Akibat Kepailitan Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Cabang

PERTANYAAN

Saya ingin menanyakan bagaimana status perusahaan cabang jika perusahaan induk pailit? Apakah perusahaan cabang masih bisa berjalan karena cabang baru mendapatkan proyek?

ULASAN LENGKAP

KLINIK TERKAIT

Apa Perbedaan Pailit dan Likuidasi?

05 Mar, 2025

Jangka Waktu Pengajuan Rencana Perdamaian oleh Debitor Pailit

26 Feb, 2025

Akibat Hukum Kepailitan bagi Anggota Koperasi

31 Des, 2024

Perbedaan Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap

07 Okt, 2024

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 31 Oktober 2016.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Kantor Cabang

Pertama-tama, meskipun kantor cabang memiliki akta cabang yang terpisah dengan perusahaan induk, namun pada dasarnya kantor cabang masih tetap berada dalam perusahaan atau badan hukum yang sama dengan perusahaan induk, yang dalam hal ini kami asumsikan dengan badan hukum perseroan terbatas (“PT”).

Selanjutnya, definisi kantor cabang dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 Permendag 37/2007 yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, namun dapat memberikan gambaran mengenai apa itu kantor cabang dalam bunyi pasal berikut.

Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

Sebagai perluasan mengenai konsepsi kantor cabang, pengertian mengenai kantor cabang juga diatur dalam beberapa sektor, salah satunya adalah sektor jasa keuangan yang tertuang dalam Pasal 14 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 19 UU 7/1992 berikut.

Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan.

Setelah memahami definisinya, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, bagaimana akibat kepailitan perusahaan induk terhadap perusahaan atau kantor cabang?

Baca juga: Apa Perbedaan Pailit dan Likuidasi?

Kepailitan Perusahaan Induk

Perlu diketahui sebelumnya, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU PKPU dan perubahannya.[1]

Menurut Pasal 21 UU PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kasus yang Anda alami, maka perusahaan pailit berikut cabangnya berada dalam keadaan sita umum kepailitan.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda apakah perusahaan cabang masih dapat berjalan karena cabang baru mendapatkan proyek, maka kami akan merujuk pada Pasal 104 UU PKPU berikut.

1. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2. Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila meninjau ketentuan tersebut, maka menurut hemat kami sejatinya dalam kepailitan, perusahaan dimungkinkan untuk tetap melanjutkan kegiatan usahanya atau dengan kata lain istilahnya adalah penerapan business going concern, yang mana dalam hal ini kurator yang berwenang menjalankannya.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

---

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang