Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Adakah Sanksi Jika Tidak Memiliki NIB? yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 September 2023.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Nomor Induk Berusaha (“NIB”) adalah NIB merupakan identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.[1]
Lantas, apakah penting membuat NIB? Setiap pelaku usaha pada dasarnya wajib memiliki NIB.[2] Penerbitan NIB dilakukan oleh lembaga Online Single Submission (“OSS”) dan setiap pelaku usaha hanya memiliki 1 NIB.[3]
Sebagai informasi, untuk mendapatkan NIB, Anda dapat melakukannya dengan mengunjungi laman Online Single Submission. Kemudian, melakukan pendaftaran akun pada laman tersebut. Lalu, berdasarkan Panduan Pembuatan NIB, pembuatan NIB dapat dilakukan juga melalui aplikasi OSS Indonesia.
Baca juga: Cara Mendapatkan NIB dan Mengecek NIB
Apa fungsi NIB? Fungsi NIB sebagai identitas serta bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha. Selain itu, NIB juga berlaku sebagai:[4]
- angka pengenal importir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan pengaturan impor;
- hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- pendaftaran kepesertaan pelaku usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama pelaku usaha.
Kemudian, NIB digunakan sebagai perizinan berusaha (“PB”) untuk seluruh tingkat risiko usaha dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Adapun rinciannya sebagai berikut:[5]
- Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah adalah NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[6]
- Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah adalah NIB dan sertifikat standar yang merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha.[7]
- Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi adalah NIB dan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (“KEK”), dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”) sesuai kewenangan masing-masing, berdasarkan veridikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.[8]
- Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi adalah NIB dan izin.[9]
Selain itu, NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (“UMK”), berlaku juga sebagai:[10]
- standar nasional Indonesiasebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
- pernyataan jaminan halalsebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
Namun, dalam hal kegiatan usaha memiliki risiko menengah atau tinggi, selain NIB, pelaku UMK wajib memiliki sertifikat standar dan/atau izin.[11]
Baca juga: Sertifikat Halal Gratis bagi Pelaku UMK, Ini Ketentuannya
Berkenaan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) sebagaimana Anda maksud, merupakan salah data yang tercantum dalam NIB. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) PP 28/2025, yang menyatakan NIB mencakup data paling sedikit:
- profil;
- permodalan uasha;
- nomor pokok wajib pajak;
- KBLI; dan
- lokasi usaha.
KBLI sendiri merupakan kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik[12] yaitu BPS (Badan Pusat Statistik). Sebagai contoh, KBLI 45301 – Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil memiliki tingkat risiko rendah. Hal ini berarti pelaku usaha yang menggunakan KBLI tersebut hanya membutuhkan NIB untuk perizinan berusahanya.
Lantas, apakah ada sanksi jika pelaku usaha tidak memiliki NIB? Apa sanksi tidak memiliki NIB? Berkaitan dengan pertanyaan Anda tersebut, pelaku usaha yang tidak memiliki NIB dapat dikenai sanksi administratif. Hal ini berdasar pada ketentuan Pasal 364 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025, yang berbunyi:
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU berdasarkan hasil pengawasan, dikenai sanksi administratif.
Pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha namun tidak memiliki NIB diatur dalam Pasal 364 ayat (3) huruf k Permeninves/BKPM 5/2025 sebagai berikut:[13]
- Peringatan
Sanksi administratif peringatan, berupa:[14]
- peringatan pertama;
- peringatan kedua;
- peringatan ketiga; dan/atau
- peringatan pertama dan terakhir.
Sanksi administratif peringatan pada poin a sampai dengan c, dikenakan secara bertahap.[15]
- Penghentian Sementara Kegiatan Usaha
Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha berupa:[16]
- pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatan usaha; dan/atau
- pelaku usaha dikenakan pembatasan aksi korporasi dalam sistem OSS.
