Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Bolehkah Ada Masa Percobaan PKWT?

Bolehkah Ada Masa Percobaan PKWT?
Bolehkah Ada Masa Percobaan PKWT?

PERTANYAAN

Saya sudah tanda tangan kontrak probation selama 6 bulan dan pada tanggal 13 April kontrak tersebut sudah berakhir. Saya sudah follow-up ke HRD, tapi hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Akhirnya, saya melamar di tempat kerja lain dan diterima. Saya follow-up lagi ke HRD bahwa saya tidak akan perpanjang kontrak dan H-3 saya sudah tidak bekerja di kantor tersebut. Tapi, HRD tetap tidak merespon pesan. Saya lalu menghubungi atasan tapi saya disalahkan karena harus one month notice terlebih dahulu, sedangkan posisi saya sendiri tidak jelas karena tidak ada kabar perpanjangan kontrak dari HRD. Atasan saya bilang dalam UU, kontrak 6 bulan tersebut adalah masa percobaan dan jika HRD tidak memberi kabar tentang kontrak, artinya kontrak otomatis diperpanjang. Apa benar?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Tak Ada Probation untuk Pekerja Kontrak, Ini Hukumnya yang pertama kali dipublikasikan pada 17 Juni 2022, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Haris Satiadi, S.H. pada 31 Agustus 2023, yang kedua kali dimutakhirkan pada 26 April 2024, lalu ketiga kali dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 16 April 2026.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Masa Percobaan PKWT dan PKWTT

    Berkaitan dengan aturan masa percobaan kerja atau probation saat ini dapat ditemukan pada UU 27/2026. Probation itu apa? Masa probation merupakan masa yang dapat dipersyaratkan untuk karyawan tetap atau pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”). Setelah masa probation selesai dan pekerja/buruh dinyatakan memenuhi syarat, maka pekerja/buruh tersebut menjadi pekerja/buruh berdasarkan PKWTT atau biasa disebut karyawan tetap.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Masa percobaan PWKWTT berapa lama? Maksimal masa percobaan PKWTT adalah paling lama 3 bulan, sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) UU 27/2026.

    Apakah PKWT ada masa percobaan? Pada kasus karyawan kontrak atau pekerja/buruh berdasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”), maka terdapat perbedaan probation PKWT dan PKWTT yang signifikan. Hal ini sebagaimana dapat ditemukan dalam aturan probation PKWT pada bunyi Pasal 86 UU 27/2026 berikut:

    1. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
    2. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.

    Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PKWT atau karyawan kontrak tidak dapat disyaratkan adanya masa percobaan atau probation terlebih dahulu. Apabila pemberi kerja tetap mensyaratkan hal tersebut. Maka, konsekuensinya adalah batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.

    Oleh karena itu, apabila perjanjian yang Anda tandatangani merupakan PKWT selama 6 bulan, perusahaan tidak boleh memberlakukan masa percobaan. Apabila dalam perjanjian kerja mensyaratkan masa percobaan, maka lamanya masa percobaan tersebut dihitung sebagai masa kerja di bawah PKWT.

    Di lain sisi, jika seandainya hubungan kerja Anda adalah PKWTT, masa probation 6 bulan juga melampaui batas maksimal masa percobaan PKWTT.

    Apakah Kontrak Kerja Otomatis Diperpanjang?

    Kemudian, berhubungan dengan perpanjangan kontrak Anda yang secara otomatis. Perlu diingat bahwa dalam perpanjangan PKWT harus berdasar pada ketentuan Pasal 82 ayat (3) UU 27/2026, yang menyatakan bahwa pemberi kerja yang bermaksud memperpanjang PKWT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir.[2]

    Mengingat salah satu alasan berakhirnya perjanjian kerja adalah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.[3] Serta, tidak terdapat perjanjian tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak untuk memperpanjang kontrak.[4] Jadi, sudah dapat dipastikan, apabila kesepakatan awal adalah PKWT yang lamanya 6 bulan, maka setelah tenggang waktu 6 bulan tersebut perjanjian kerja antara Anda dan perusahaan tempat Anda bekerja sudah berakhir.

    Oleh karena, ucapan atasan Anda yang menyatakan bahwa kontrak yang dibiarkan akan otomatis diperpanjang merupakan suatu ucapan yang tidak berdasar secara hukum.

    Selain itu, berkaitan dengan one month notice yang atasan Anda maksud perlu melihat ketentuan Pasal 231 huruf i UU 27/2026, yang mengatur kalau pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

    1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
    2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
    3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

    Dengan demikian, kewajiban pemberitahuan 30 hari atau one month notice berlaku bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau resign. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pekerja yang tidak memperpanjang PKWT setelah jangka waktunya berakhir, karena resign dan kontrak habis merupakan 2 alasan perjanjian kerja berakhir.

    Hak Pekerja Ketika PKWT Berakhir

    Sebagai informasi, Anda sebagai pekerja PKWT yang kontraknya berakhir memiliki hak untuk mendapatkan uang kompensasi. Ketentuannya dapat ditemukan pada Pasal 88 ayat (1) UU 27/2026, berikut:

    Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), pemberi kerja wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.

    Uang kompensasi ini diberikan kepada pekerja/buruh yang sudah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus dan diberikan sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.[5] Pada kasus Anda masa kerja dimulai selama masa probation yang batal demi hukum.

    Besaran uang kompensasi diberikan sebesar 1 bulan upah untuk PKWT selama 12 bulan secara terus menerus dan dihitung secara proporsional bagi PKWT yang lebih dari 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan.[6] Bagi Anda yang bekerja selama 6 bulan, maka uang kompensasi yang Anda dapat adalah setengah dari gaji Anda 1 bulan.

    Konsekuensi pemberi kerja tidak memberikan uang kompensasi adalah dikenai sanksi administratif berupa:[7]

    1. peringatan tertulis;
    2. denda administratif; dan/atau
    3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

    [2] Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) huruf b UU 27/2026

    [3] Pasal 81 ayat (1) huruf b UU 27/2026

    [4] Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 83 ayat (1) UU 27/2026

    [6] Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c PP 35/2021

    [7] Pasal 89 ayat (1) UU 27/2026

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000