Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (&ldquo;LPKA&rdquo;). LPKA ini terpisah dari lembaga pemasyarakatan (biasa disebut dengan) penjara orang dewasa. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa untuk menghindari anak mendapat pengaruh buruk selama di penjara. Kemudian, terkait diversi, singkatnya diversi adalah adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi

Kandara Law

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10cd5dacc9c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-64-puu-x-2012?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=MK_64_2012" style="color:blue; text-decoration:underline">Putusan MK No. 64/PUU-X/2012</a> merupakan putusan dari permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_10_1998" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 10/1998</a> yang memberikan perluasan makna bahwa kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian termasuk pengecualian dari data nasabah yang wajib dirahasiakan bank. Namun kini pasal terkait telah diubah bunyinya dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_4_2023" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 4/2023</a>.

Bagaimana kini bunyi pasal tersebut dan bisakah data nasabah dibuka untuk keperluan gugatan pembagian harta bersama dalam suatu gugatan perceraian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Bolehkah Buka Data Nasabah untuk Keperluan Gugatan Harta Bersama?

Personal belongings of passengers for personal use, including personal use, which are obtained from outside the customs area are basically subject to import duty exemptions as long as they do not exceed the maximum FOB limit of USD500.00 per person for each arrival.

If the maximum limit is exceeded, import duties and taxes are levied on the excess.

Please read the review below for a further explanation.

These are the Non-Customs Requirements for Personal Goods

In essence, for private employees, there are no provisions under the Manpower Law a.k.a <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law 13/2003</a> that explicitly address the difference between working hours during the month of Ramadan or other religious days with other regular days. However, this matter is usually set out in a Decree of the Board of Directors of the company in question.

Meanwhile, the working hours of government employees during the month of Ramadan may be further determined by the Heads of the respective Central and Regional Government Agencies by adjusting the local situation or by using the <a href="https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1675?SURAT%20EDARAN" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Circular of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform 6/2023</a>.

Please read the review below for a further explanation.

Provisions on Working Hours During Ramadan for Private and ASN Employees in 2023

Perihal perbedaan hukum pidana dan perdata, singkatnya hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan akan berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat. Lantas apa itu hukum perdata dan ruang lingkupnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.&nbsp;

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Hubungan diplomatik adalah hubungan resmi antara negara dengan negara untuk melaksanakan hubungan kerjasama dan komunikasi. Indonesia sebagai suatu negara, mempunyai hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia. Namun, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Lantas, mengapa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mengapa Indonesia Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik dengan Israel?

Justika.com

Jika ditanya mengenai bolehkah menikah beda agama, jawaban singkatnya adalah pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum terkait. Namun demikian, ada yurisprudensi <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23324/putusan-mahkamah-agung-nomor-1400kpdt1986/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=MA_1400_1986">Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986</a> yang bisa jadi acuan yang memperbolehkan pasangan menikah beda agama dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Nikah Beda Agama di Indonesia? Ini Hukumnya

Foreign Citizens or foreigners (Warga Negara Indonesia/ &quot;WNA&quot;) may become university students in Indonesia. Prior to attending lectures in Indonesia, said Foreign Citizens must apply for visas, limited stay permits, and study permits. What are the requirements for foreign students in Indonesia?

Please read the review below for a further explanation.

Requirements on Visas and Limited Stay Permits for Foreign Students

Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) merupakan hak karyawan dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih dan dibayarkan 1 kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan.

Hari raya keagamaan yang dimaksud bukan hanya Idul Fitri saja, namun juga Hari Raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi karyawan yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu.

Namun, bisakah karyawan beragama nonmuslim mendapatkan THR ebaran?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?

Untuk dapat membuat, menjual, dan main petasan, harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a5312c2e75fb/peraturan-kapolri-nomor-17-tahun-2017/document#?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perkapolri_17_2017" style="color:blue; text-decoration:underline">Perkapolri 17/2017</a> dan peraturan perundang-undangan terkait. Lantas, apa jerat pidana bagi orang yang menyimpan bahan petasan dan bermain petasan hingga membuat kerusakan atau menimbulkan korban? 
&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Semua Kategori