Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Putusan pengadilan tata usaha negara (“PTUN”) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) wajib dihormati dan dilaksanakan oleh badan atau pejabat pemerintahan sesuai amar putusan. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari prinsip negara hukum bahwa kewenangan pemerintahan tidak berada di atas hukum, dan putusan pengadilan tidak boleh diperlakukan sebagai anjuran semata.
Kami mengasumsikan bahwa amar putusan PTUN yang Anda maksud adalah putusan dikabulkan, yang juga dapat memuat kewajiban berupa:[1]
- pencabutan keputusan tata usaha negara (“KTUN”) yang bersangkutan; atau
- pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN baru; atau
- penerbitan KTUN jika badan atau pejabat tidak mengeluarkan putusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya.[2]
Sebagai informasi, KTUN yang dimaksud di atas saat ini harus dimaknai tidak hanya sebagai penetapan tertulis, melainkan juga mencakup tindakan faktual.[3] Tindakan administrasi pemerintahan merupakan perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.[4]
Selanjutnya, Pasal 116 UU 51/2009 mengatur mekanisme pelaksanaan putusan dan konsekuensinya jika tidak dilaksanakan. Konsekuensi hukum tersebut dibedakan menurut jenis amar putusannya.
- Putusan yang mewajibkan pencabutan KTUN. Apabila setelah 14 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap diterima tergugat, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, KTUN yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.[5]
- Putusan yang mewajibkan penerbitan KTUN baru atau pelaksanaan kewajiban lain, jika setelah 21 hari kerja kewajiban tersebut belum dilaksanakan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PTUN agar tergugat diperintahkan melaksanakan putusan.[6] Berdasarkan pengalaman praktik kami, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pengawasan/pelaksanaan putusan dengan melampirkan putusan berkekuatan hukum tetap, bukti penerimaan salinan putusan, serta uraian kewajiban yang belum dipenuhi.
Jika pejabat yang dimaksud tetap tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN, Pasal 116 ayat (4)UU 51/2009 mengatur upaya paksa[7] berupa pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif. Apabila pejabat tetap tidak melaksanakan putusan, berdasarkan Pasal 116 ayat (5) UU 51/2009 akan diumumkan di media massa cetak setempat. Di samping itu, ketua pengadilan harus menyampaikan persoalan tersebut kepada presiden dan lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.[8]
Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Juklak No. 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 sebagai pedoman untuk membantu ketua dan panitera PTUN/PTTUN untuk mengawasi pelaksanaan putusan serta menata tahapan pengawasan eksekusi. Oleh karena itu, penggugat sebaiknya tidak berhenti pada korespondensi informal, melainkan menempuh mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan pada pengadilan yang berwenang.
Dalam UU PTUN dan perubahannya, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN otomatis dapat dicopot atau diberhentikan. Pasal 116 UU 51/2009 menyediakan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan putusan, bukan pemberhentian otomatis. Dengan demikian, perlu dibedakan antara akibat hukum langsung dalam perkara PTUN dan proses pemberhentian dari jabatan berdasarkan rezim hukum jabatan yang bersangkutan.
Kami akan memberikan satu contoh pemberhentian pejabat sebagaimana Anda tanyakan, yaitu kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan bupati/wali kota. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 78 s.d. Pasal 81 UU Pemerintahan Daerah. Pasal 78 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah menyebut sejumlah alasan pemberhentian, termasuk dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban tertentu sebagai kepala daerah, melanggar larangan, melakukan perbuatan tercela, atau mendapatkan sanksi pemberhentian.
Alasan pemberhentian berupa dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, ataupun melakukan perbuatan tercela, harus dilaksanakan melalui proses kelembagaan yang melibatkan DPRD dan Mahkamah Agung.[9] Selengkapnya dapat Anda baca dalam Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah.
Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN dapat menjadi fakta penting dalam menilai apakah kepala daerah telah melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, atau alasan lain yang relevan. Akan tetapi, kesimpulan bahwa perbuatan tersebut memenuhi salah satu alasan pemberhentian harus didasarkan pada fakta, sifat dan isi amar putusan, kapasitas pejabat yang bertanggung jawab, ada atau tidaknya alasan hukum yang sah, serta prosedur yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah. Pemberhentian tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan asumsi atau tekanan politik.
Selain itu, surat Ketua PTUN kepada presiden dan lembaga perwakilan rakyat ketika pejabat tidak melaksanakan putusan PTUN merupakan jalur akuntabilitas dan pengawasan, bukan keputusan pemberhentian pejabat.
Adapun, istilah “pemakzulan” juga perlu digunakan secara cermat. Dalam konteks kepala daerah, istilah yang lebih tepat menurut UU Pemerintahan Daerah adalah “pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah”, dengan prosedur yang berbeda dari pemberhentian presiden menurut UUD 1945.
Jika putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap, tetapi belum dilaksanakan oleh tergugat, penggugat dapat melakukan langkah berikut ini.
- Memastikan jenis amar putusan dan tenggang waktu pelaksanaannya;
- Menghimpun putusan, bukti penerimaan salinan, korespondensi, dan bukti tidak dilaksanakannya amar putusan;
- Mengajukan permohonan kepada Ketua PTUN sesuai Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009, jika jenis amar dan tenggang waktunya memenuhi ketentuan;
- Meminta agar mekanisme pengawasan terhadap putusan PTUN dijalankan.
Jika ketidakpatuhan dilakukan kepala daerah, bukti tersebut dapat disampaikan kepada lembaga yang berwenang untuk dinilai menurut UU Pemerintahan Daerah, apakah dapat menjadi pertimbangan pemberhentian kepala daerah, tanpa menganggap pemberhentian sebagai konsekuensi otomatis.
Pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikenai mekanisme upaya paksa berupa dwangsom dan/atau sanksi administratif, pengumuman media massa, dan pengawasan oleh presiden serta lembaga perwakilan rakyat.
Untuk kepala daerah, ketidakpatuhan tersebut dapat menjadi fakta yang relevan dalam proses pertanggungjawaban dan kemungkinan pemberhentian, tetapi tidak dengan sendirinya menyebabkan pencopotan. Pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila alasan hukum dan prosedur khusus dalam UU Pemerintahan Daerah terpenuhi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXI/2026.
Referensi:
Surat Keputusan Ketua Kamar Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap.
[1] Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”).
[2] Pasal 97 ayat (9) huruf c jo. Pasal 3 UU PTUN.
[3] Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”).
[4] Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan.
[5] Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXI/2026 hal. 126.
[6] Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXI/2026 hal. 127.
[7] Lihat Butir V angka 7 Surat Keputusan Ketua Kamar Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap hal. 4
[8] Pasal 116 ayat (6) UU 51/2009.
[9] Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.