Sanksi administratif penghentian sementara ini bisa diikuti atau bersamaan dengan sanksi administratif dan/atau daya paksa polisional.[17]
- Pengenaan Denda Administratif
Pelaku usaha yang mendapatkan sanksi denda administratif wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam denda administratif.[18] Sanksi ini dapat diikuti atau bersamaan dengan sanksi administratif daya paksa polisional.[19] Denda administratif dihitung berdasarkan poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif.[20]
- Pengenaan Daya Paksa Polisional
Sanksi administratif pengenaan daya paksa polisional berupa:[21]
- penghentian sementara pelayanan umum;
- penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- menarik produk dari peredaran;
- larangan beroperasi;
- penutupan lokasi;
- pembongkaran bangunan;
- tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran yang menimbulkan kerusakan; dan/atau
- tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengenaan daya paksa polisional dapat dikenakan terdiri sendiri atau bersamaan dengan pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”).[22]
Dalam menjalankan daya paksa polisional dapat dilakukan kerja sama dengan aparatur pemerintah di bidang penegakan hukum dan/atau berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.[23] Upaya ini dapat diikuti dengan penyegelan seperti pemasangan rantai dan gembok pada pintu utama.[24]
- Pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan
Sanksi administratif pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan diajukan lembaga OSS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara (“OIKN”) kepada lembaga OSS melalui sistem OSS.[25]
- Pencabutan Persyaratan Dasar, PB, dan/atau PB UMKU
Sanksi administratif pencabutan PBBR berupa pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.[26] Pencabutan PB ini meliputi:[27]
- pencabutan sertifikat standar;
- pencabutan izin; dan/atau
- pencabutan NIB.
Lembaga OSS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha melalui sistem OSS.[28]
Jadi, sudah jelas bahwa pelaku usaha yang tidak melengkapi usahanya dengan NIB dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diterangkan di atas. Sanksi administratif ini dikenakan dengan mempertimbangkan unsur proporsionalitas dan keadilan.[29]
Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
Referensi:
- KBLI 45301, yang diakses pada 27 Januari 2026, pukul 07.00 WIB;
- Online Single Submission, yang diakses pada 27 Januari 2026, pukul 05.30 WIB;
- OSS Indonesia, yang diakses pada 27 Januari 2026, pukul 06.11 WIB;
- Panduan Pembuatan NIB, yang diakses pada 27 Januari 2026, pukul 06.11 WIB.
[1] Pasal 206 ayat (4) PP 28/2025
[2] Pasal 206 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)
[3] Pasal 206 ayat (2) dan (3) PP 28/2025
[4] Pasal 206 ayat (5) PP 28/2025
[5] Pasal 128 ayat (1) PP 28/2025
[6] Pasal 130 PP 28/2025
[7] Pasal 131 ayat (1) dan (2) PP 28/2025
[8] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025
[9] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025
[10] Pasal 234 ayat (2) PP 28/2025
[11] Pasal 234 ayat (3) PP 28/2025
[12] Pasal 1 angka 20 PP 28/2025
[13] Pasal 364 ayat (4) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (“Permeninves/BKPM 5/2025”)
[14] Pasal 365 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025
[15] Pasal 365 ayat (2) Permeninves/BKPM 5/2025
[16] Pasal 368 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025
[17] Pasal 368 ayat (2) Permeninves/BKPM 5/2025
[18] Pasal 369 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025
[19] Pasal 369 ayat (2) Permeninves/BKPM 5/2025
[20] Pasal 369 ayat (3) Permeninves/BKPM 5/2025
[21] Pasal 370 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025
[22] Pasal 370 ayat (2) Permeninves/BKPM 5/2025
[23] Pasal 370 ayat (3) Permeninves/BKPM 5/2025
[24] Pasal 370 ayat (4) Permeninves/BKPM 5/2025
[25] Pasal 371 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025
[26] Pasal 372 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025
[27] Pasal 372 ayat (2) Permeninves/BKPM 5/2025
[28] Pasal 364 ayat (2) Permeninves/BKPM 5/2025
[29] Pasal 264 ayat (7) Permeninves/BKPM 5/2025