang mendefinisikannya sebagai pembunuhan misoginis terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki karena mereka perempuan. Intinya, femisida merupakan tindakan pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan. Konteks historis ini penting untuk memahami akar politik dan feminis dari istilah tersebut, yang menempatkan kekerasan ini dalam kerangka patriarki.
Masih bersumber dari artikel yang sama, berikut adalah jenis-jenis femisida.
Sepanjang penelusuran kami, dalam hukum positif Indonesia, khususnya UU 1/2023 tentang KUHP baru tidak mengenal istilah maupun delik khusus femisida. Akibatnya, sistem peradilan pidana terpaksa mengkategorikan tindakan pembunuhan bermotif gender ini sebagai kejahatan umum, seperti pembunuhan biasa atau penganiayaan. Kegagalan untuk memberikan nomenklatur hukum yang spesifik ini bukan sekadar persoalan terminologis, melainkan kegagalan substantif untuk mengakui kekhasan dan akar diskriminatif dari kejahatan tersebut.
Misalnya saja, terkait kasus pembunuhan terhadap perempuan, dengan alasan atau motif berbasis gender pun akan tetap dijerat pasal pembunuhan secara umum. Secara historis, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan sudah tidak berlaku. Kemudian, dalam KUHP baru, ketentuan tindak pidana pembunuhan diatur kembali dalam Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026 sebagai berikut.
Pasal 338 KUHP lama | Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 |
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. | Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. |
Baca juga: Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya
Meskipun demikian, kami tetap menilai bahwa negara sebenarnya berupaya melindungi perempuan dalam konteks gender yang sering menjadi korban kekerasan maupun tindak pidana. Hal ini seperti disahkannya UU PKDRT dan UU TPKS yang memihak kepada korban kekerasan, yang menurut hemat kami hal ini ditujukan untuk melindungi kaum Perempuan yang notabene menjadi korban.
Namun, secara realita hukum, delik femisida memang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa jika negara serius hendak memuatkan pasal atau ketentuan ekspilisit tentang femisida, maka kriminalisasi tindakan femisida harus diiringi dengan beberapa tindakan, seperti:[2]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[2] Syifana Ayu Maulida dan Nur Khofifah. Laporan Femisida 2023 Kekejaman Sistematis: Memahami Brutalitas Femisida dan Perlakuan Terhadap Jenazah. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, November 2023, hal. 58-59