Haris Satiadi, S.H.

Haris Satiadi & Partners

Pada prinsipnya, konsep umum penanggungan dengan corporate guarantee ini merujuk pada Pasal 1820 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUH Perdata</a>. Adapun dalam pasal tersebut, yang dimaksud pihak ketiga bisa berupa corporate guarantee maupun perorangan.

Menjawab pertanyaan Anda, kami berpendapat, karena kreditur pemegang corporate guarantee ini bukanlah pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur separatis), maka kreditur pemegang corporate guarantee adalah kreditur konkuren.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kreditur Pemegang Corporate Guarantee, Konkuren atau Separatis?

Dalam pembagian harta pailit terdapat jenis-jenis kreditur tertentu yang didahulukan piutangnya. Setelah piutang kreditur yang diistimewakan telah dibayar, sisa harta pailit baru dibagikan kepada kreditur konkuren. Adakah ketentuan berapa besaran yang harus diberikan kepada kreditur konkuren?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?

Perlu Anda pahami bahwa perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara negara tidak mempunyai kekuatan hukum. Di sisi lain, Anda menyebutkan bahwa suami Anda masih terikat perkawinan dengan istri sahnya, sehingg artinya perkawinan siri Anda merupakan poligami.

Lantas, apakah dimungkinkan istri siri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, padahal perkawinan siri sekaligus poligami yang belum mendapat izin dari istri sah suami?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Istri Siri Sekaligus Istri Kedua Gugat Cerai Suami?

Dalam kondisi normal, memang karyawan akan bekerja dalam kantor dan memanfaatkan fasilitas yang pengusaha sediakan, seperti internet dan telepon kantor, sehingga tidak ada biaya yang harus karyawan keluarkan.

Sedangkan dalam hal remote working tentunya harus ada kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh pengusaha. menurut hemat kami, tunjangan kuota internet sebagaimana Anda maksud dapat dijadikan tunjangan tetap yang terbatas pada masa remote working.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Wajibkah Kantor Memberikan Tunjangan Kuota Internet Saat Remote Working?

Apabila debitor menggunakan instrumen PKPU untuk melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditornya, maka terdapat hal-hal yang ditangguhkan terhadap debitor dalam PKPU yang dapat menjadi perlindungan bagi debitor dalam proses PKPU.

Namun demikian, debitor juga harus serius dalam proses PKPU serta pengajuan rencana perdamaian, karena jika rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, maka pengadilan harus menyatakan debitor pailit&nbsp; dengan segala akibat hukumnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Perlindungan Debitor dalam Proses PKPU

Dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 37/2004</a> dikenal upaya menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit, dengan dasar perbuatan tersebut merugikan kepentingan para kreditur, upaya tersebut dinamakan &ldquo;actio pauliana&rdquo;.

Dalam hal kepailitan, Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator, dan dikarenakan actio pauliana diajukan oleh kurator ke pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator memiliki hak untuk menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit (actio pauliana).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (&ldquo;PKPU&rdquo;). Selain itu, baik dalam PKPU maupun kepailitan, Hakim Pengawas menjadi ketua dan membuka setiap rapat kreditor.

Menyambung pertanyaan Anda terkait Hakim Pengawas yang terkesan cuek dan tidak berpihak pada kreditor, perlu Anda pahami terlebih dahulu apa saja kewenangan Hakim Pengawas menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 37/2004</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewenangan Hakim Pengawas dalam PKPU dan Kepailitan

Mengenai bisa atau tidaknya rencana perdamaian diajukan kedua kalinya setelah rencana perdamaian yang pertama ditolak oleh kreditor, Anda dapat merujuk pada bunyi Lampiran <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d29d5663fdb/surat-edaran-ketua-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2021/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">SEMA&nbsp; 5/2021</a> yang pada intinya mengatur kaidah bagi debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 289 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 37/2004</a> tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?

Yang dapat dinyatakan pailit adalah baik orang perseorangan atau korporasi &nbsp;yang berbadan hukum maupun yang bukan. Apa akibat hukum bagi orangyang dinyatakan pailit? Ia demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Tapi, bagaimana jika debitur sudah berpasangan, apakah kepailitan juga berdampak pada harta bersama perkawinan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya

Sesungguhnya daftar piutang kreditur yang dibuat oleh Kurator/Pengurus terbuka untuk umum. Jadi, setiap orang dapat melihat daftar piutang secara cuma-cuma. Hal ini telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 37/2004</a>, baik dalam proses kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Apabila Anda mengalami kesulitan untuk mengakses daftar piutang, kami menyarankan agar Anda dapat mengajukan permohonan resmi ke pengadilan, Hakim Pengawas, dan/atau ke Kurator/Pengurus yang menangani perkara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Founder &amp; Managing Partners Haris Satiadi &amp; Partners