Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Insurable Interest dalam Asuransi Jiwa buat oleh Tasman Gultom, S.H., AAAI.K. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 April 2011.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Prinsip insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Artinya, pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.[1]
Insurable interest dapat pula dimaknai sebagai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan dimana pihak tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan yang diasuransikan dan diakui hukum. Kepentingan ini merupakan pembeda asuransi dengan suatu pertaruhan atau perjudian.[2]
Prinsip ini diatur dalam Pasal 250 KUHD yang berbunyi:
Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian.
Dalam kasus yang Anda sebutkan, insurable interest dalam asuransi jiwa adalah seseorang yang berkepentingan langsung jika terjadi risiko terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian ekonomi. Contohnya risiko kematian sehingga pemegang polis (pemilik insurable interest) tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi, cacat tetap, atau memerlukan biaya pengobatan.
Oleh karena itu, dalam kasus Anda, prinsip insurable interest dapat diterapkan. Perusahaan tidak melanggar prinsip insurable interest karena posisi perusahaan bukan sebagai pemegang polis asuransi tersebut dan perusahaan bukan merupakan pihak dalam perjanjian asuransi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Referensi:
- Agoes Parera. Hukum Asuransi di Indonesia. Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2019;
- Gunanto. Asuransi Kebakaran di Indonesia. Jakarta: Tiara Pustaka, 1984.
[1] Agoes Parera. Hukum Asuransi di Indonesia. Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2019, hal. 77
[2] H. Gunanto. Asuransi Kebakaran di Indonesia. Jakarta: Tiara Pustaka, 1984, hal. 32