Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Berapa Upah Minimum Usaha Mikro dan Kecil?

Berapa Upah Minimum Usaha Mikro dan Kecil?
Berapa Upah Minimum Usaha Mikro dan Kecil?

PERTANYAAN

Apabila perusahaan dalam bentuk CV tapi karyawannya kurang dari 10 orang, apa upahnya harus mengikuti upah minimum? Setahu saya katanya ada aturan khusus upah minimum usaha kecil ini? Mohon penjelasannya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketujuh dari artikel dengan judul Keberlakuan Ketentuan Upah Minimum Terhadap Perusahaan Kecil yang pertama kali dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan dipublikasikan pada Rabu, 19 Desember 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 20 Juni 2016, kedua kali pada Selasa, 11 Oktober 2016, ketiga kali pada 27 Agustus 2019, keempat kali pada Rabu, 4 November 2020, kelima kali pada 24 Februari 2021, dan dimutakhirkan keenam kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 22 Februari 2024.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Upah Minimum Usaha Mikro dan Kecil

    Perlu diketahui bahwa sejak 28 Oktober 2026, ketentuan ketenagakerjaan mengacu pada UU 27/2026. Peraturan tersebut mengatur bahwa pengusaha dilarang untuk membayar upah kepada pekerja/buruh di bawah atau lebih rendah dari upah minimum.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Namun, membayar upah di bawah upah minimum diperbolehkan atas alasan tertentu. Seperti Pasal 144 ayat (1) UU 27/2026 yang mengecualikan usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum. Terhadap upah pekerja/buruh pada usaha mikro dan kecil yang di bawah upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh, dengan ketentuan paling rendah sebesar 50% dari upah minimum yang berlaku.[2]

    Dengan demikian, terdapat perubahan ketentuan dibandingkan peraturannya sebelumnya dalam Pasal 36 ayat (2) PP 36/2021, yang menyatakan bahwa upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan dengan ketentuan:

    1. paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
    2. nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.

    Sementara itu, pasca berlakunya UU 27/2026, ketentuan upah yang berlaku saat ini untuk usaha mikro dan kecil adalah upah yang disepakati paling rendah sebesar 50% dari upah minimum yang berlaku.

    Bagaimana jika perusahaan tidak mampu membayar upah minimum? Kemudian, saat ini terdapat sanksi berupa sanksi administratif terhadap pemberi kerja pada usaha mikro dan kecil yang memberikan upah lebih rendah dari 50% upah minimum yang berlaku, berupa:[3]

    1. peringatan tertulis; dan/atau
    2. denda administratif.

    Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

    Terkait kriteria usaha mikro dan kecil, Pasal 144 ayat (5) UU 27/2026 menyatakan bahwa penentuannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan adalah PP 7/2021. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP 7/2021, usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

    Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha yang terdiri atas:[4]

    1. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
    2. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
    3. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

    Sedangkan, untuk kriteria hasil penjualan tahunan digunakan untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM selain kriteria modal usaha yang terdiri atas:[5]

    1. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar;
    2. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar; dan
    3. usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.

    Selain memenuhi kriteria tersebut, usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum juga wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut:[6]

    1. mengandalkan sumber daya tradisional; dan/atau
    2. tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.

    Menjawab pertanyaan Anda, CV yang memiliki kurang dari 10 pegawai tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai usaha kecil dan dikecualikan dari kewajiban untuk membayar upah minimum.

    Pengecualian kewajiban membayar upah minimum untuk usaha kecil dapat berlaku apabila usaha tersebut memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Apabila perusahaan yang Anda maksud tidak memenuhi kriteria tersebut, maka perusahaan tetap diwajibkan untuk membayar pekerjanya sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Demikian jawaban dari kami terkait upah minimum pada usaha kecil sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

    [2] Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) UU 27/2026

    [3] Pasal 145 UU 27/2026

    [5] Pasal 35 ayat (4) dan (5) PP 7/2021

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000