Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah kepada Asuransi?

PERTANYAAN

Bolehkah bank memberikan informasi data nasabah kepada pihak asuransi? Terima kasih atas informasinya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Juni 2019, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 09 Oktober 2023.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah WNA Menjadi Debitur Bank di Indonesia?

23 Apr, 2025

7 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

20 Sep, 2023

Perbedaan Layanan Pinjaman Bank Digital dengan Pinjol

12 Sep, 2023

Tanggung Jawab Bank Jika Terkena Serangan Siber

28 Jul, 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Rahasia Bank

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui apakah data nasabah bank termasuk bagian dari rahasia bank? Data apa saja yang harus dirahasiakan oleh bank? Kami akan jelaskan terlebih dahulu berikut ini.

Menurut Pasal 14 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 28 UU Perbankan mendefinisikan bahwa rahasia bank adalah segala informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kemudian, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.[1]

Namun, penting untuk dicatat bahwa kini rahasia bank juga diatur secara khusus dalam POJK 44/2024. Dalam Pasal 1 angka 11 POJK 44/2024, rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan serta nasabah investor dan investasi dari nasabah investor. Kemudian, bank dan pihak terafiliasi pada dasarnya memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya.[2]

Perlu diketahui bahwa dalam hal:[3]

1. nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah debitur;
2. nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah penerima fasilitas;
3. nasabah investor sekaligus sebagai nasabah penerima fasilitas; atau
4. nasabah investor sekaligus sebagai nasabah debitur,

maka kewajiban bank dan pihak terafiliasi merahasiakan informasi mengenai nasabah dilakukan dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya.

Pengecualian Rahasia Bank

Namun, terdapat pengecualian terhadap kewajiban menjaga rahasia bank, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 POJK 44/2024, yang berbunyi:

Kewajiban merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK 44/2024 tidak berlaku untuk:

1. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, nasabah dan nasabah, dan terkait dengan nasabah;
2. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
3. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga, mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
4. permintaan persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dan/atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis;
5. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dan/atau nasabah investor yang telah meninggal dunia;
6. tukar menukar informasi antar-bank;
7. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
8. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam undang-undang;
10. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh bank indonesia;
11. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh lembaga penjamin simpanan;
12. pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal; dan
13. penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara.

Sebagai informasi, pengecualian rahasia bank terbagi menjadi 2, untuk Pasal 3 huruf b, g, m, i, dan l POJK 44/2024, permintaan pembukaan rahasia bank harus melalui izin tertulis atau koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).[4] Sedangkan, Pasal 3 huruf a, c, d, e, f, , h, j, dan k POJK 44/2024, permintaan pembukaan rahasia bank dapat dilakukan tanpa melalui izin tertulis OJK.[5]

Lalu, Pasal 4 ayat (1) POJK 44/2024 mengatur bahwa dalam melakukan pembukaan rahasia bank sebagaimana disebutkan di atas, bank wajib memiliki prosedur internal mengenai pembukaan rahasia bank. Kemudian, bank mendokumentasikan seluruh permintaan dan pemberian pembukaan informasi rahasia bank.[6]

Sehingga meskipun wajib dirahasiakan, pemberian data dan informasi (rahasia bank) kepada pihak lain dimungkinkan/dikecualikan untuk hal-hal tertentu.

Bolehkah Bank Memberikan Data Nasabah kepada Pihak Asuransi?

Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya, tindakan memberikan informasi data nasabah kepada pihak asuransi tidak dapat dilakukan kecuali atas dasar persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) POJK 22/2023, yang mengatur bahwa pertukaran data dan/atau informasi konsumen di sektor keuangan dapat dilakukan dalam hal:

1. konsumen memberikan persetujuan secara tertulis; dan/atau
2. terdapat kewajiban bagi bank untuk memberikan data dan/atau informasi konsumen dari sektor keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masih mengenai persetujuan tertulis nasabah, bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dan dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP.[7]

Adapun pemrosesan data pribadi dalam kasus Anda menurut hemat kami meliputi penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan.[8] Dasar pemrosesan data pribadi ini salah satunya adalah persetujuan sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.[9]

Bentuk persetujuan pemrosesan data pribadi pun perlu dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam baik secara elektronik ataupun nonelektronik. Apabila persetujuan memuat tujuan lain, maka harus memenuhi ketentuan:[10]

1. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;
2. dibuat format yang dapat dipahami dan mudah diakses; serta
3. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.

Untuk mendapatkan persetujuan penggunaan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan:[11]

1. legalitas pemrosesan data pribadi;
2. tujuan pemrosesan data pribadi;
3. jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses;
4. jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi;
5. rincian mengenai informasi yang dikumpulkan;
6. jangka waktu pemrosesan data pribadi; dan
7. hak subjek data pribadi.

Sanksi Hukum

Adapun setiap orang yang tanpa izin dari OJK atau tanpa kewenangannya sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan informasi dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka 51 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan.

Sedangkan, untuk anggota dewan komisaris atau yang setara, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan rahasia bank, dapat dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp8 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka 51 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan.

Lebih lanjut jika ditinjau berdasarkan UU PDP, terhadap perusahaan yang melakukan penyalahgunaan data pribadi dan tidak mempunyai dasar pemrosesan data pribadi, salah satunya berupa persetujuan dari subjek data pribadi dapat dikenai sanksi administratif berupa:[12]

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
4. denda administratif.

Sanksi administratif juga dapat merujuk pada POJK 44/2024. Pada peraturan tersebut diatur bahwa bank dan/atau pihak terafiliasi yang melanggar kewajiban mengenai rahasia bank dan/atau tidak memiliki prosedur internal mengenai pembukaan rahasia bank, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.[13] Jika sudah diberikan teguran tertulis, namun tetap melanggar, maka pihak bank dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank.[14]

Dalam hal bank dan/atau pihak terafiliasi yang menjadi pihak utama bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank, maka pihak utama bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.[15]

Selain sanksi administratif di atas, bank umum yang melanggar kewajiban rahasia bank dan/atau tidak memiliki prosedur internal mengenai pembukaan rahasia bank dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.[16]

Baca juga: Hukumnya Bank Mengubah Data Nasabah secara Sepihak

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank.

---

[1] Pasal 14 angka 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

[2] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank (“POJK 44/2024”)

[3] Pasal 2 ayat (2) POJK 44/2024

[4] Pasal 6 POJK 44/2024

[5] Pasal 18 POJK 44/2024

[6] Pasal 4 ayat (2) POJK 44/2024

[7] Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

[8] Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”)

[9] Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP

[10] Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4) UU PDP

[11] Pasal 21 ayat (1) UU PDP

[12] Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU PDP

[13] Pasal 5 ayat (1) POJK 44/2024

[14] Pasal 5 ayat (2) POKK 44/2024

[15] Pasal 5 ayat (3) POJK 44/2024

[16] Pasal 5 ayat (5) POJK 44/2024