Saya mengikutsertakan anak saya di salah satu turnamen sepak bola anak. Namun oleh penyelenggara turnamen, nama lengkap serta sekolah sepak bola (SSB) dipampang di-posting-an mereka tanpa izin dan tanpa pemberitahuan. Apakah saya bisa secara hukum meminta pihak penyelenggara tersebut men-takedown postingan mereka atau adakah langkah hukum lain yang bisa saya lakukan untuk melindungi data anak saya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pelindungan data pribadi seseorang saat ini diatur dalam UU PDP serta peraturan pelaksanaannya yaitu PP 33/2026. Kami mengasumsikan bahwa anak Anda berusia di bawah 18 tahun sehingga menurut hukum termasuk dalam kategori ‘anak’.[1]
Merujuk Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PDP, data anak (data pribadi anak)[2] tergolong sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Artinya, nama lengkap, foto wajah, serta keikutsertaannya pada program sekolah sepak bola (“SSB”) adalah data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang.
Kemudian, dalam kasus ini, penyelenggara turnamen dapat dikategorikan sebagai ‘pengendali data pribadi’ yang diasumsikan memperoleh dan mengolah data pribadi berupa nama lengkap anak Anda dan nama SSB dari data yang diserahkan sebagai syarat keikutsertaan dalam turnamen.
Pengendali data pribadi mempunyai sejumlah kewajiban berkenaan dengan pemrosesan data pribadi menurut UU PDP. Pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan.[3]
Setiap pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi sebelum melakukan pemrosesan data pribadi.[4] Salah satu bentuk dasar pemrosesan data pribadi yang menurut hemat kami relevan dalam kasus Anda adalah persetujuan yang sahsecara eksplisit untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.[5]
Persetujuan yang sah secara eksplisit tersebut harus didapatkan dari subjek data pribadi secara bebas, sadar, spesifik, dan tidak ambigu.[6] Selain itu, pengendali data pribadi juga wajib menyampaikan informasi berikut sebelum mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi.[7]
Perlu diperhatikan bahwa pemrosesan data pribadi anak dilakukan secara khusus yakni wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak.[8] Dalam konteks ini, persetujuan tersebut harus diperoleh dari Anda sebagai orang tua dari anak Anda.
Dengan demikian, apabila penyelenggara mempublikasikan nama lengkap anak Anda serta informasi SSB anak tanpa dasar pemrosesan data pribadi yaitu tanpa persetujuan yang sah dari orang tua, penyelenggara turnamen dianggap tidak memenuhi kewajibannya sebagai pengendali data pribadi.
Oleh karena itu, Anda berhak untuk meminta penyelenggara turnamen untuk menghapus unggahan yang memuat data pribadi anak Anda atas dasar tidak adanya persetujuan yang sah dari orang tua. Selain itu, menurut Pasal 42 ayat (1) huruf c UU PDP, pengendali data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi jika terdapat permintaan dari subjek data pribadi.
Jika penyelenggara turnamen menolak untuk memenuhi permintaan Anda, maka Anda berhak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas dasar pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas.[9]
Selain itu, terdapat upaya yang sifatnya ultimum remedium yaitu melalui hukum pidana. Anda dapat melaporkan penyelenggara turnamen kepada polisi atas dasar Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV[10] yaitu Rp200 juta.[11]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”).
[2] Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e PP 33/2026.
[3] Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”).
[4] Pasal 20 ayat (1) UU PDP jo. Pasal 30 ayat (2) PP 33/2026.
[5] Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP.
[6] Pasal 32 ayat (2) PP 33/2026.
[7] Pasal 33 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 62 ayat (1) PP 33/2026.
[8] Pasal 25 UU PDP.
[9] Pasal 12 ayat (1) UU PDP.
[10] Pasal 67 ayat (2) UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
[11] Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
