Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Akibat Hukum Jika BAP Dibuat Berdasarkan Penyidikan Yang Tidak Sah, yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., dan dipublikasikan pertama kali pada 23 Januari 2015.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Anda menyebutkan bahwa pada proses penyidikan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa definisi yang perlu diketahui.
Pengertian penyidikan dan penyidik dapat ditemukan dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Namun, untuk memperkaya pemahaman Anda, kami akan membandingkan ketentuannya dengan KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, yaitu:
Lebih lanjut, menurut hemat kami, kekerasan dapat dikategorikan sebagai penyiksaan. Pasal 1 angka 4 UU HAM mendefinisikan penyiksaan sebagai berikut:
Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun atau pejabat publik.
Kemudian, dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM diatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
Secara khusus, hak tersangka atau terdakwa bebas dari penyiksaan dapat ditemukan pada Pasal 142 huruf q UU 20/2025, yang menyatakan bahwa:
Tersangka atau terdakwa berhak bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Selain itu, bagi pihak penyidik (petugas/anggota) dilarang untuk melakukan penyiksaan terhadap tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Perkapolri 8/2009.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan BAP? Mengutip artikel Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim, berita acara pemeriksaan atau BAP adalah catatan yang berisi mengenai semua kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap ahli dan penghentian penyidikan.
Mengenai kapan berita acara dibuat, secara historis diatur dalam Pasal 76 (1) KUHAP lama, dan Pasal 156 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru:
Lantas, apakah BAP bisa dijadikan alat bukti? BAP pada dasarnya juga merupakan salah satu alat bukti jenis surat. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan berikut:
Apa saja alat bukti dalam hukum acara pidana? Jenis-jenis alat bukti menurut hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:
Sebagai informasi, dalam KUHAP lama, dianut sistem pembuktian negatif sebagaimana tercantum Pasal 183 yang berbunyi:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Sehingga, dalam suatu pembuktian menurut KUHAP lama dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah agar hakim dapat menjatuhkan pidana.
Namun, dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengenai keharusan minimal alat bukti yang sah sebagai parameter hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Namun demikian, minimal dua alat bukti tersebut masih diberlakukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,[2] penangkapan,[3] ataupun syarat penahanan.[4] Sehingga menurut KUHAP baru, secara tidak langsung, minimal 2 alat bukti tersebut masih menjadi syarat dalam proses penegakan hukum pidana.
Baca juga: Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru
Kemudian, berdasarkan Pasal 235 ayat (3) UU 20/2025, alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.[5]
Alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.[6]
Berdasarkan uraian di atas, BAP sebagai alat bukti harus dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Terhadap BAP yang didapatkan melalui penyiksaan, sudah tentu melawan hukum dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah perolehannya. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda soal konsekuensi hukumnya, BAP sebagai alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.
Selain itu, menurut Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya) yang mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (hal. 137), bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah.
Dalam buku Kumpulan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decision) Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (hal. 20-21) yang disusun oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, mengumpulkan putusan-putusan terkait keterangan yang diperoleh dari penyiksaan, salah satunya adalah Putusan MA No. 929 K/Pid/2016. Majelis hakim pada putusan tersebut mempertimbangkan bahwa keterangan 3 orang saksi penyidik yang menjadi bukti utama bahwa para terdakwa merupakan pelaku dalam perkara tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai bukti karena keterangan tersebut diperoleh dari para terdakwa yang terlebih dahulu mengalami pemaksaan dan penyiksaan.
Secara umum, putusan tersebut dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia (“HAM”), khususnya hak atas peradilan yang adil (fair trial) dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan (torture), walaupun tidak disebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Referensi:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 929 K/Pid/2016.
Referensi:
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Kumpulan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decision) Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, yang diakses pada 19 Februari 2026, pukul 12.25 WIB.
[2] Pasal 1 angka 31 UU 20/2025
[3] Pasal 1 angka 32 UU 20/2025
[4] Pasal 100 ayat (5) UU 20/2025
[5] Pasal 235 ayat (4) UU 20/2025
[6] Pasal 235 ayat (5) UU 20/2025