Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Diminta Lembur Sampai Drop, Bolehkah Resign Sebelum PKWT Berakhir? yang dibuat oleh Aditya Bagus Anggariady, S.H., dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 28 Juli 2021, kemudian pertama kali dimutakhirkan pada 15 Desember 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menjawab pertanyaan Anda tentang resign sebelum PKWT berakhir, mari kenali lebih lanjut apa yang dimaksud dengan PKWT. Ketentuan Pasal 1 angka 10 PP 35/2021, menerangkan bahwa PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja (i) dalam waktu tertentu atau (ii) untuk pekerjaan tertentu.
Terkait hal ini, perlu diperhatikan, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya dapat diselesaikan dalam waktu tertentu[1] yaitu:
- Berdasarkan jangka waktu:[2]
- Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- Berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu:[3]
- Pekerjaan yang sekali selesai; atau
- Pekerjaan yang sifatnya sementara.
Selain pekerjaan-pekerjaan tertentu di atas, PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.[4]
Terkait dengan pengunduran diri atau resign sebelum jangka waktu PKWT berakhir, Pasal 62 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena:[5]
- pekerja meninggal dunia;
- berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- selesainya suatu pekerjaan tertentu;
- adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja,
pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Dengan kata lain, apabila Anda melakukan pengunduran diri (resign) sebelum masa kontrak berakhir, maka Anda akan menjadi pihak yang mengakhiri hubungan kerja, dan akan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT.
Baca juga: Besaran Ganti Rugi Jika Resign Sebelum Kontrak Selesai
Selain mengenai ganti rugi, sehubungan dengan PKWT terdapat juga ketentuan mengenai uang kompensasi, yaitu uang yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja/perusahaan kepada pekerja (dalam hal ini Anda) dalam hal terjadi pengakhiran PKWT oleh pihak manapun.[6]
Terkait ini, apabila Anda memutuskan untuk melakukan pengunduran diri, Anda berhak atas uang kompensasi pada saat berakhirnya PKWT setelah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus,[7] yang dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:[8]
- PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 bulan upah;
- PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja: 12 x 1 bulan upah;
- PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja: 12 x 1 bulan upah.
Berdasarkan penjelasan Anda, mengingat Anda telah bekerja selama 6 bulan, maka uang kompensasi yang akan Anda terima adalah sebesar ½ dari upah 1 bulan Anda.
Demikian jawaban dari kami terkait resign sebelum PKWT berakhir, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
[1] Pasal 81 angka 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)
[3] Pasal 5 ayat (2) PP 35/2021
[4] Pasal 5 ayat (3) PP 35/2021
[5] Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal 17 PP 35/2021
[7] Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan (3) PP 35/2021
[8] Pasal 16 ayat (1) PP 35/2021