Bacaan 11 Menit
Belakangan ini, Indonesia dihebohkan oleh dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren di Pati oleh pengasuh pondok pesantren. Menurut berita yang beredar, terdapat puluhan santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Lantas, apakah pelaku kekerasan seksual seperti yang terjadi dalam kasus tersebut bisa dihukum kebiri kimia dan pemasangan chip?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini adalah pemutakhiran ketiga kali dari artikel dengan judul sama, yang dipublikasikan pertama kali pada 17 Juni 2020, dimutakhirkan pertama kali pada 5 Januari 2021, dan dimutakhirkan kedua kali pada 27 Desember 2021.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai hukum kebiri kimia, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu kebiri kimia.
Hukuman berupa tindakan kebiri kimia atau yang lebih familiar disebut hukuman kebiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.[1]
Sehingga menjawab pertanyaan Anda, secara garis besar kebiri kimia adalah pemberian suatu zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang ditujukan untuk menekan hasrat seksual berlebih.
Kemudian, pemasangan chip yang Anda maksud, kami asumsikan sebagai tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
Baik hukuman kebiri kimia maupun pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya serta lebih lanjut diatur dalam PP 70/2020.
Hukum kebiri dan pemasangan chip dikenakan kepada pelaku persetubuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP 70/2020, yang berbunyi:
Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Berkaitan dengan pertanyaan Anda di mana korban pelecehan adalah anak, yang dimaksud dengan pelaku persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (“pelaku persetubuhan”) adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[2]
Tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip tidak bisa dilakukan pada setiap tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai informasi, sebelum berlakunya UU 1/2023 tentang KUHP baru pada 2 Januari 2026,[3] hukum kebiri dan pemasangan chip dapat dilakukan jika melanggar ketentuan Pasal 76D dan Pasal 76E UU 35/2014, yang berbunyi:
Pasal 76D:
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
Pasal 76E:
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Namun, pasca berlakunya UU 1/2023 tentang KUHP baru, pemidanaan terhadap pelanggaran Pasal 76E UU 35/2014 yang terdapat dalam Pasal 82 Perppu 1/2016 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Pasal VII angka 55 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 622 ayat (1) huruf n UU 1/2023.
Kemudian, pengacuan pemidanaan Pasal 82 Perppu 1/2026 diganti dengan Pasal 415 atau Pasal 417 UU 1/2023,[4] yang mana sanksi pidananya tidak meliputi hukuman kebiri dan pemasangan chip. Sebagai informasi, berikut adalah bunyi Pasal 415 dan Pasal 417 UU 1/2023:
Pasal 415:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, Setiap Orang yang:
Pasal 417:
Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Oleh karena itu, saat ini pemberian tindakan kebiri hanya dapat dilakukan pada pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 76D UU 35/2014. Sebagai informasi, pengacuan pidana pokok terhadap tindak pidana Pasal 76D UU 35/2014 diubah dari yang awalnya terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Perppu 1/2016 menjadi Pasal 473 ayat (4) UU 1/2023,[5] yang menyatakan bahwa:
Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII, yaitu sebesar Rp5 miliar.[6]
Namun, sebagaimana kami sampaikan, patut diperhatikan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dikenakan tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip dan/atau kebiri kimia. Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik atau chip baru dapat dikenakan pada:[7]
Tindakan pemasangan chip dan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.[8] Lalu, pelaksanaan pemasangan chip dan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasinya di bawah pengawasan berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.[9]
Baca juga: Apakah Sanksi Kebiri Berlaku bagi Anak Pelaku Kejahatan Seksual?
Menurut hemat kami, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai graviora delicta atau kejahatan serius yang kejam. Mengapa dikatakan demikian? Karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan dan oleh sebab itu harus diberikan perlindungan.
Secara khusus, misalnya dalam lingkungan gereja, kejahatan seksual terhadap anak memang dipandang sebagai graviora delicta dan menjadi perhatian khusus bagi gereja, seperti yang tergambar dalam Ave Maria International Law Journal yang berjudul The New Delicta Graviora Laws yang ditulis Davide Cito (hal. 93):
Although the abuse of minors by a Cleric is a particularly odious and very serious crime, it is certainly not the only crime contained in the delicta graviora. However, recent events have made this particular type of crime the driving force of reform, and in a sense, the central point in the Holy See’s current penal legal system.
Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologisnya di masa yang akan datang, akibat dari depresi, malu, dan lain sebagainya.
Dalam konteks ini, hukuman berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip merupakan hukuman yang setimpal. Sebab, selain pelaku tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya, pada saat yang sama ini sekaligus merupakan general prevention bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.
Pernyataan tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”), memang tidaklah dapat dinafikan. Akan tetapi, apakah pelaku kejahatan seksual saat berbuat demikian juga memikirkan HAM anak yang menjadi korban?
Selain itu, dokter yang tidak mau menjadi eksekutor karena dianggap bertentangan dengan etika kedokteran merupakan permasalahan lain.
Dikutip dari Pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia (“KODEKI”), memang disebutkan:
Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.
Adapun Penjelasan Pasal 5 KODEKI, berbunyi:
Pada diri pasien sebagai manusia, kaitan badan/tubuh dan jiwa/mental tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melemahkan daya tahan psikis dan fisik adalah bertentangan dengan fitrah/tugas ilmu kedokteran, karena hal ini jika dibiarkan justru akan membahayakan nyawa atau memperberat penderitaannya. Kecuali ada alasan pembenar, tindakan tersebut diperbolehkan seperti pembiusan pra-bedah pada umumnya, pemberian obat pra-anestesi/anestesi untuk kejang atau nyeri tak tertahankan.
Tindakan kebiri kimia memang berkaitan dengan ketentuan dalam KODEKI yang kami sebutkan di atas. Akan tetapi, ketika suatu ketentuan tercantum dalam undang-undang, ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Terlebih lagi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksana hukuman kebiri kimia, yakni PP 70/2020.
Penting untuk diketahui, Pasal 9 huruf b PP 70/2020 menyatakan:
Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan.
Sehingga apabila di kemudian hari dokter ditetapkan menjadi eksekutor tindakan ini, maka ia harus melaksanakannya karena ini merupakan perintah undang-undang yang menjadi alasan pembenar dan terhadapnya tidak boleh menolak.
Alasan pembenar dapat dilihat pada Pasal 31 dan Pasal 32 UU 1/2023 sebagai berikut:
Pasal 31:
Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32:
Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang.
Baca juga: Beda Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (“PP 70/2020”).
[2] Pasal 1 angka 4 PP 70/2020.
[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).
[4] Pasal VII angka 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”) yang mengubah Pasal 622 ayat (6) huruf b UU 1/2023.
[5] Pasal VII angka 55 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 622 ayat (6) huruf a UU 1/2023.
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023.
[7] Lihat Pasal 81 ayat (4), (5) dan (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”).
[8] Pasal 81A ayat (1) Perppu 1/2016.
[9] Pasal 81A ayat (2) Perppu 1/2016.
