Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum

PERTANYAAN

Apa isi Pasal 1365 KUH Perdata dan bagaimana bunyinya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?, yang pertama kali dipublikasikan pada 11 Desember 2023.

KLINIK TERKAIT

Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi?

09 Okt, 2019

Bisakah Menggugat PMH Istri karena Berutang Tanpa Izin Suami?

05 Feb, 2018

Masalah Penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam Satu Gugatan

09 Okt, 2012

Akibat Hukum Jika Sekutu Komanditer Melakukan PMH

28 Sep, 2011

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Bunyi Pasal 1365 KUH Perdata

Ketentuan PMH atau perbuatan melawan hukum tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun bunyi Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut.

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata

Dari Pasal 1365 KUH Perdata, Syahrul Machmud dalam bukunya Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, menjelaskan bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:^[1]

1. perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. harus ada kesalahan;
3. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Secara khusus, istilah perbuatan dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut:[2]

1. Nonfeasance, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang salah, yang mana merupakan kewajibannya.
3. Malfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan walaupun pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Kemudian, unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah:[3]

1. Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang.
2. Melanggar hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan.
3. Timbulnya kerugian, yang mana kibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
4. Hubungan sebab-akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Perbuatan Melawan Hukum sebagai Onrechtmatige Daad

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah onrechtmatige daad, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.^[4]

Kemudian, menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.^[5]

Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.^[6]

Selengkapnya mengenai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dapat Anda baca pada artikel Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi:

1. Gisni Halipah (et al.). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 01, 2023;
2. Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (perbuatan melawan hukum) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020;
3. M.A. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum, Cet.2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982;
4. Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002;
5. Syahrul Machmud. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Cetakan Kesatu. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

---

^[1] Syahrul Machmud. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Cetakan Kesatu. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hal. 55

[2] Gisni Halipah (et al.). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 01, 2023, hal. 140

[3] Gisni Halipah (et al.). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 01, 2023, hal. 140

^[4] M.A. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum, Cet.2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal. 25-26

^[5] Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 3

^[6] Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (perbuatan melawan hukum) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020, hal. 54